Ketua DPD: Masyarakat Ingin Tahu Isi Surat Balasan PM Australia

KBR68H, Jakarta - Meski didesak beberapa pihak, isi surat balasan PM Tony Abbot dipastikan tak akan dibuka ke publik. Presiden SBY menerima surat balasan dari PM Abbott pada Sabtu (23/11) siang saat sedang di Bali. Surat itu diterima sabtu lalu, sekitar pukul 11.00 WIB. Belum jelas apa isinya, namun apa pun isi surat itu, akan berdampak pada hubungan kerja sama Indonesia dan Australia ke depannya.

Ketua DPD Irman Gusman merupakan salah satu pihak yang mendorong agar surat balasan dari PM Australia itu dibuka kepada publik? Apa alasannya? Simak perbincangan penyiar KBR68H Agus Luqman dan Rumondang Nainggolan dengan Ketua DPD Irman Gusman dalam program Sarapan Pagi.

Sekarang ini surat menyurat sudah berbalas tapi masih belum kita ketahui isinya. Anda termasuk yang mendorong agar isinya dibuka, alasannya apa padahal ini surat tertutup?

Pertama ini sudah menyangkut persoalan negara dan telah melibatkan emosi luas daripada masyarakat Indonesia. Sudah menjadi konsumsi publik dan kemudian presiden telah mengirimkan surat, menyampaikan kira-kira apa yang menjadi keprihatinan buat kita di Indonesia. Penyadapan yang dilakukan sahabat bahkan tetangga dekat itu tindakan yang tidak etis, tidak baik sebagai negara sahabat, kemudian dari pihak Abbott juga telah merespon surat tersebut. Tentu masyarakat ingin mengetahui lebih jauh, sejauh mana respon  tersebut apakah sesuai dengan aspirasi yang telah menggugah emosi sebagai masyarakat yang merasa Australia selalu mengganggu kita.

Presiden melalui juru bicaranya menyebutkan ini persoalan etika jadi tidak etis kalau surat antarkepala negara diekspos. Kira-kira sarannya apa supaya tidak menyalahi etika tapi masyarakat tahu isinya?

Ya bisa saja presiden menyampaikan melalui konferensi pers sama dengan waktu beliau mengirim surat itu. Supaya dijelaskan kepada publik bagaimana respon pemerintah Australia, jangankan rakyat Indonesia bahkan rakyat Australia pun mengecam apa yang dilakukan perdana menterinya. Jadi rakyat Australia pun juga bahkan tidak sepakat dengan cara Abbott merespon seperti yang kita harapkan. Tentu kita harapkan pertama adalah pemerintah Australia menyadari kekeliruan melakukan ini.

Apakah surat tersebut harus dibuka secara gamblang atau inti-intinya saja?

Buat saya itu tidak jadi persoalan ya yang penting substansinya yang paling pokok yang bisa mendinginkan suasana di masyarakat. Bahkan juga dari kelompok katakanlah yang kritis terhadap pemerintah dalam hal ini satu suara. 
 
Kalau saat ini menurut anda apakah langkah-langkah yang diambil pemerintah didalam menyelesaikan krisis diplomatik ini sudah pada jalur yang tepat? sudah memenuhi apa yang diharapkan masyarakat atau masih ada yang kurang?

Kita tahu langkah sudah diambil dengan penarikan duta besar kita dari Canberra ke Jakarta. Kemudian mengevaluasi kembali beberapa kerjasama yang telah dilakukan selama ini. Kemudian mungkin kita lihat lagi ada hal apa saja yang harus kita tinjau kembali. Tapi yang paling penting adalah kita tidak mau krisis ini berlangsung panjang tapi ada sebuah sikap ketegasan dalam merespon dari sebuah kejadian tersebut.
 
Ada saran bahwa presiden mestinya mengambil langkah pengusiran sebagian diplomat Australia di Indonesia di luar duta besar. Anda setuju?

Barangkali tidak semua tapi yang berkaitan dengan konflik ini.
 
Atase pertahanan misalnya?

Ya bisa dipertimbangkan itu.

Jadi setuju ya untuk misalnya pengusiran sebagian atau diplomat tertentu?

Saya tidak mengatakan ini pengusiran, katakanlah ini memberikan satu sikap yang lebih tegas lagi. Tapi ini semua tergantung dari surat yang telah dikirim oleh Tony Abbott ini kan, ya kita tidak bisa berspekulasi. Masyarakat telah terlibat emosinya tentu sebaiknya presiden apakah langsung atau melalui Menkopolhukam atau Menteri Luar Negeri tidak ada masalah itu.

Sebagai pemimpin dari lembaga negara yang juga sejajar dengan presiden apakah anda sempat atau merasa perlu melakukan perbincangan langsung dengan presiden?

Sampai sekarang kami menganggap masih dalam batas-batas masih bisa dikelola oleh presiden. Kecuali situasinya memburuk tentu kami sebagai sesama lembaga dan mekanisme untuk mengadakan pertemuan konsultasi.

Apa dampak buruknya jika SBY bersikeras tidak membuka isi dari surat balasan tersebut?

Tentu masyarakat akan lebih keras lagi untuk menyatakan sikapnya terhadap apa yang dilakukan Australia. Tentu masyarakat punya bayangan barangkali bisa saja timbul berbagai spekulasi dalam pemikiran masyarakat.
 
Apakah ini juga bisa menimbulkan spekulasi bahwa Presiden SBY hanya membuat satu pencitraan dengan sikap tegas di awal tapi kemudian akhirnya tidak memenuhi rasa keingintahuan publik dengan isi balasan tersebut?

Saya rasa mungkin tentu beliau mempelajari dengan baik. Ini tidak semudah seperti apa yang rakyat ekspresikan, sebagai presiden sebuah negara besar kan berbagai perhitungan kemungkinan tentu dipelajari dengan matang. Tentu saya yakin dalam satu dua hari ini tentu pasti akan ada penjelasan yang lebih resmi dari pemerintah.

Kalau di tingkat bawah sudah mulai ada seruan boikot produk Australia, ganyang Australia, sweeping warga Australia. Bagaimana mengendalikannya? siapa yang anda lihat harus bertindak untuk mengantisipasi?

Dalam hal ini tentu aparat keamanan harus menjaga ketertiban, keamanan. Apalagi orang-orang asing juga punya aturan untuk dilindungi oleh negara. Sebab ini krisisnya bukan antarwarga tapi antarpemerintah, dalam hubungan warga tidak ada persoalan toh juga warga Australia tidak mendukung langkah perdana menterinya sebagian besar. Bahkan menyatakan menyesal terhadap sikap Abbott yang tidak melakukan minta maaf katakanlah. Tapi memang buat Australia punya budaya politik yang berbeda, barangkali dianggap maaf itu mengaku salah dan sebagainya padahal buat kita melakukan maaf itu dalam konteks ya menyadari kekeliruan dan memperbaiki supaya ke depan sebagai dua negara bersahabat tidak akan terulang lagi. Masing-masing memperbaiki hubungan di bidang intelijen, keamanan, dan sebagainya.  

Baca: Balas Surat PM Abbot, SBY Harus Singgung Peran Amerika