KBR68H, Jakarta - Selamat memperingati hari Anti Korupsi 9 Desember. Sarapan Bersama KBR68H, Tempo TV dan PortalKBR menghadiran tamu khusus Ketua KPK, Abraham Samad. Ada jaminan yang disampaikan Samad untuk kasus Century dan Hambalang. Publik akan dibuat puas pada kelanjutan pengusutan kasus ini, seperti pada kasus Simulator atau suap Impor daging.
Kepada orang-orang di Senayan yang kerap memprotes proses hukum kasus Century yang dianggap lamban, Abraham menantang niat baik mereka untuk segera memberi jalan bagi rekruitmen penyidik baru. Itu dibutuhkan supaya Century lebih cepat dituntaskan.Kita simak wawancara Arin Swandari berikut
Selamat Hari Antikorupsi ya?
Iya jadi Hari Antikorupsi ini kita harus punya inspirasi yang lebih baru lagi.
Bagaimana dengan evaluasi internal KPK di 2013?
Di dalam sebenarnya problem ya, problem latennya masalah kekurangan penyidik. Dari tahun ke tahun begitu problemnya, bayangkan saja penyidiknya kurang lebih 70 penyidik. Dengan jumlah kasus yang datang setiap hari yang laporan 30-40 tapi itu belum tentu semua kasus korupsi. Jadi biasanya kalau setelah kita lakukan verifikasi mungkin 10 persen saja dari 30 laporan. Tapi kita ambil positifnya bahwa masyarakat saking percayanya sama KPK jadi walaupun dia mau cerai dia lapor ke KPK, itu salah satu bentuk kepercayaan masyarakat. Jadi cerai, ada yang bersengketa secara privat itu lapornya sama KPK tapi menurut saya tidak ada masalah ini kita terjemahkan sebagai bentuk kepercayaan yang luar biasa masyarakat sehingga walaupun masalahnya sangat privat disampaikan ke KPK. Jadi problem laten yang menurut saya yang harus dipecahkan KPK ke depan kekurangan penyidik. Bayangkan kalau kita benchmark ICAC Hong Kong ya, itu jumlah penyidiknya ribuan padahal dia hanya menangani kasus korupsi di satu wilayah saja dengan jumlah penduduk kurang lebih sama dengan Jakarta. Kita kurang lebih 60-70 disuruh memberantas korupsi dari Sabang sampai Merauke 241 juta jiwa dengan 17 ribu pulau, impossible.
Proses rekrutmen sedang berlangsung, perkembangannya bagaimana?
Kemarin kita ada rekrutmen ya lewat IM7 itu kurang lebih 180 yang berhasil terjaring dari proses itu. Namun demikian menurut saya dari 180 itu bukan penyidik semua, ada unit-unit lain. Jadi menurut saya sebenarnya kedepannya kalau ingin melihat KPK lebih kuat, lebih cepat utamanya problemnya harus bisa diselesaikan lewat rekrutmen penyidik, postur SDM harus besar. Ada tidak political will, ada tidak good will dari eksekutif dan legislatif.
Sampai sekarang belum ada?
Kelihatannya masih 50 persen. Paling kalau dia memberi ruang itu terhadap KPK belum maksimal, kita kan butuh anggaran ketika merekrut. Itu harus ada political will dan good will dari parlemen sama eksekutif tapi ini tidak, gedung saja itu berlarut-larut. Padahal sebenarnya kalau kita mau kuat harus SDM besar, di Malaysia pun begitu jumlah penduduknya cuma 29 juta lebih tapi lembaga antikorupsi Malaysia punya cabang di setiap provinsi.
Tampaknya kita masih jauh untuk mewujudkan keinginan anda punya wakil di daerah ya?
Iya jadi itu mimpi bagi saya ya tapi untuk yang jangka pendek jumlah penyidik saja yang kita diperbolehkan untuk memperbesar.
Tahun 2014 katanya banyak yang harus diwaspadai karena tahun pemilu, kemarin anda juga menyampaikan bank-bank kecil bisa jadi media transaksional politik. Apa yang akan diwaspadai KPK?
Iya memang ini ada siklus ya. Siklus yang membuat kita waspada semua masyarakat Indonesia, di masa lalu ada kejadian BLBI, Century. Kalau kita lihat waktunya selalu berdekatan dengan pemilu atau pilpres, oleh karena itu kita mendeteksi bahwa semakin dekat pemilu semakin dekat pilpres kita harus mewaspadai kejahatan keuangan dan perbankan. Karena lewat kekuasaan kejahatan itu bisa dilakukan.
Seperti apa kewaspadaan yang harus kita pasang telinga pasang mata?
