Parpol Berjuang Penuhi Kuota Keterwakilan Perempuan

KBR68H- Memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur dan adil. Dengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan pada kepengurusan partai politik segala kebijakan pengambilan keputusan bisa terakomodasi.  Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum telah mengatur tentang kuota 30 persen untuk keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Anggota KPU Jakarta Timur Siti Rakhman, mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan verifikasi terhadap 16 partai politik yang dinyatakan lolos pada tahap pertama. Sedangkan dari 18 partai politik dari hasil DKPP verifikasi faktual akan dilakukan menyusul. Dari 16 parpol yang dilakukan verifikasi faktual terdapat tiga partai di daerah yang belum memenuhi kuota 30 % keterwakilan perempuan.

Siti Rakhman mengatakan bagi partai yang tidak memenuhi kuota 30 % keterwakilan perempuan harus mengisi formulir F13 yang menyatakan tidak mampu memenuhi kuota 30 persen perempuan. Dengan begitu mereka sudah memenuhi syarat verifikasi faktual.

Menurut Siti Rakhman kurangnya kuota perempuan dalam suatu partai karena perempuan tak diberi kesempatan untuk bisa berpolitik. Menurut dia keterwakilan perempuan bisa melibatkan istri-istri kader untuk bisa ikut serta dalam berpolitik.

“Tetapi banyaknya bapak-bapak yang ikut partai lebih tertutup dengan istri. Sehingga apa yang dikerjakan dipartai tidak diceritakan di rumah sehingga, istrinya sangat awam dengan partai politik. Karena meyakinkan perempuan untuk terlibat agak susah harus ada cara-cara khusus,” Ungkap Siti Rakhman.

Perempuan di Partai Golkar

Sementara itu, Politisi wanita dari DPD Partai Golkar Provinsi Jakarta Chamsiar AR, mengklaim, partainya sudah memenuhi kuota 30 persen dari keterwakilan perempuan baik skala daerah maupun skala nasional. Kata dia hal tersebut bisa dilakukan berkat kegigihan partai dalam membangun jaringan sampai ke akar rumput.

“Dari DPD DKI Partai Golkar alhamdulillah sejak 2004 sudah mencapai kuota 30 persen, memang butuh waktu yang cukup lama untuk melakukan hal ini. Partai baru berdiri tidak mudah untuk mengajak perempuan untuk berpartai politik, Sedangkan di Partai Golkar kami punya jaringan untuk diikuti,” klaim Chamsiar AR.

Chamsiar mengatakan pembentukan kader wanita di Partai Golkar sudah dilakukan di organisasi kepemudaan bentukan partai. Sehingga hal ini mempermudah partai dalam melakukan kaderisasi ketika ingin ditarik ke partai politik.

“Tentu saya melihat Partai Golkar berangkat dari organisasi kepemudaan seperti Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) maupun Himpunan Wanita Karya (HWK) secara otomatis melalui organisasi sayap ini, mereka tertarik ada keinginan untuk bergerak di bidang politik, mereka ingin memahami politik,” tambah Chamsiar AR.

Selain dari organisasi bentukan Partai Golkar, kader perempuan juga direkrut dari masyarakat. Salah satuhnya dengan melakukan kegiatan masyarakat berbasis ekonomi. Kata dia harus ada kegiatan-kegiatan yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh perempuan khususnya ibu-ibu.

Selain itu menurut Chamsiar keberadaan 30% kuota perempuan tidak hanya bicara kuantitas saja. Namun harus juga dihimbangi dengan kualitas dari kader perempuan tersebut. Chamsiar mengatakan di Partai Golkar selalu melakukan seminar-seminar dan pelatihan untuk setiap kader perempuannya.

“Tentunya di semuanya parpol punya keingin sama, untuk menjadikan perwakilan kuota perempuan di Parlemen merupakan kader yang berkualitas. Minimal mereka mempunyai pendidikan yang bagus, yang kedua punya kepimpinan yang baik, dan mampu memberikan pengaruh bahwa Partai Golkar cerminan dari masyarakat.”

Menurut Chamsiar berpolitik juga dibutuhkan oleh kaum perempuan sebagai aktualisasi diri terhadap bangsa dan negara. Sebab menurut dia, wanita juga mempunyai peranan dalam dalam berjalannya poltiki di Indonesia.