KBR68H, Jakarta – Calon presiden dari Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra meminta Mahkamah Konstitusi memerintahkan penyelenggaraan pemilihan legislatif dan presiden berlangsung serempak.
Permintaan itu disampaikan melalui pengajuan uji materi Undang-undang 42/2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Bekas Menteri Hukum dan HAM itu menyatakan, Undang-undang Dasar mengharuskan pemilu berlangsung sekali dalam lima tahun dan diikuti partai peserta pemilu.
“Kalau ada ambang batas pemilihan presiden, itu berarti pemilu sudah selesai. Apakah bisa partai politik itu disebut sebagai partai politik peserta pemilu? Padahal, pasal 6 a ayat 2 menyatakan partai politik pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Jadi, itu penafsiran yang sebenarnya sangat harafiah terhadap pasal 6 a ayat 2 yang semestinya tidak bisa ditafsirkan lain. Jadi, partai politik itu mencalonkan pasangan calon presiden ketika ia berstatus sebagai peserta pemilu,” kata Yusril Ihza Mahendra di gedung Mahkamah Konstitusi, Jumat (13/12).
Yusril Ihza Mahendra menambahkan, partai-partai peserta politik mesti mengajukan calon presiden sebelum pemilihan serempak itu. Dengan begitu, undang-undang tidak menghilangkan hak konstitusinya sebagai calon presiden.
Sebelumnya, Undang-undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan calon presiden mesti mendapat sedikitnya 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Dengan begitu, penetapan calon presiden ditentukan setelah pemilu legislatif selesai dihitung. Dalam pemilu presiden 2009 lalu, hanya tiga pasang capres dan cawapres maju dalam pemilu presiden.
Editor: Antonius Eko
