Belum Digaji, Staf Pengadilan di Kamboja Ancam Mogok

KBR68H, Washington - Staf lokal Kamboja untuk pengadilan dukungan PBB atas kejahatan perang Khmer Merah mengancam akan mogok karena gaji yang belum dibayarkan.

Sekitar 250 staf lokal itu, termasuk hakim dan jaksa, belum dibayar sejak Juni. Sekitar 100 di antara mereka mengatakan akan berhenti bekerja hari Minggu jika tidak dibayar.

Krisis itu telah mendorong Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengeluarkan pernyataan berisi permintaan tambahan uang. Pernyataannya mengatakan “kelangsungan pengadilan itu kini dipertanyakan,” dan “kegagalan keuangan akan menjadi tragedi bagi rakyat Kamboja.”

Juru bicara pemerintah Kamboja Ek Tha juga mengimbau masyarakat internasional untuk memberikan tambahan dana. Dia mengatakan Phnom Penh telah membayar cukup.

Pengadilan itu telah menghadapi beberapa masalah pendanaan sejak didirikan pada tahun 2006, termasuk pemogokan staf karena gaji yang belum dibayarkan bulan Maret lalu.

Pengadilan itu dibentuk untuk mengadili para pemimpin senior rezim Khmer Merah, yang dipersalahkan atas kematian hampir dua juta warga Kamboja selama empat tahun kekuasaan berdarahnya pada akhir tahun 1970an.

Sejauh ini, pengadilan baru menjatuhkan satu putusan, dan usia lanjut para terdakwa telah meragukan apakah pengadilan akan dapat menyelesaikan tugas selagi mereka masih hidup atau masih dapat mengikuti sidang atas kejahatan perang, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mereka lakukan. (VOA)

Editor: Doddy Rosadi