Awas, Angkot Jakarta Masih Rawan!

Bayang-bayang menyeramkan angkutan kota di Jakarta masih menghantui banyak orang. Barangkali itu juga yang dialami seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang tewas setelah meloncat dari sebuah angkutan kota pekan lalu. Gadis itu meninggal setelah meloncat dan jatuh dari angkot jurusan Sunter – Kalipasir yang ia tumpangi.

Menurut beberapa kesaksian, korban salah naik angkot. Ketika korban hendak turun, kendaraan justru jalan terus. Diduga, itu yang memicu korban nekat meloncat. Tapi menurut kepolisian, sang sopir mengaku tak menyadari tindakan korban dan baru tahu setelah korban terjatuh. Ia pun membawanya ke rumah sakit.

Tapi opini publik langsung terbentuk: keamanan di angkutan umum memang belum beres. Sebagian warga menduga korban nekat karena takut hendak diperkosa atau tindak kekerasan lain di dalam angkot. Ini karena kasus kejahatan dalam angkot di Jakarta masih acap terjadi. Data kepolisian Jakarta tahun lalu menyebut 9 dari 18 kasus kejahatan di angkutan umum di ibukota terjadi dalam angkutan kota. Bentuknya macam-macam, mulai dari perampokan, penodongan, pemerasan hingga pelecehan seksual.

Untuk meningkatkan rasa aman, sejak 9 Januari tahun lalu para sopir angkutan umum sebenarnya diwajibkan menggunakan seragam perusahaan lengkap dengan kartu pengenal. Razia juga digelar. Tapi ya cuma begitu saja. Tak ada indikator valid kebijakan itu menurunkan angka kejahatan di angkutan umum. Malah, di tengah gencarnya penerapan aturan itu, seorang penumpang angkot nyaris jadi korban perkosaan lagi. Beruntung, pelaku gagal menjalankan aksi bejatnya karena keburu ketahuan seorang anggota TNI.
 
Setelah kejadian yang menimpa mahasiswa UI itu, Gubernur Jakarta Joko Widodo merespon dengan kembali menyatakan sikap awalnya, ingin mengambil alih Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD). Jokowi ingin menyulap BUMN yang merugi sekitar Rp 150 miliar itu menjadi perusahaan pengelola angkutan umum di Jakarta. Tujuannya agar pengawasan terhadap Metromini, Kopaja dan angkot bisa lebih mudah karena dikelola secara terpusat. Semua jenis angkutan itu akan dibuatkan pool resmi agar pengawasan terhadap para sopir dan kondisi mobilnya jadi lebih mudah. Tidak menyebar tak karuan seperti sekarang.

Jokowi memang belum terbukti berhasil membenahi sistem angkutan umum di Jakarta.
Tapi semasa menjadi Walikota Surakarta, ia sukses menjalankan birokrasi yang efektif lewat pelayanan terpadu satu atap. Kebijakan ini yang membuat nama Jokowi melambung hingga mengantarnya menjadi orang nomor satu di ibukota. Memang tak jaminan, prestasi itu akan kembali terulang di Jakarta. Tapi jika tidak dicoba, kerawanan di angkutan kota Jakarta juga tak akan berubah.