Krisis Ukraina, Uni Eropa-AS Tambah Sanksi untuk Rusia

KBR, Jakarta - Demi menekan posisi Rusia dalam konflik Ukraina, Uni-Eropa dan Amerika bersatu melakukan sanksi embargo. Negara-negara anggota Uni-Eropa, hari Selasa ini (29/7) berusaha mencapai kesepakatan tentang seberapa berat tambahan sanksi embargo untuk Rusia. Uni-Eropa kini tengah mempertimbangkan untuk menghambat aliran tunai dari UE ke bank-bank pemerintah Rusia, embargo penjualan senjata, dan pembatasan keluar-masuknya teknologi energi.

Sebelumnya, Senin kemarin (28/7), negara-negara Uni-Eropa resmi bergabung dengan Amerika Serikat dalam memberikan sanksi kepada Rusia di sektor finansial, pertahanan, dan energi. Sanksi tersebut didiskusikan Presiden AS Barack Obama bersama pemimpin Jerman, Inggris, Perancis, dan Italia via konferensi telepon. Keterangan resmi dari Gedung Putih mengatakan bahwa sanksi diberikan agar Presiden Rusia Vladimir Putin, bersedia "mengakhiri kondisi tidak stabil ini dan mengambil jalan diplomatis untuk menyelesaikan krisis" dalam konflik Ukraina.

Blok Barat percaya bahwa Rusia secara berkala mengirimkan senjata untuk kaum pemberontak Ukraina pro-Rusia, yang menguasai wilayah timur Ukraina tempat jatuhnya pesawat MH17. Kaum separatis pro-Rusia tersebut juga disinyalir menjadi pelaku penembakan pesawat MH17.

Negara-negara Barat sebelumnya telah mengenakan sanksi ke Rusia, namun sanksi ini hanya dilakukan oleh sebagian kecil individu dan perusahaan. Penasihat Keamanan Nasional Presiden AS, Tony Blinken, berpendapat bahwa sanksi yang sekarang berlaku belum cukup kuat untuk memaksa Rusia menarik bantuannya dari kelompok separatis.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov berkomentar bahwa sanksi dari AS dan Uni-Eropa tidak akan mencapai efek yang mereka inginkan.

"Kami siap mengatasi segala rintangan yang nanti muncul di sektor ekonomi. Malah mungkin, (berkat sanksi ekonomi) kami akan menjadi lebih mandiri dan lebih mengandalkan kekuatan kami sendiri," Sergei Lavrov berkata dalam konferensi pers, Senin (28/7) kemarin. (Huffington Post/ CNBC/TheHill)

Editor: Anto Sidharta