KBR68H, Jakarta - Kondisi kesehatan Tenaga Kerja Indonesia yang berada di kolong jembatan layang Palestina, Jeddah, Arab Saudi semakin memprihatinkan. Seorang TKI asal Indonesia Thobit mengatakan, pasokan makanan dan minuman terhenti. Sehingga untuk menahan lapar TKI pun meminum air kran toilet.
Dia berharap Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah mengirimkan makanan dan minuman. Apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut? Simak perbincangan penyiar KBR68H Agus Luqman dan Rumondang Nainggolan dengan Kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat dalam program Sarapan Pagi.
Dari data terakhir yang anda peroleh apakah semua warga negara Indonesia yang ada di kolong jembatan sudah ditempatkan di pengungsian sementara?
Iya bahkan datanya cepat sekali naik ya sekarang sudah sekitar tujuh ribuan lebih yang masuk ke tahanan imigrasi di sana.
Masih adakah yang di kolong jembatan?
Begitu ada yang berkumpul mereka pindah ke sana, dievakuasi langsung jadi laporan terakhir tidak ada. Jadi memang ini juga menjadi concern kita, bahkan saya apresiasi konjen di sana dan staf KBRI yang turun langsung mengatasi hal-hal yang dibicarakan seperti suplai logistik dan sebagainya. Karena memang manajemennya masih tertatih-tatih.
Untuk yang di penampungan di tahanan imigrasi ini apakah mereka semua TKI yang tidak berizin atau ada juga yang bukan TKI?
Jadi yang masuk ke sana itu adalah orang melampaui izin tinggal dengan berbagai sebab. Pertama adalah TKI yang sudah habis masa kontrak tapi mereka tidak memperpanjang kontrak namun tetap bekerja, disebut dengan TKI tak berdokumen tapi awalnya dia masuk dengan dokumen resmi. Kedua ada juga TKI yang sudah masuk dengan resmi namun di sana semacam ada iming-iming, waktu itu khususnya upah tidak tinggi hanya sekitar 600 real tapi sekarang sudah tinggi. Sebelum tinggi itu mereka sudah diiming-imingi kalau orang sini bilang tetangga sebelah, sudah pindah saja ke tempat itu di sana bisa 1.200 real, ketika dia pindah otomatis dia menjadi TKI berdokumen tak resmi. Ketiga itu dari umrohan, umrohan itu mereka yang umroh tapi tidak pulang lagi dan ini berakumulasi sejumlah yang kemarin kita proses hampir 100 ribu. Lama tinggal mereka variasinya luar biasa ya ada yang sampai delapan tahun dan sebagainya.
Untuk para TKI maupun WNI yang tak berdokumen tertangkap razia oleh aparat Arab Saudi ada berapa?
Razia itu bisa kapan berjalan. Tapi yang terjadi sekarang semacam penyerahan sukarela, mereka datang ke jembatan Palestina itu kemudian dibawa ke sana.
Penyerahan sukarela dari siapa kepada siapa?
Dari TKI, jadi sebelum dirazia mereka minta digiring untuk diproses selanjutnya.
Bukankah mereka sebelumya ingin berlindung di KJRI?
Tidak. Memang ada simpang siur, ada yang menarik soal Jeddah ya pemerintah Arab Saudi bertahun-tahun memulangkan kira-kira 20 ribu orang Indonesia yang overstayer. Modusnya memang kalau deportasi itu menjadi tanggung jawab hukum internasional ya itu menjadi tanggung jawab negara yang terkena penempatan itu. Jadi biaya sepenuhnya dari pihak Arab Saudi dan itu bertahun-tahun sekitar 20 ribu orang dipulangkan tapi pemulangannya ya sehari 20-30 orang dititipkan ke pesawat-pesawat reguler. Untuk masuk ke tempat penampungan tahanan imigrasi itu mereka biasanya berkumpul kemudian dilihat oleh petugas imigrasi, mereka dirazia kemudian dimasukkan ke tahanan imigrasi dan diproses ulang. Jadi memang ini yang juga pada hemat kami ya itulah orang Indonesia punya akal seperti itu, kalau mau pulang ya sudah menelantarkan diri saja di jalan akan diambil oleh kepolisian dan kemudian dibawa ke tahanan untuk dipulangkan. Yang lebih kurang enak didengar adalah ada semacam permainan, ada mafianya juga ingin dulu-duluan digaruk istilahnya supaya dipindahkan ke tahanan imigrasi untuk segera dipulangkan. Itulah kira-kira fakta yang terjadi di lapangan.
