Basmi Calo Anggaran di DPR!

Ulah calo anggaran di DPR sungguh memalukan dan mengusik kemanusiaan kita! Ini terbukti dari munculnya kasus percaloan teranyar di gedung dewan yang terhormat itu. Mengapa memalukan? Karena anggaran yang mereka permainkan adalah dana bantuan bencana alam di daerah yakni di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Tanpa rasa malu, calo anggaran yang 'berbaju' staf ahli anggota DPR mempermainkan proses pengucuran dana bencana. Bahkan, dua anggota DPR dari  Fraksi Partai Demokrat yakni Supomo dan Radityo Gambiro diduga ikut terlibat.

Kasus bermula ketika Pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, Muhammad Sukarya minta bantuan Supomo untuk mengurus pencairan dana bencana tahun anggaran 2010 lalu sebesar Rp 163 miliar. Menurut Sukarya, Supomo menyanggupi permintaan ini. Tapi, karena dana bencana ini bukan bidang di komisinya, Supomo pun minta bantuan rekan separtainya di Komisi Sosial DPR yakni Gondo Radityo Gambiro.

Sukarya pun memberi uang Rp.1,5 miliar kepada staf ahli Supomo, Haris Hartoyo sebagai uang pelicin guna mencairkan dana bencana. Meski duit sudah diberikan, dana bantuan yang dijanjikan tidak kunjung cair. Merasa dibohongi, ia pun melaporkan Supomo bersama dua staf ahlinya Haris Hartoyo dan Dikdik ke Badan Kehormatan (BK) DPR. Supomo pun membantah terlibat. Ia menuding staf tenaga ahlinya-lah yang menjadi calo anggaran. Sementara, hingga kini Badan Kehormatan DPR masih mendalami kasus ini.

Kita tahu, percaloan anggaran di DPR sudah tak asing lagi, bahkan kerap terjadi. Banyaknya anggota DPR yang dipenjara menjadi bukti. Sepanjang tahun lalu saja, 16 anggota DPR, termasuk DPRD, yang tersangkut tindak pidana korupsi. Namun, tetap saja, percaloan di lembaga perwakilan rakyat ini terus berjalan. Apalagi, kita juga tahu betapa sulitnya pembuktian adanya calo anggaran. Hanya orang yang terlibat yang bisa membukanya atau pelakunya tertangkap tangan.

Publik tentu tak boleh tinggal diam. Kita mendesak Badan Kehormatan DPR untuk segera bekerja. Kita tuntut lembaga ini transparan dan menindaklanjuti kasus ini ke penegak hukum. Disini, perlu keseriusan dan kejelian lembaga ini dan penegak hukum khususnya KPK untuk menelisik kasus calo anggaran. Langkah lainnya, pemimpin DPR pun harus serius membangun transparansi anggaran.


Ini penting dilakukan karena tahun ini adalah tahun politik untuk menyongsong tahun Pemilu 2014 mendatang. Kita memprediksi akan banyak kepentingan terkait anggaran di DPR yang berpotensi menggerogoti keuangan negara. Semestinya, ini menyadarkan seluruh anggota DPR yang terhormat agar lembaga ini tidak disebut Dewan Percaloan Rakyat!