Antara Tekanan Buruh dan Tak Adanya Penegakan Hukum

Tidak adanya jaminan keamanan dan penegakan hukum yang tegas akhirnya memaksa para pengusaha bersikap keras. Sedikitnya 23 asosiasi industri yang memiliki anggota puluhan ribu pabrik, Jumat pekan lalu mengancam akan mogok berproduksi jika pemerintah tetap tak mampu menindak aksi buruh yang dianggap melanggar aturan. Menurut  Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Franky Sibarani, akibat tekanan keras aksi-aksi itu, beberapa sektor industri seperti garmen, sepatu, elektronik, alat berat, dan makanan-minuman sudah berencana merelokasi pabriknya.

Sedangkan menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), setidaknya sudah ada enam perusahaan besar dengan jumlah buruh mencapai ribuan yang saat ini sudah dalam kondisi berhenti berproduksi. Pabrik-pabrik ini tutup karena tak mampu menghadapi tekanan yang begitu besar dari kalangan serikat pekerja. Empat di antara enam perusahaan itu merupakan perusahaan asing yang menanamkan investasinya di Indonesia.

Rata-rata para pengusaha ini mengeluhkan aksi-aksi yang dinilai melanggar aturan, seperti melakukan sweeping terhadap pabrik-pabrik yang karyawannya tak ikut demo. Pemaksaan kehendak inilah yang mengakibatkan proses produksi pabrik-pabrik itu terganggu. Kerugian miliaran rupiah terpaksa harus ditanggung perusahaan. Tapi sejauh ini tak ada tindakan berarti dari aparat keamanan terhadap aksi-aksi yang dinilai sudah menjurus ke arah tindak criminal itu.

Di pihak lain, serikat pekerja menuntut pemerintah konsisten menerapkan aturan tentang pengupahan yang harus sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Perbedaan parameter tentang Upah Minimum inilah yang menyebabkan setiap tahun selalu terjadi demonstrasi besar-besaran dari para buruh.

Kita melihat, dua kubu ini memiliki kepentingan yang sama-sama harus dilindungi. Perusahaan dan industri berkepentingan memajukan usahanya dengan cara-cara yang efisien. Pada kenyataannya, cukup banyak faktor yang membuat efisiensi ini tidak berjalan optimal. Masih berlangsungnya pungutan liar misalnya. Juga ongkos-ongkos yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, tetapi harus dibayar para pengusaha, entah kepada aparat keamanan maupun kepada para pejabat. Pada gilirannya, seluruh ongkos non-produksi ini akan dihitung sebagai beaya produksi. Beban inilah yang harus ditanggung perusahaan yang berimbas pada kesejahteraan buruh.

Ancaman asosiasi industri ini tentu tak boleh dianggap ringan. Satu pabrik tutup, ratusan bahkan ribuan buruh akan kehilangan pekerjaan. Kalau perusahaan yang tutup ini merupakan modal asing, jelas bakal merugikan citra Indonesia di mata internasional. Iklim investasi juga akan memburuk yang membuat investor enggan untuk menanamkan modalnya di sini.

Tapi pada sisi lain, kalangan pengusaha juga harus sadar. Upah buruh yang rendah tak bisa dipertahankan terus-menerus. Perusahaan yang sehat dibangun bersama di antara pemilik modal, manajemen, dan buruh. Perusahaan yang mampu membayar buruhnya secara layak juga akan meningkat citranya di kalangan pebisnis. Ini sebuah nilai tambah bagi perusahaan.

Terakhir, pemerintah pun harus konsisten. Praktek suap dan setoran harus distop. Siapa pun yang melanggar, harus ditindak. Hanya dengan cara begini, industri kita bisa tumbuh dan berkembang baik.