PGI: Pendidikan Agama Harus Buat Siswa Lebih Bersahabat

KBR68H, Jakarta - Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla kembali menunjuk Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama di dalam Kabinet Kerja. Meski hanya beberapa bulan menjadi menteri agama di pemerintahan SBY-Boediono, Lukman Hakim Saifuddin memiliki sejumlah terobosan, di antarannya mengadakan diskusi antar umat untuk menyelesaikan kasus intoleransi beragama. Tugas apa yang akan menunggu Lukman Hakim saat menjabat menteri agama 5 tahun ke depan ?

Direktur Pelaksana Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP), Mohammad Monib mengatakan pada pemerintahan SBY-Boediono, menteri agama lebih banyak mengacaukan dan mengecewakan dalam mengatasi masalah intoleransi. Bahkan dia menganggap menteri saat itu tidak mengerti tentang keberagaman.

“Bagi saya menteri agama tidak punya gagasan dan wawasan tentang keberagaman. Banyak statement-statement yang mengecewakan. Kami menyambut baik Lukman Hakim dilanjutkan kembali,”ujar Mohammad Monib saat berbincang di Program Agama dan Masyarakat KBR dan TV Tempo.

Direktur Pelaksana Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP), Mohammad Monib menyatakan Lukman Hakim telah melakukan pemetaan sejumlah masalah keagamaan di Indonesia. Dan masalah besar yang terjadi selama ini terjadi menurut Monib, adalah lemahnya penegakan hukum terkait kasus intoleransi.

“Kami berharap penegakan hukum menjadi fokus utama menteri agama dengan berkoordinasi dengan penegak hukum. Problem pertama ini bagi saya. Mulai dari NTB sampai Kuningan adalah masalah penegakan hukum,”ujar Monib.

Selain kepada Menteri Agama, Monib juga meminta Presiden Jokowi segera menempatkan orang-orang yang berani sebagai Kapolri dan juga Jaksa Agung untuk menyelesaikan kasus-kasus intoleransi yang masih mandeg.

“Saya berharap orang-orang tersebut memiliki pemahaman besar mengenai konstitusi dan itu yang dikatakan pidato politik pertama Pak Jokowi,”ujar Monib.

Sekertaris Eksekutif Persekutuan Gereja Indonesia, PGI Pendeta Favor Bancin berharap tidak ada lagi menteri agama yang mengeluarkan pernyataan yang bisa memancing dan menyulut konflik beragama dan mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan minoritas.

“Jangan sampai kasus Cikeusik dan Cikeuting diulang lagi. Mereka yang selama ini terabaikan nantinya harus mendapat perlakuan yang sama nantinya,” ujar Pendeta Favor Bancin saat berbincang di Program Agama dan Masyarakat.

Dia juga berharap, pemerintah bisa memperbaiki pendidikan agama saat ini. PGI menurut Pendeta Bancin kecewa atas pendidikan agama yang ada saat sekarang. Menurut dia, pendidikan agama yang akan datang diharapkan bisa membuat siswa lebih beragama dan juga multikultural.

“Jangankan bicara di luar agama dulu, kavlingnya kristen itu kan banyak yah. Di luar kavling itu gak boleh. Saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada generasi masa yang akan datang ? Saya kira tugas beratnya adalah membenahi pendidikan agama kita agar lebih bersahabat,”tutup Pendeta Favor Bancin.

Editor: Sutami