Bagikan:

Partai Gerindra Tagih Janji KPU

KBR68H, Jakarta - Partai Gerindra meminta Komisi Pemilihan Umum menepati janjinya untuk membahas Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah dengan tim teknologi informasi partai peserta pemilu.

BERITA

Kamis, 05 Des 2013 10:05 WIB

Partai Gerindra Tagih Janji KPU

gerindra, DPT, KPU

KBR68H, Jakarta - Partai Gerindra meminta Komisi Pemilihan Umum menepati janjinya untuk membahas Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah dengan tim teknologi informasi partai peserta pemilu. Ketua DPP Bidang Advokasi Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, pembahasan itu tak kunjung terwujud meski KPU beberapa kali menjanjikannya. Padahal, ia mencurigai ada lebih dari 3,7 juta pemilih ganda.

"Misalnya ada orang yang namanya Ragil Dina Rahayu, tiga kata dengan nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir sama. Saya saja dari lahir tidak pernah bertemu orang dengan nama ejaan persis seperti saya. Kita semua begitu, apalagi tanggal dan tempat lahir sama. Ini banyak sekali dan hanya ditanggapi oleh KPU bahwa kalau ada NIK-nya berarti ada," kata Ketua DPP Bidang Advokasi Partai Gerindra dalam program Sarapan Pagi KBR68H.

Partai politik diminta aktif mengawasi proses perbaikan 50 ribuan DPT bermasalah, hingga batas waktu dua pekan ke depan. Pemerhati pemilu dari Correct,  Refly Harun mengatakan, tujuannya agar tidak ada lagi alasan dari partai politik bila kalah dalam Pemilu 2014. Dia khawatir, calon legislatif atau partai politik yang kalah bakal menggungat KPU, dengan alasan DPT bermasalah.

"Kalau seandainya ada kunsituen dan anggota partai politik yang bersangkutan yang kemungkinan tidak tercantum terdaftar di dalam DPT atau tercantum di tempat yang salah atau sebagainya dari sekarang sampaik 14 hari kedepan bisa melakukan perbaikan ke KPU, tidak ada alasan parpol karena kekalahan kita karena data pemilih bermasalah dan pemilih mereka banyak yang tidak terdaftar," kata Refly Harun dalam Program Sarapan Pagi KBR68H (05/12)

KPU kemarin memutuskan membuka kesempatan perbaikan DPT hingga dua pekan jelang pemilu. Hingga kini tercatat ada 50 ribuan DPT yang belum terverifikasi Nomor Induk Kependudukan, NIK.

Editor: Doddy Rosadi

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 7

Strategi Perempuan Pengemudi Ojol Mengatasi Cuaca Ekstrem (Bag.4)

Arab Saudi Bangun Taman Hiburan Bertema Minyak di Tengah Laut

Menguji Gagasan Pangan Cawapres

Mahfud MD akan Mundur dari Menkopolhukam, Jokowi: Saya Sangat Hargai

Most Popular / Trending