Ketika Pemerintah Patuh kepada Kelompok Intoleran

KBR68H - Sepanjang tahun ini kasus kasus intoleransi beragama masih menghiasai pemberitaan media massa. Salah satu yang menonjol misalnya kasus penyegelan gereja GKI Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia di Bekasi Jawa Barat oleh pemerintah setempat. Akibatnya kedua jemaat tersebut sulit beribadah. Bukan itu saja mereka juga diancam bahkan diserang oleh massa intoleran.

LSM Imparsial pekan lalu melansir penelitian bertajuk ”Relasi Negara dan Agama dalam Sistem Demokrasi: Problematika Peran Negara dalam Menangani Intoleransi Keagamaan”.  Penelitian ini dilakukan di empat wilayah di Jawa Barat, yaitu Kuningan, Tasikmalaya, Bogor, dan Bekasi .

Koordinator Peneliti LSM Imparsial Ghufron Mabruri mengatakan dari penelitian tersebut, ditemukan problem klasik yakni pemerintah gagal melindungi kelompok minoritas dan negara pun patuh terhadap ormas-ormas intoleran. Selain itu juga pemerintah memperkuat aspirasi intoleran dan pembiaran terhadap aksi intoleran.

Menanggapi penelitian tersebut, MA'ARIF Institute mengakui aksi intoleransi memang meningkat di tahun ini. Direktur Eksekutif MA'ARIF Institute Fajar Rizal Ulhaq mengatakan kasus aksi intoleran pada tahun ini sama dengan kasus intoleran yang serupa pada tahun lalu. Menurut dia, Tidak ada kemajuan dan prestasi di dalam hubungan toleransi di Indonesia.

“Saya pribadi melihat ini sangat kompleks yah faktor dan variablenya kenapa ini meningkat. Dan ini tidak hanya semata-mata faktor pemahaman agama tertentu, tetapi ada juga faktor structural ekonomi politik dan soal perkembangan masyarakat.”Ujar Fajar.

Sementara itu, Imparsial juga menemukan bukti-bukti lain di lapangan yakni semakin banyaknya ormas-ormas intoleran dengan isu yang lebih spesifik.

“ Ada fakta ditemukan di lapangan, ada ormas-ormas keagamaan intoleran yang tidak bersifat nasional. Ini ditemukan di banyak daerah.  Misalkan saja, Gerakan Anti Permutaddan, Gerakan Anti Ahmadiyah, Gerakan Anti Maksiat. Dan ini dibiarkan oleh pemerintah. Ujar Koordinator Peneliti LSM Imparsial Ghufron Mabruri.

Satu suara dengan Imparsial, Direktur Eksekutif MA'ARIF Institute Fajar Rizal Ulhaq juga menemukan hal sama. Menurut dia, belakangan ini muncul kelompok-kelompok dari masing-masing agama yang bersifat fundamental. Hal ini diakibatkan oleh efek demokrasi terbuka dan pertumbuhan sosial masyarakat yang begitu cepat. Dia meminta masyarakat untuk cerdas dalam menyikapi hal ini.

Meningkatnya aksi intoleransi di masyarakat juga disebabkan oleh sikap penegak hukum yang mendukung aksi kekerasan. Koordinator Peneliti LSM Imparsial Ghufron Mabruri mengatakan tindakan penegak hukum ini mencerminkan sikap pemerintah pusat yang tidak bisa menindak tegas para aksi intoleran.
 
“Misalkan saja sikap presiden yang selama ini tidak peduli terhadap kasus-kasus intoleran seperti GKI Yasmin, penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah.”ujarnya.

Masalah ini diperburuk kembali dengan adanya pemilihan kepala daerah. Menurut dia, isu-isu intoleransi kerap kali dipakai menjelang pilkada di daerah- daerah. Dia berharap jika pemimpin politik di tingkat nasional maupun daerah mempunyai sikap politik tegas untuk bertindak memberantas intoleran. Maka penegak hukum pun akan bekerja mencegah terjadinya konflik-konflik internal.

Untuk memperkecil aksi intoleran tahun 2013 mendatang Maarif Institute meminta pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi periode sebelumnya. Jika kasus tahun lalu tidak selesai, maka tahun 2013 mendatang pun akan kembali terjadi.
“Apalagi tahun depan ada 160 pilkada di beberapa daerah. Ini akan memicu sentimen etnis. Maka ekskalasi intoleran akan meyebar di seluruh daerah.”