Iya pertama pasang telinga pasang mata, tentunya teman-teman Litbang KPK sudah bekerja untuk itu memantau lebih jelas lagi.
Seperti apa transaksional politik yang melibatkan perbankan itu dalam kajian yang sudah didapat?
Kalau kita lihat kejahatan perbankan atau kejahatan keuangan itu dia sifatnya kejahatan yang canggih. Bukan kejahatan konvensional, kalau saya menerima suap yang biasa-biasa saja itu tradisional. Tapi perbankan ini pelakunya intelektual dan yang bisa melakukan itu penentu kebijakan, decision maker.
Itu yang anda juga sebutkan bahwa kita perlu melakukan terobosan yang tidak lagi ortodoks, terjemahannya bagaimana?
Dalam mendeteksi kejahatan-kejahatan kita tidak boleh pakai cara-cara yang konvensional. Saya pikir teman-teman di Litbang sudah melakukan cara-cara yang progresif, bukan cara-cara yang konvensional untuk mendeteksi kejahatan-kejahatan itu.
Anda tadi mengatakan kepercayaan publik yang cukup besar dan memang dari segala bentuk survei maka KPK selalu berada di atas untuk mendapatkan kepercayaan publik. Kasus daging semua orang puas, simulator SIM juga tapi yang masih di bawah itu soal kasus Century dan Hambalang. Kira-kira apakah ada jaminan bagi harapan publik untuk mendapat kepuasan yang sama di dua kasus itu?
Jadi menurut saya kasus Hambalang dan kasus Century sama saja dengan kasus-kasus lainnya, ini menyorot perhatian publik. Oleh karena itu kedua kasus ini harus bisa diselesaikan secara tuntas, tidak boleh parsial. Saya sangat yakin teman-teman penyidik KPK akan melakukan itu walaupun terasa lambat dirasakan oleh masyarakat. Kenapa lambat, karena sekali lagi kita keterbatasan SDM terus tiba-tiba banyak kasus yang masuk. Misalnya tiba-tiba kita harus menyidik MK pada saat kita sedang konsentrasi di Hambalang dan Century yang begitu-begitu biasanya menyita sedikit waktu karena keterbatasan penyidik. Tapi saya yakinkan bahwa kasus Hambalang dan kasus Century pasti akan sampai pada pelaku intelektualnya.
Jadi kalau nanti di Senayan protes bahwa ini kenapa Century lambat tapi mereka tidak ada political will untuk segera memberikan penyidik begitu ya?
Iya itu salah satunya dan menurut saya kasus Hambalang dan kasus Century ini menjadi skala prioritas KPK untuk bisa dituntaskan.
Century dan Hambalang banyak gambaran buat kita untuk membayangkan oke nanti ada jaminan bahwa semuanya akan sama seperti kasus simulator SIM. Tapi ada yang menanyakan di persidangan soal Bu Pur kok hilang, bagaimana?
Tidak hilang ini masih didalami. Jadi problemnya biasa hilang ini agak aneh menurut saya saksi-saksi yang di pengadilan juga tersangka, semua yang diungkapkan di depan persidangan itu dia tidak munculkan ketika di BAP. Tiba-tiba saja dia baru sebutkan, oleh karena itu terpaksa KPK harus melakukan pendalaman ulang. Seandainya sejak dari BAP dia sebutkan kita memanggil orang itu dan membawa orang itu ke pengadilan untuk ditanya tapi ini semua nama-nama yang baru.
Dalam beberapa kali ada pernyataan KPK bahwa ke depan kerugian yang harus dibayar oleh koruptor tidak sekadar nilai dari kerugian negara tetapi juga dampak yang ditimbulkan seperti kerusakan lingkungan maupun dampak sosial. Kira-kira peluang seperti ini bisa kita dapatkan dan kira-kira kapan?
Memang kita sepakat bahwa seharusnya para koruptor bertanggung jawab tidak hanya pada kerugian negara tetapi juga dampak sosialnya. Kejahatan korupsi itu mengakibatkan kerusakan sosial, ada cost social yang begitu besar. Oleh karena itu menurut saya hukuman para koruptor harus memperhitungkan kerugian sosial itu, agar kalau kita memperhitungkan kerugian sosial yang ditimbulkan maka hukumannya bisa berat. Kalau hukumannya berat maka pemberian efek jeranya akan nampak.
Kalau untuk dampak tadi payung hukum kita bagaimana posisinya?
