Kemenag: Sensus Agama Bisa Petakan Daerah Rawan Konflik

KBR68H, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan membutuhkan sensus keagamaan secara periodik. Sensus seputar jumlah penganut agama, rumah ibadah, organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan, tokoh agama, ulama dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya. Data itu kelak akan dijadikan bahan untuk mengambil kebijakan pemerintah. Nah, tujuan apa dibalik rencana pemerintah itu? Simak perjelasan Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama Zubaidi kepada Agus Lukman dan Rumondang Nainggolan dalam Sarapan Pagi KBR68H, Kamis (12/12).

Sensus keagamaan kapan akan dilakukan?

Jadi kita menyadari bahwa tugas pokok Kementerian Agama itu kecuali memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat juga melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan untuk memajukan bangsa ini, salah satunya di bidang agama. Oleh karena itu kami menyadari pentingnya data-data yang baik, data-data yang valid, mutakhir agar pengambilan kebijakan, program-program pembangunan juga penyediaan layanan bisa diberikan secara tepat kepada masyarakat.

Sudah dianggarkan dananya?

Kita siapkan untuk tahun depan, kita mulai langkah-langkah awal. Karena memang untuk sensus keagamaan ini juga membutuhkan sumber daya yang banyak, dari sisi alokasi anggaran juga harus disiapkan dengan baik. Kita akan memulai merintisnya dan kita akan kerjasama dengan berbagai pihak seperti BPS, Kementerian Dalam Negeri untuk merealisasikan itu.

Apa yang menarik sehingga kemudian ini perlu ada sensus tersendiri?

Kalau misalnya kita bicara soal identitas penduduk memang sudah dilakukan sensus kependudukan yang diulang setiap periode sepuluh tahun. Kemudian kita bicara soal program-program dan misi di Kementerian Agama atau yang harus kita lakukan itu memang banyak hal dari sisi peningkatan kualitas kehidupan beragama, kerukunan umat beragama, urusan haji, wakaf, zakat, pendidikan agama dan keagamaan.

Ini semua membutuhkan variabel-variabel data yang selama ini kita perlukan, misalnya rumah ibadah misalnya itu juga perlu kita memperoleh data yang akurat, lengkap, komprehensif untuk semua agama.

Negara hanya mengakui enam agama, bagaimana dengan kelompok penganut kepercayaan dan lainnya?

Justru itu kita bisa melengkapi dari data yang selama ini ada. Misalnya di Adminduk itu untuk agama-agama sesuai Undang-undang Adminduk itu dicatatnya adalah untuk agama-agama yang selama enam itu maka untuk penganut-penganut kepercayaan ini juga perlu kita data secara lengkap sehingga kita mempunyai database yang baik untuk memberikan pelayanan maupun untuk menyusun program-program pembangunan supaya menyentuh semua kalangan masyarakat.

Juga untuk agama-agama minoritas yang lainnya ya?

Iya. Kita ingin memberikan layanan kepada semua dan juga ingin memperoleh data yang lengkap tentang agama dan kepercayaan yang dianut oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Sensus agama ini apakah juga bertujuan untuk memetakan daerah-daerah rawan konflik akibat kepercayaan di Indonesia?

Iya itu bagian dari yang juga nanti bisa menjadi variabel penting yang kita data. Karena kalau kita mempunyai based line data yang memadai untuk itu maka kita bisa melakukan berbagai hal secara dini. Apakah mencegah untuk melakukan komunikasi yang baik dengan semua kalangan, sehingga kita juga bisa melakukan program-program yang kita susun itu dengan tepat.

Siapa yang nanti akan terlibat dalam sensus?

Kita di Kementerian Agama ada Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat. Kemudian di dalamnya ada bidang data, ada juga dari Balitbang Kementerian Agama, ada Pusat Penelitian Bidang Kehidupan Keagamaan, Pusat Kerukunan Umat Beragama juga kita ajak serta. Lalu dari pihak luar tentu kita tidak bisa mengabaikan peran pentingnya BPS, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini mempunyai data-data yang sangat baik yang berkaitan dengan penduduk dan masyarakat.

Apakah nanti mendatangi rumah ke rumah?

Teknisnya belum. Jadi nanti kita bicarakan dengan berbagai pihak itu kita cari metode terbaik, supaya hasilnya betul-betul sangat valid untuk bisa dijadikan rujukan, dijadikan referensi bagi semua pihak yang membutuhkan data berkaitan dengan keagamaan ini. Jadi teknis detilnya nanti kita bicarakan dengan stakeholder lain, dengan mitra kerja kita BPS dan Kementerian Dalam Negeri serta lembaga-lembaga penelitian.

Sudah diputuskan kapan akan dimulai sensus ini dan akan berjalan berapa lama?

Itu termasuk bagian yang teknis tadi.

Tahun depan ya?

Tahun depan kita mulai merintis langkah-langkahnya. Termasuk merencanakan ada MoU dengan lembaga-lembaga kredibel untuk pendataan seperti BPS ini.

Dirintis tahun 2014 pelaksanaanya 2014 juga atau mungkin 2015?

Nanti kita lihat dari berbagai sisi. Misalnya dari sisi kita sumber daya yang ada dan juga teman-teman BPS juga dari yang lain kesiapannya seperti apa. Untuk kerja yang besar dan kerja yang baik saya kira kita tidak harus buru-buru melaksanakannya. Karena ini juga tidak ada target deadline tertentu seperti pemilu tahun ini atau pemilu tahun berikutnya tidak. Jadi kita ini pemetaan yang sifatnya berkelanjutan jadi kita harus siapkan secara matang dan baik.