Kritikan SBY soal Pemeriksaan, KPK: Ini Soal yang Remeh-temeh

KBR68H, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik cara penegak hukum dalam memberantas korupsi. Di Hari Antikorupsi Sedunia kemarin (9/12), SBY menilai cara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sering memanggil pejabat telah membuat aktivitas pemerintahan sering terganggu. Bagaimana tanggapak KPK soal ini? Simak perjelasan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto kepada Agus Lukman dan Rumondang Nainggolan dalam Sarapan Pagi KBR68H, Selasa (10/12).

Pernyataan SBY yang mengkritik cara-cara pemeriksaan, pemanggilan penyelenggara negara oleh aparat hukum ini dianggap mengganggu kinerja penyelenggara negara. Bagaimana Anda menilai pernyataan tersebut?

Pemberantasan korupsi itu memerlukan pemahaman yang utuh terhadap anatomi masalah. Terus penegak hukum harus mampu mengirimkan pesan yang jelas, sikap yang tegas, dan terus-menerus memperbaharui strategi penanganannya karena modus operandi korupsi terus berkembang dengan sangat canggih.

Kalau persoalan yang diajukan hanya persoalan prosedural, itu tidak menyentuh secara substantif problem dan akar masalah korupsi yang kita hadapi. Karena jangan sampai hal-hal yang teknis itu menjadi sesuatu yang diucapkan oleh kepala pemerintahan atau kepala negara. From the top itu jadi penting karena kalau tidak itu sebenarnya para koruptor sedang bernyanyi riang dan bersenda gurau bahwa seolah-olah mereka mendapat ruang yang cukup untuk bersuka cita.

Pernyataan Pak SBY seperti memberikan ruang bagi mereka untuk bernafas lega?

Karena apa yang dilakukan KPK itu sederhana, hukum acara sudah mengatur hal-hal teknis mengenai pemanggilan. Kami tidak pernah melakukan kesalahan dalam persoalan-persoalan yang bersifat teknis, mungkin satu dua secara administratif tapi semua hukum acaranya berbasis pada undang-undang. Kalau bisa disebut yang mana yang mengganggu mungkin lebih baik, tapi kalau melempar sinyalemen tanpa menuju pada sesuatu yang tegas dan jelas itu tidak sepenuhnya baik.

Ini tidak menyebarkan semangat lagi dalam pemberantasan korupsi tapi justru melemahkan ya?

Yang saya khawatirkan disampaikan pada puncak Hari Antikorupsi Sedunia. Kalau ini yang dilakukan maka kemudian pesan ini bisa dibaca secara berbeda oleh masyarakat. Padahal KPK itu ada karena ada spirit yang dikembangkan sebagai bagian dari tuntutan publik yang menumbangkan masa lalu, karena rezim masa lalu itu menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan. Spiritualitas untuk menegakan hukum secara konsisten, memberantas korupsi tanpa ampun itu memang jadi bagian dari spirit itu.

Kalau from the top itu sudah mengingkari prinsip-prinsip spiritualitas dari orde reformasi ini kita harus mempertanyakan ulang, sebenarnya orde ini apa nilai-nilai spiritualitasnya. Ini menurut saya penting, tidak bisa dibahas secara diam-diam dan main-main kita harus tegas terhadap hal-hal semacam ini.

Jangan sampai ini membuat masyarakat kita terombang-ambing begitu?

Iya betul. Saya khawatir karena pemahamannya tidak utuh, kerangka pidato diberikan oleh orang-orang yang tidak sepenuhnya konsisten kasihan jadi presiden ya. Ini yang saya khawatir sekali, mungkin presiden tidak sepenuhnya mengetahui harus membaca speech yang dibuat oleh orang lain ini bisa berbahaya seolah-olah pesan itu dari presiden.

Jadi menurut anda KPK tidak akan mengubah pola dan tetap pada pola yang saat ini dianggap sesuai dengan aturan yang ada ya?

Kalau saya tidak ingin berpolemik. Ini soal yang remeh-temeh, kok lembaga seperti KPK disuruh berdebat dengan soal yang remeh-temeh. Sebaiknya KPK lebih kepada substantif, the high politics problem di situlah ruang dimana KPK memperdebatkan ide gagasan dan strategi intervensi. Tidak pada hal-hal yang saya anggap remeh-temeh.   

Dari KPK sendiri apakah ada kendala-kendala bahwa pemerintah kurang menumbuhkan sistem pemberantasan korupsi yang bagus?

Atmosfer yang ada memang tidak sepenuhnya kondusif tapi ini masalah yang biasa juga. Semua negara yang ingin membangun sistem pasti dia menghadapi anasir-anasir yang tidak bersih yang memang solid, terkonsilidasi dengan kapital yang tidak terbatas jadi saya tidak ingin mempolemikan ini.

Saya ingin tahun depan tahun politik, dalam tahun politik itu kita ingin mencari pemimpin bangsa yang terbaik, kalau perlu sangat terbaik. Kita tahu dalam pengalaman kita di semua siklus tahun politik itu terjadi perampokan uang negara besar-besaran. Lebih baik diskusi kita diarahkan kepada apa yang bisa dilakukan oleh penegak hukum, oleh pemerintah supaya tidak lagi kejadian seperti kasus Century yang terjadi tahun 2008 satu tahun sebelum pemilu.

Kasus BLBI yang 1998 perampokan besar-besaran di sektor perbankan hampir Rp 140 triliun, rakyat lupa dan pada saat itu hilang kasus ini. Tahun 2004 ada Bank Global dan pertama kali kasus Bank Century muncul merger tahun 2004, ada beberapa bank yang lainnya.

Ini ada siklus-siklus seperti ini, kalau perbincangan kita diarahkan pada pesan pimpinan atau from the top-nya hati-hati, jangan kita nanti habis pemilu berkelahi lagi melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh tidak mampu mendorong seluruh energi kita untuk membangun bangsa ini lebih hebat dan terjebak pada masalah yang sama, bukan hanya satu kali sudah tiga kali lebih bodoh dari keledai.