Prestasi & Tantangan KPK

Akhir Januari atau awal Februari tahun ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kedatangan 26  penyidik baru. Menurut Juru Bicara  KPK, Johan Budi, keberadaan para penyidik internal ini akan mempercepat kinerja KPK dalam menangani kasus korupsi.  Selain 26 penyidik internal,  lembaga antirasuah itu mulai merekrut penyidik baru dari intansi terkait seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

Seperti  diketahui kinerja lembaga yang dipimpin Abraham Samad itu sempat mengendur pasca ditariknya penyidik oleh Kepolisian secara bertahap. September lalu, Kepolisian tidak memperpanjang masa tugas 20 penyidiknya di KPK. Menyusul kemudian, 13 penyidik yang juga tidak diperpanjang masa tugasnya yang habis pada November tahun lalu.

Sepanjang 2012 lalu kinerja KPK dalam hal kualitas penindakan cukup signifikan terasa. Hal ini terlihat dengan banyaknya tangkapan koruptor kakap. Misalnya penahanan politisi parpol penguasa, penggeledahan Korlantas Polri dan penahanan jenderal aktif. KPK juga berani menetapkan Andi Mallarangeng menteri aktif yang merupakan orang dekat istana sebagai tersangka. 

Selain itu kasus skandal Bank Century ditingkatkan tahapannya menjadi penyidikan. Bekas dua  deputi gubernur Bank Indonesia ditetapkan  sebagai tersangka. Belum lagi ditahannya  Hartati Murdaya, pengusaha sekaligus bekas politisi Partai Demokrat yang dikenal dekat dengan penguasa. Catatan gemilang lainnya mengutip data LSM anti korupsi ICW, sepanjang tahun  lalu KPK berhasil menyeret 52 kader partai politik ke pengadilan antikorupsi.

Namun pada tahun ini, seperti diperkirakan ICW,  tantangan KPK untuk menguak kasus korupsi akan semakin besar. Ini mengingat 2013 memasuki tahun politik, jelang Pemilu 2014.  Menurut ICW akan banyak kasus korupsi yang melibatkan kader partai politik.

Kader-kader partai yang duduk di kursi legislatif dan eksekutif akan berlomba-lomba mengumpulkan pundi-pundi agar pencalonan berikutnya tak menemui hambatan. Peluang ini dapat terjadi mengingat regulasi UU Partai Politik dan UU Pemilu tak ketat mengatur soal sumber pendanaan politik. Seperti tidak adanya pengaturan larangan penggunaan dana yang berasal dari hasil kejahatan.

Tak menutup kemungkinan upaya penggembosan terhadap kinerja KPK masih akan terjadi pada tahun ini. Kita berharap masuknya penyidik baru KPK dapat mendongkrak kinerja lembaga tersebut. Sekaligus mengurangi ketergantungan kepada Kepolisian dan Kejaksaan.  Masyarakat berharap banyak kepada KPK menuntaskan kasus korupsi —karena dua lembaga penegak hukum lainnya, Kepolisian dan Kejaksaan, dinilai melempem.
Pada titik inilah, KPK harus bisa melihat dukungan publik yang besar terhadap lembaga ini, sebagai modal dasar untuk pantang mundur memerangi korupsi.