Anda sudah mengecek ke lapangan tentang praktik mafia semacam ini?
Iya itu memang jelas sekali dan itu sangat terbuka bahkan ada uang di situ.
Dari?
Ya TKI-nya kalau membayar. Yang ingin digaruk itu bahkan dia bisa membayar, artinya bukan hanya aparat-aparat di sana juga. Setelah digaruk dibawa ke tahanan imigrasi, diproses, kemudian dipulangkan ke tanah air.
Untuk mereka yang saat ini ada di detensi imigrasi itu kapan rencana mereka dipulangkan?
Ini menarik ya publik harus tahu bahwa sebetulnya program amnesti ini adalah program yang dikasih periode untuk pemutihan. Setelah tidak berhasil dalam proses pemutihan itu akan ada tindakan hukum awalnya seperti itu, misalnya TKI akan dipenjara sampai 2 tahun atau didenda 100 ribu real. Itu ‘ancaman’ sebelum amnesti ini diberlakukan, sehingga mereka berbondong-bondong untuk melakukan amnesti. Namun dalam prosesnya ternyata dari katakanlah 100 ribu yang kita sudah berikan identitas jati diri berupa Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) sebagai alat untuk apakah dia untuk pulang atau bekerja kembali, dalam prosesnya baru 25 persen yang terdokumentasi resmi. Itu 25 persen terdokumentasi resmi itu menjadi putih kembali baik itu yang mau pulang atau bekerja, mau bekerja itu sekitar 20 ribuan, yang mau pulang sekitar 6 ribuan. Tapi sisanya sekitar 70 ribuan ini tidak mendapatkan dokumentasi baik untuk pulang atau untuk kerja. Permasalahannya kenapa mereka tidak dapat itu sebetulnya prosesnya di administrasi Arab Saudi, bukan lagi di KJRI atau perwakilan Indonesia di sana karena kalau dari sisi Indonesia sudah terangkut semua.
Tujuh puluh ribu itu yang belum terangkut ini katakanlah sudah dapat SPLP ya?
Betul. Mereka ini seharusnya secara teori terkena razia, tapi faktanya pemerintah Arab Saudi sampai tanggal 4 November kemarin itu yang 70 ribu mayoritas di rumah tangga. Mereka mengumumkan bahwa dilarang keras, merupakan pelanggaran apabila melakukan razia ke rumah-rumah. Artinya mayoritas dari yang 70 ribu itu sudah tidak menjadi target razia, karena tidak boleh. Kalaupun ada razia silahkan ke restoran-restoran atau toko-toko kelontong yang banyak orang Indonesia. Belum itu terjadi sudah ngumpul di Palestine Bridge itu, sekarang kira-kira sudah 7 ribu sampai 9 ribuan yang ada di penampungan. Jadi sebetulnya yang 9 ribu ini pun pembicaraan diplomatik antara pemerintah RI dengan mereka tidak saklek akan diterapkan, kita mungkin akan memberi apresiasi kepada Arab Saudi.
Hanya saja waktunya belum tahu ya?