Jadi untuk merespon agar supaya kita bisa memasukan dampak-dampak sosial itu sehingga para koruptor itu bisa dituntut maksimal maka kita coba biasanya melihat lebih jauh tentang pemberlakuan tentang pemberlakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun ke depan perlu ada perubahan-perubahan regulasi agar dimasukkan yang dampak-dampak sosial dan memberikan hukuman yang berat kepada para pelaku koruptor. Sebenarnya ini tinggal mau tidaknya hakim ya, karena hakim tidak harus terikat pada Undang-undang karena punya kebebasan. Kalau di dalam teori hukum hakim bisa melakukan yang namanya penemuan hukum (rechtvinding). Jadi dia bisa melakukan itu untuk memberi efek jera kepada para koruptor.
Termasuk bisa menyasar korporasi, dalam persidangan itu terungkap sepertinya ada kebijakan korporasi misalnya dalam Indoguna, dalam Grup Permai. Itu terungkap juga memang ada kebijakan korporasi untuk melakukan tindak pidana korupsi, kira-kira ada peluang kesana atau seperti apa?
Makanya sebenarnya ini tergantung pada majelis hakim ya. Dia bisa melakukan penemuan-penemuan hukum sebenarnya, kalau hakim itu punya sensitivitas. Tapi kalau hakimnya tidak punya sensitivitas terhadap kejahatan korupsi saya pikir hakimnya akan berpikiran sangat legalistik, formalistik karena sebenarnya hakim itu dituntut untuk tidak berpikiran legalistik formalistik karena hakim ya, dia lebih cair. Oleh karena itu dia harus bisa diterjemahkan, bagaimana menterjemahkan? pertama kita melihat keadilan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri.
Kalau anda setuju korporasi bisa ditindak sehingga mungkin bisa ditutup sementara?
Setuju-setuju saja walaupun kalau kita lihat dari regulasi belum memberikan ruang seluas-luasnya.
Kemarin anda menyebut juga korupsi yang ada di Banten itu semacam kejahatan keluarga, ini bisa diterjemahkan lain bisa mengundang protes. Sebenarnya apa yang anda maksud?
Kita melihat di Banten itu terjadi yang namanya dinasti politik, dinasti kekuasaan. Oleh karena itu kita bisa terjemahkan sebagai bentuk nepotisme, nepotisme itu bagian dari kejahatan-kejahatan korupsi. Oleh karena itu saya melihatnya ke arah itu, bahwa itu kejahatan-kejahatan yang sifatnya dilakukan oleh keluarga.
Orang menganggap anda itu agak grusa-grusu, kalau melihat profil anda ya itu dimulai dari kecil sampai sekarang. Bagaimana itu mempengaruhi kepemimpinan anda?
Kepemimpinan di KPK sifatnya kolektif kolegial. Jadi satu sama lain kita saling mengisi, satu sama lain punya kelemahan dan kelebihan. Saya bersyukur karena teman-teman ini punya kelebihan-kelebihan khusus ada Pak Busyro kalem orang tua, Pak Zul kalem orang tua, ada yang keras seperti saya, ada yang meledak-ledak seperti BW ini semua melengkapi. Bayangkan saja kalau semuanya meledak-ledak seperti saya dengan BW ibaratnya kalau mobil saya pakai gas terus, bisa tabrakan mobilnya. Tapi karena ada yang kalem, mengayomi seperti Pak Busyro, Pak Zul, Pak Adnan kan dia bisa mengerem sedikit hati-hati. Itu perlu karena jangan sampai kita mengendarai mobil terlalu kencang akhirnya kita tidak waspada, kita menabrak gedung atau pohon kan bisa juga kita mati.
Apakah anda sekarang lebih mengerem dibanding dulu?
Bukan mengerem menurut saya harus menyesuaikan diri dengan kultur, budaya organisasi yang ada di KPK, kita tidak boleh lagi grasa-grusu, tidak boleh bermain sendiri karena sifatnya kolektif kolegial. Kemudian yang terpenting budaya organisasi, kemudian saya sedang berada di tanah Jawa, DKI Jakarta, istri saya orang Jawa jadi saya mengerti betul bagaimana budaya Jawa. Maksudnya itu yang harus saya pahami.
Target KPK di tahun 2014 apa?
Karena sifatnya kolektif kolegial kita berusaha menyelesaikan semua PR yang ada, kasus-kasus besar. Kemudian kedua kita pahami bahwa infrastrukturnya tidak terlalu kuat seperti SDM, oleh karena itu kita harus fokus terhadap kasus-kasus korupsi tertentu. Apa itu fokus kita? yaitu tadi kita harus fokus pada grand corruption.
Kasus-kasus tertentu yang disebut adalah?
Kategorinya harus grand corruption. Kita harus konsen menyelesaikan PR yang sudah terlanjur ada. Saya ingin memberikan salam kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, salam antikorupsi agar kita hidup berintegritas yang baik, menghindari hidup hedonis, pragmatisme, konsumeristik. Karena itu adalah cikal bakal perilaku korup.
Editor: Doddy Rosadi
