Menteri Desa Marwan Jafar: Akan Kita Bikin Program yang Spektakuler!

KBR – Sebulan sudah jajaran menteri di Kabinet Kerja berjalan. Apa yang sudah mereka lakukan? Salah satu menteri di kementerian baru menyatakan telah memulai konsolidasi birokrasi  dan merestrukturisasi kelembagaan secara internal. Kementerian ini juga mulai menyiapkan beberapa program unggulan. “Akan kita bikin program yang spektakuler yang betul-betul nanti akan meninggalkan legacy yang baik terhadap bangsa dan rakyat kita,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar kepada Reporter KBR, Irvan Imamsyah beberapa waktu lalu. 

Berikut petikan wawancara selengkapnya dengan Marwan Jafar yang juga diputar dalam Sarapan Pagi KBR, Jumat (5/10).

Sebulan Anda kerja apa saja yang sudah dilakukan?

Pertama yang paling mendesak adalah konsolidasi birokrasi. Karena ini adalah penggabungan tiga kementerian secara parsial dan penggabungan ini butuh waktu untuk mengharmonisasi dari seluruh birokrasi yang ada. Kedua adalah menata kelembagaan sekaligus akan merestrukturisasi kelembagaan yang ada nanti menjadi struktur baru kementerian yang baru. Karena ini adalah kementerian baru, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Kenapa ada kementerian desa karena ini adalah implementasi dari Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014. Ketiga adalah memetakan seluruh masalah yang ada di semua desa kurang lebih ada 73 ribu desa seluruh Indonesia. Kita petakan masalahnya, lalu kita petakan juga daerah-daerah transmigrasi kurang lebih ada 21 provinsi. Kemudian kita petakan lagi 113 kabupaten tertinggal yang masih tersisa di periode lalu. Ini akan kita petakan lagi sekaligus juga saya melakukan evaluasi secara menyeluruh program yang selama ini. Sehingga ini bukan program yang biasa-biasa saja, akan kita bikin program yang spektakuler yang betul-betul nanti akan meninggalkan legacy yang baik terhadap bangsa dan rakyat kita.

Tentu saya akan melakukan kunjungan ke lapangan atau bahasa populernya adalah “blusukan” dan sudah saya lakukan pada seminggu sekali akhir pekan. Bahkan hari Sabtu dan Minggu pun kita masih di lapangan untuk melihat langsung yang ada di lapangan masalahnya seperti apa.

Artinya 73 ribu desa akan dikunjungi semuanya?

Rasanya selama lima tahun mungkin tidak akan kuat mengunjungi 73 ribu desa. Nanti akan kita kunjungi per kawasan-kawasan nanti kemungkinan besar akan bisa terkunjungi. Tapi kalau satu-satu desa kita kunjungi rasanya tidak mungkin dan kita harus realistis bekerja. Kita kan punya pegawai-pegawai, bawahan yang bisa membantu mengurusi masalah desa. Karena bahwa untuk mengunjungi 73 ribu desa itu bukan sesuatu yang mudah, ditambah lagi kalau misalnya ada daerah pemekaran baik pemekaran provinsi maupun pemekaran kabupaten/kota otomatis nanti desanya juga bertambah. Sangat mungkin bisa menjadi 84 ribu desa atau lebih.

Jadi setiap minggu tidak akan terkejar?

Tidak akan terkejar.

Anda juga janji pada saat pelantikan bahwa Anda akan berkantor di desa. Realisasinya seperti apa?

Saya berkantor di desa itu maksudnya adalah saya mengunjungi kantor-kantor kepala desa. Di situ saya melakukan sidak, mengecek seluruh administrasi di desa tersebut dan memastikan aparat desa bekerja atau tidak kita akan tongkrongi kantor kepala desa itu.     

Jadi lebih ke sidak bukan kantor permanen?

Bukan. Itu lebih ke sidak, ke tempat satu ke tempat yang lain sehingga kita tahu persis misalnya di desa tersebut ternyata aparat desanya tidak bekerja, tidak ada di tempat mungkin administrasinya amburadul. Apalagi ini nanti desa akan mendapatkan Rp 1,4 miliar dana bantuan. Kalau misalnya di situ tidak siap dalam rangka untuk mengelola dana desa itu tentu kita harus menyediakan fasilitator-fasilitator, para pelatih sekaligus monitoring evaluasi sehingga pelaporan dari dana desa itu betul-betul transparan dan akuntabel.

Soal pertama Anda dipilih penyatuan beberapa unit di tiga kementerian digabung. Itu sebelumnya tentu ada penggodokan yang cukup lama sejak Jokowi terpilih dan sebagainya. Ada target atau  ada tenggat waktu yang ditetapkan? 