Biasanya bertahap tentunya. Artinya siapa dokumennya yang paling lengkap, paling sesuai aturan mereka itulah yang dipulangkan. Ini kabar yan juga datangnya informal, jadi bukan semacam duduk bersama karena resminya aturan mereka dipenjara 2 tahun dan didenda. Memang Arab Saudi agak unik dibandingkan dengan sistem pemerintah modern lainnya unsur kekerabatan, historis, dan sebagainya itu menjadi penting.
Secara diplomatik mereka harus patuh aturan tapi ini kekerabatan saja?
Betul itu yang terjadi dan aturan mereka yang buat, artinya mereka setiap saat bisa mencabut. Biasanya setiap negara khususnya mereka yang butuh tenaga kerja itu kebijakan mengenai tenaga kerja ‘ilegal’ itu seringkali agak fleksibel.
Terhadap 4 ribu yang ada di tahanan imigrasi ini bagaimana kita meminta jaminan agar mereka ini juga diperhatikan dengan baik?
Makanya saya katakan tadi ini penampungannya baru, jadi mereka masih belum sempurna penanganannya. Tapi tetap mereka bekerja keras, kita juga membantu dari pihak konsulat jenderal dan kita juga mensuplai makanan-makanan ke mereka, kita mendahulukan perempuan dan anak-anak.
Untuk para TKI yang anda sebutkan tadi di rumah tangga yang tidak menjadi sasaran razia, apa yang bakal dilakukan oleh pemerintah?
Ini menarik memang, jadi seperti saya katakan fleksibel tadi. Sebetulnya tenaga kerja tidak berdokumen ini dari sisi kedua pihak itu sama-sama untung sebetulnya. Kecuali pada bidang-bidang yang rentan, kalau yang tidak terkontrol pemerintah itu biasanya orang bisa berbuat diapakan saja karena tidak ketahuan. Kalau itu yang terjadi memang itu yang kita takutkan, makanya kita wanti-wanti supaya jangan jadi tenaga kerja tidak berdokumen karena bisa diintimidasi, upahnya seenaknya, dan sebagainya. Tapi banyak juga yang tidak seperti itu, artinya memang kesepakatan dua pihak, hubungannya kekeluargaan juga. Akhirnya menjadi diuntungkan karena itu pemerintah ketempatan istilahnya dia melihat bahwa proses ini menguntungkan rakyatnya. Ini seringkali di beberapa negara pengalaman saya yang seperti ini itu kemudian fleksibel memperlakukan TKI yang overstayer tadi karena sama-sama menguntungkan dianggapnya. Yang dirugikan tentunya bagi kami TKI-nya kalau terintimidasi karena tidak termonitor.
Untuk menjamin keamanan, keselamatan, kenyamanan terutama anak-anak dan perempuan yang ada di tahanan ini apakah KJRI juga berada di sana memantau?
Bahkan Konsul Jenderal ada di sana. Konsul Jenderal itu yang tertinggi perwakilan Indonesia, kalau stafnya sudah pasti. Katakanlah presidennya ada di TKP melayani langsung, blusukan di sekitar situ, alhamdulillah makanan dan sebagainya itu didahulukan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak. Sambil kita mendesak, meminta supaya manajemen pelayanan kepada TKI dari pemerintah Arab Saudi yang memang menjadi tanggung jawabnya.
Katakanlah ini kekerabatan kita hanya berharap mereka bermurah hati, tapi bagaimana secara formal agar itu ada semacam jaminan?
Ini kebijakan bukan hanya untuk Indonesia. Jadi ada banyak negara juga, Filipina kemarin ada ribuan juga. Kalaupun kita melakukan negosiasi itu biasanya multilateral, ada beberapa negara kemudian mengajak diskusi konjen kita. Cuma memang belum menjadi keputusan pun ini sudah terjadi, kalau keputusan awal ya itu tadi denda dan penjara itu keputusan terakhir tapi sekarang faktanya tidak seperti itu. Yang pasti dari ancaman-ancaman yang dilakukan itu dengan pernyataan yang ada itu kita jujur saja jauh lebih senang kalau melihat faktanya.
