Hajriyanto Thohari Usulkan

KBR, Jakarta - Konflik internal Partai Golkar diprediksi bakal menentukan masa depan Koalisi Prabowo Subianto. Pasalnya, jika Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie digulingkan, pengurus baru bisa berpaling mendukung Presiden Joko Widodo. “Saya sedang mencoba merumuskan semacam jalan ketiga bagi Partai Golkar,” ujar Ketua DPP Partai Golkar, Hajriyanto Thohari, yang juga salah satu calon ketua umum Golkar dalam Program Sarapan Pagi KBR, Kamis (27/11).

Berikut petikan wawancara selengkapnya dengan Hajriyanto Thohari.

Apakah benar kubu Anda nanti pindah haluan ketika berhasil memimpin Golkar ke depan?

Pertama saya tidak ikut di dalam pembentukan Presidium Penyelamatan yang dibentuk pada waktu rapat pleno DPP Parta Golkar kemarin. Kebetulan saya tidak hadir dalam rapat pleno tersebut.

Ditunjuk ya?

Iya saya ditunjuk karena memang selama ini kami melakukan komunikasi yang cukup intensif dengan tujuh caketum yang lain. Tetapi saya tidak pernah mendengar dalam pertemuan yang intensif tersebut rencana apalagi rancangan untuk membentuk Presidium Penyelamatan itu.

Sampai dimana yang Anda ketahui soal ini?

Saya cuma mendapatkan informasi-informasi melalui BBM, SMS dari teman-teman itu yang sekadar memberikan informasi perkembangan apa yang dilakukan itu juga secara singkat dan garis besar. Kedua, berkenaan dengan isu pengalihan dukungan apa koalisi atau oposisi saya sejak awal berbeda dari beberapa teman yang maju dalam munas untuk calon ketua umum itu. Saya sering berdiskusi dan diskusi saya biasa-biasa saja, bahkan ketika pertemuan yang sifatnya publik, sebuah sarasehan atau diskusi saya mengatakan saya sedang mencoba merumuskan semacam jalan ketiga bagi Partai Golkar.     

Jalan seperti apa?

Ya selama ini kalau orang bicara sebuah partai politik dalam hal ini Partai Golkar terhadap pemerintah biasanya hanya terjebak pada dua pilihan saja kan, dikotomi koalisi pendukung pemerintah atau koalisi penyeimbang. Seakan-akan hanya dua pilihan itu saja. Saya mencoba merumuskan semacam jalan ketiga, jalan ketiga itu adalah jalan konstitusi, UUD 1945. Bahkan jalan ketiga ini bisa yang paling konstitusional, kalau dari sudut terminologi bahkan tidak ada di konstitusi kita seperti koalisi pendukung pemerintah, koalisi oposisi.

Yang penting Partai Golkar dapat mengaktualisasikan dirinya dan mengekspresikan sikap-sikap politiknya dalam koridor dan berdasarkan konstitusi. Misalnya saja  DPR, DPR itu sangat besar peluangnya bagi Partai Golkar untuk mengaktualisasikan sikap-sikap politiknya tanpa perlu terjebak menjadi koalisi pendukung pemerintah atau menjadi oposisi. Saya katakan juga di situ kalau jadi partai politik pendukung pemerintah apa lantas masuk dalam kabinet, memangnya Presiden Jokowi akan menawarkan kabinet.

Artinya jika nanti di Munas ke-IX Pak Ical kalah, Golkar tidak memihak ke Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Lebih di jalur konstitusi?

Iya tergantung siapa yang menang. Kalau yang menang saya tentu pandangan seperti itu yang akan saya aktualisasikan. Saya tidak tahu persis apa yang ada di benak calon ketua umum yang lain.

Seberapa kuat arah yang Anda bangun ini didukung calon ketua umum yang lain?

Saya tidak tahu ya di benak calon ketua umum yang lain. Tetapi sudah biasa sebuah gagasan yang berbeda dari yang ada sebelumnya itu selalu dimulai dari mendapatkan dukungan yang tidak besar. Tetapi ketika orang kemudian semakin yakin bahwa apa yang dilakukan itu baik, efektif, positif biasanya orang akan berduyun-duyun bergabung dalam paradigma itu.

