Petral Bisa Tetap di Singapura Asal Transparan

Keberadaan anak perusahaan Pertamina, Petral di Singapura membuat auditor internal sulit memeriksa dugaan mafia migas di perusahaan pengimpor bahan bakar minyak (BBM).

Anggota Komite Reformasi Tata Kelola Migas, Fahmy Radhi mengatakan, lebih baik Pertral dipindah ke Indonesia sehingga memudahkan proses audit. Tapi dia pun menambahkan Petral tetap di Singapura asalkan ada transparansi. Dalam Sarapan Pagi KBR (3/12) Fahmy Radhi membahas lebih jauh soal ini.

Apa agenda pertemuan dengan Pertamina?

“Kita akan bahas banyak hal ya. Terutama tentang mafia migas apakah di Petral, SKK Migas atau di tempat yang lain. Barangkali kita perlu sepakati dulu siapa yang dimaksud mafia migas itu, kami mendefinisikan mafia migas itu bisa individu atau segerombolan orang yang memburu rente dengan memanfaatkan kelemahan tata kelola atau aturan dan yang paling penting dia memanfaatkan kedekatannya dengan para pengambil keputusan.”

“Para pengambil keputusan itu bisa pemerintah bisa juga BUMN. Berdasarkan definisi tersebut memang tidak mudah untuk menelisik keberadaan mafia migas apakah di Petral, SKK Migas, BPH Migas. Bahkan KPK sendiri sangat kesulitan untuk bisa menelisik dan mengungkap, seolah gelap.”

“Oleh karena itu Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini akan mengusahakan yang tadinya gelap bisa menjadi terang. Sehingga kalau dibutuhkan maka KPK yang akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Namun meskipun itu gelap ada beberapa indikasi yang mengindikasikan bahwa sesungguhnya mafia migas ada di situ berdasarkan gejala yang muncul di situ dan ini tidak berdiri sendiri saling berhubungan.”

“Misalnya sekarang yang menjadi perhatian kita tentang impor BBM yang dilakukan oleh Petral. Kita tidak hanya melihat di Petral saja tetapi ada satu pertanyaan mengapa impor kita meningkat terus dalam jumlah yang besar.”

“Memang konsumsi kita meningkat tetapi yang kita analisis mengapa kilang minyak Pertamina sudah bertahun-tahun tidak mampu menambah kilang minyak, adanya sudah tua-tua kapasitasnya terbatas. Seandainya kita punya kecukupan kilang minyak barangkali jumlah impornya tidak sebesar sekarang ini.”

“Kami menduga bahwa ada tangan-tangan mafia migas yang menghalangi dalam pembangunan kilang minyak tadi sehingga impor kita meningkat terus. Siapa yang diuntungkan tentunya yang dari Petral tadi. Ini yang akan kita kaji secara akademis juga, berdasarkan data dan fakta bukan hanya berdasarkan isu atau desas-desus.”

Indikasinya seberapa besar?

“Memang tidak ada bukti yang kuat tetapi ada indikasi-indikasi tadi. Pertama mengapa impor kita meningkat, itu jadi satu pertanyaan penelitian, kemudian mengapa kilang tidak dibangun. Kemudian juga Petral sebagai pengimpor hampir tidak ada transparansi.”

Pertamina mengklaim bahwa mereka transparan, dokumen-dokumennya bisa diberikan kepada bahkan LSM pun apalagi ini lembaga bentukan pemerintah. Apakah tim mengalami kesulitan?

“Selama 10 tahun pemerintahan SBY apakah pihak-pihak tertentu mempertanyakan berapa harga pokok penjualan dari BBM yang ada komponen impor dan kilang minya kita sendiri. Perhitungan itu sampai sekarang pun tidak pernah ada kita tanyakan ke kementerian, Pertamina bilang sudah menyerahkan kepada kementerian, kita tanya ke kementerian belum pernah menerima misalnya.”

“Ini nanti yang menimbulkan kecurigaan karena tidak ada transparan tadi. Karena setiap kali kenaikan harga BBM hampir tidak ada jawaban pasti berapa harga pokok, belum lagi berapa harga impor yang dari Petral. Pertanyaannya apakah lebih mahal yang diimpor oleh Petral atau langsung oleh perusahaan lain. Ini kan jadi pertanyaan-pertanyaan yang mengindikasikan bahwa ada tangan-tangan mafia migas.”

Proses audit Petral kapan?

“Jadi mengenai audit itu akan kesulitan karena Petral itu ada di Singapura dan terdaftar sebagai perusahaan di Hong Kong. Sehingga internal auditor apakah itu dari BPK, BPKP, KPK sekalipun maka tidak bisa masuk dalam Petral sehingga bagaimana mungkin ini bisa diaudit ya kesulitan lagi, tidak ada transparansi itu yang menjadi masalah utama sesungguhnya.” 

Lalu bagaimana tim dari Komite Reformasi Tata Kelola Migas untuk bisa membongkar kalau terjadi kecurangan dan sebagainya? 

“Ini salah satu tugas yang menjadi prioritas tim. Taruhlah sekarang ini kondisinya gelap kita ingin mencoba seterang mungkin. Oleh karena itu tim akan melakukan berbagai investigasi yang melibatkan juga dengan kita ajak Pertamina misalnya hari ini  kita akan ada pertemuan dengan direksi Pertamina.”

“Bahkan kalau perlu kita akan diskusi juga dengan Petral. Ada pihak-pihak lain yang bisa memberikan informasi tentang kejelasan penetapan harga pokok penjualan BBM, tentang harga impor ini kita bandingkan. Saya sepakat bahwa yang dikatakan Pertamina bahwa harga impor itu harga pasar tapi kita akan bandingkan selama 5 tahun atau 10 tahun dibandingkan dengan harga-harga lain kalau mengimpor.”

“Kalau ada selisih antara harganya Petral dengan harga yang lain ini akan ada indikasi yang lain yang akan lebih lanjut.”

Dari pertanyaan besar itu kemudian masyarakat awam umumnya pertanyaannya sederhana, Petral dibubarkan atau dipertahankan?

“Kita tergantung tadi. Jadi kita akan berikan rekomendasi, tergantung dari investigasi kita dimana letak permasalahan utama tadi. Kalau kita sudah memastikan tadi maka rekomendasi kemungkinan alternatifnya bisa juga Petral dibubarkan atau bisa juga Petral dipindahkan dari Singapura ke Indonesia supaya auditor dari BPK dan BPKP bisa masuk ke situ.”

“Bisa juga tetap di Singapura tetapi harus ada transparansi, sistem tata kelola yang mengharuskan bagi Petral untuk lebih transparan. Jadi ada kemungkinan alternatif, tidak harus dibubarkan. Jadi kita tidak punya pretensi untuk membubarkan dan kita tidak punya kewenangan tapi kita akan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan-temuan tadi yang bisa juga dibubarkan, dipindah, bisa juga dibenahi sistem tata kelola sehingga lebih transparan.”