Ada Quick Wins (Percepatan Layanan Unggulan, red.) yang sudah diberikan kepada saya untuk menjadi landasan bekerja. Misalnya harus membangun kurang lebih 3.500 desa dalam rangka untuk menjadi desa mandiri di tahun 2015. Bahkan dalam Quick Wins ini kan cuma 3.500 desa saya tingkatkan volumenya menjadi 5.000 desa dengan catatan saya diberi anggaran yang cukup untuk mengelola 5.000 desa ini. Tapi kalau tidak diberikan anggaran yang cukup untuk mengelola 5.000 desa tentu Quick Wins akan kita kembalikan yang lama 3.500 desa.

Tergantung sekali dengan dana ya?

Tentu ini sangat bergantung sekali sama dana. Makanya saya sudah mengajukan konsep  kementerian baru ini sekaligus saya sudah mengajukan konsep revisi anggaran dan program. Sudah saya sampaikan semua kepada Bappenas supaya ini diakomodasi dan saya berharap betul Bappenas memperhatikan ini semua. Karena ini menyangkut bagian dari Nawa Cita ketiga Pak Jokowi, bahwa Nawa Cita ketiga itu membangun Indonesia dari pinggiran dari desa-desa tentu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebanyak 73 ribu desa yang akan dapat uang Rp1,4 miliar itu langsung digelontorkan begitu saja atau mereka akan mengajukan berdasarkan proposal?

Pada 73 ribu desa dalam Undang-undang Desa ini adalah 10 persen bukan dari dana APBN secara menyeluruh tapi 10 persen diambilkan dana dari transfer daerah. Kalau dana transfer daerah sekarang ada Rp 700 triliun berarti dana desa ada kurang lebih Rp 70 triliun. Setiap anggaran APBN itu pasti bertahap dan kita menyalurkannya secara bertahap, tidak gelondongan Rp 1,4 miliar kita serahkan sekaligus. Makanya misalnya untuk tahun 2015 ini kurang lebih ada Rp 9,2 triliun itu akan kita bagi rata seluruh desa yang ada.

Sudah ada yang cair kabarnya ya?

Belum ini kira-kira maksimal bulan April tahun depan.

Ini dana besar untuk daerah. Sejauh ini kesiapan mereka bagaimana? 

Ya tentu ada beberapa provinsi maupun kabupaten yang sudah melakukan inisiatif untuk melakukan semacam pelatihan dan sosialisasi tentang dana ini tetapi juga ada yang belum. Tentu kita sudah akan siapkan fasilitator-fasilitator untuk melakukan pendampingan terhadap aparatur desa itu. Pendampingan itu fungsinya ada tiga, satu adalah bagaimana secara administratif mengawal dan memberitahu bagaimana cara penggunaan anggaran itu secara benar.

Sosialisasi banyak yang mengeluhkan bahwa mereka tidak tahu sebetulnya berapa tahap awal mereka menerima, lalu seperti apa mereka akan mengelola. Sejauh ini masih ada kendala itu di lapangan?

Saya kira masih dan memang butuh pemahaman yang mendalam dan serius. Karena dana ini bahwa dikucurkan secara bertahap. Sekarang misalnya ada dana untuk 2015 Rp 9,2 triliun dibagi 73 ribu desa. Oleh karena itu dana Rp 1,4 miliar itu akan kita kucurkan  secara bertahap.

Soal transmigrasi tidak ada “gerak” sama sekali sejak pasca-Soeharto. Anda ingin mempopulerkan transmigrasi, apa yang akan Anda lakukan?

Tentu yang pertama kita harus mengevaluasi seluruh program transmigrasi yang ada. Misalnya gerbangnya sudah ada tapi isinya tidak ada atau gerbangnya sudah ada tetapi tanahnya tiba-tiba sudah dijual atau dimiliki orang lain. Kedua dari sisi promosi dan marketing kita harus meyakinkan kepada rakyat kita yang belum mampu dan belum beruntung untuk melakukan transmigrasi. Karena di tanah transmigrasi ada harapan baru yang mungkin mereka bisa menyambung hidup lebih layak lagi sehingga keadaannya akan jauh berbeda dengan daerah asal.

Jadi dalam proses transmigrasi yang kita bangun adalah bukan semata-mata memindahkan orang dari satu daerah ke daerah lain tapi transmigrasi berbasis skill. Kalau dia selama ini menguasai di bidang pertanian, maka mereka bisa kita jadikan peserta transmigrasi dan di daerah transmigrasi itulah mereka bisa melakukan pembelajaran terhadap masyarakat setempat sehingga ada proses transfer wawasan dari sisi pengetahuan pengelolaan di bidang misalnya pertanian, perikanan.

Sehingga semangatnya adalah semangat untuk membangun daerah itu, apalagi misalnya dalam konteks transmigrasi akan dibuat KTM (Kota Terpadu Mandiri). Kota Terpadu Mandiri ini fungsinya banyak salah satunya adalah membuat kota-kota “baru” di semua daerah yang selama ini terisolasi, tidak punya akses sehingga akan tumbuh daerah-daerah baru di seluruh Indonesia. Sekaligus ada proses pemberdayaan ekonomi yaitu melalui pendirian sentra-sentra produksi yang ada di daerah kawasan tersebut.