Ada tokoh yang Anda lihat bisa jadi penengah untuk mendamaikan kedua kubu ini?

Mestinya ada. Karena saya lihat bahwa warga Partai Golkar banyak yang menjadi mayoritas diam dalam konflik yang membelah partai, katakan antara kelompok yang dipimpin Pak Aburizal Bakrie dengan kelompok yang dipimpin Pak Agung Laksono. Itu ada mayoritas diam yang sangat tidak suka dengan kejadian yang seperti terakhir itu. Bahwa menjelang munas partai selalu panas, penuh dengan pernyataan yang berbeda, bahkan serangan, manuver itu hal yang biasa.

Tetapi kemudian yang terjadi kekerasan fisik, bahkan melahirkan dualisme kepemimpinan maka orang akan menjadi tidak sejalan lagi. Karena itu menurut saya para tokoh senior Golkar yang berpengalaman, kok dalam menangani konflik cuma seperti itu, kok tidak mencerminkan sama sekali mengelola sebuah partai yang usianya tua dan berpengalaman. Ini pasti akan mengundang tokoh-tokoh untuk mencoba mendamaikan dan membuat kompromi di antara keduanya. Karena terus terang saja fenomena ini memang memprihatinkan, seperti partai berumur 3 tahun.

Kemarin sempat muncul pernyataan Pak JK yang meminta agar Pak Ical legowo dan transparan. Tanggapan Anda bagaimana?

Ya tentu semuanya memberikan sumbangan bagi kekalutan Partai Golkar sekarang ini. Inkonsistensi juga dilakukan semua pihak, kelompok yang ini inkonsisten yang itu juga. Coba kalau saya bagi menjadi dua episode, episode pertama itu dari pilpres sampai ke pembentukan kabinet Presiden Jokowi. Episode kedua setelah pembentukan kabinet sampai sekarang. Coba kita lihat singkat saja pada episode pertama ada satu kelompok yang minta munas dipercepat kalau perlu sebelum pembentukan kabinet, dalihnya AD/ART periodenya 5 tahun. Tapi kelompok satunya lagi mengatakan munas itu tahun 2015 berdasarkan munas di Pekanbaru.

Masuk ke episode kedua itu berubah kelompok yang tadinya minta munas dipercepat sekarang mintanya munas di 2015. Sementara kelompok penguasa Golkar yang sekarang yang tadinya minta munas 2015 berdasarkan munas di Pekanbaru sekarang malah mempercepat ke November. Jadi ini ada sebuah inkonsistensi yang menyolok. Karena itu lha wong sama-sama tidak konsisten mestinya mereka bisa menekan egonya masing-masing untuk membuat sebuah komunikasi dan dialog untuk kemudian terjadi kompromi politik.

Pak Ical tetap memaksa menggelar Munas ke-IX di Bali sementara kubu Anda juga menggelar munas di Jakarta. Mana legalitas yang paling diakui?

Kalau dalam politik memang seringkali bukan soal legal formal ya tapi akhirnya nanti adalah “kuat-kuatan” secara politik. Maksudnya nanti tergantung dari pengakuan dan legitimasi terutama dari para pendukung, anggota partai.

Bagaimana pengaruh Pak Prabowo ketika perpecahan ini terjadi?

Saya tidak tahu ya kalau calon-calon ketua umum yang lain. Kalau saya berusaha untuk terus menjaga independensi, saya tidak menggelayut ke lengan-lengan yang ada di luar. Saya jalan dengan kemandirian dan independensi, kalau saya berkomunikasi dengan yang lain-lain itu dalam pengertian saling mengingatkan dan menasehati, memberikan saran-saran. Tidak dalam konteks meminta dukungan secara politik karena ini urusan internal dan menyangkut marwah partai. Kalau kita semua bergelayutan pada kekuatan yang berada di luar ya apa artinya independensi dan kemandirian yang kita gelorakan selama ini.