Aksi anarkis yang ditunjukkan Front Pembela Islam (FPI) saat berunjuk rasa menolak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menggantikan Joko Widodo sebagai gubernur Jakarta tak hanya meresahkan warga ibukota tapi juga warga di Tulungagung, Jawa Timur.
Mereka meminta Bupati Syahri Mulyo tak mengizinkan deklarasi berdirinya FPI di sana. Warga tak mau suasana tenang dirusak oleh kehadiran ormas radikal itu. Berikut penjelasan Syari Mulyo kepada KBR.
Saya hanya menghimbau agar supaya tidak ada deklarasi. Karena terus terang saja masyarakat kami ini ketika ada wacana itu kemudian masyarakat kami sudah mulai resah. Tentunya kami tidak punya hak untuk menolak untuk pendirian itu, namun demikian saya menghimbau agar supaya tidak ada deklarasi secara terbuka. Sehingga kami ingin menciptakan suasana di Tulungagung ini sesuai dengan moto kami Ayem Tentrem Mulyo lan Tinoto, artinya aman damai tentram.
Memang keresahan warga selama ini yang Anda tangkap seperti apa?
Ya masyarakat kami ini sekarang suasana sudah tenang sudah kondusif. Selama ini sebenarnya belum pernah bertemu dengan FPI secara langsung tidak pernah. Cuma karena elektronik sosial dan sebagainya sudah banyak diakses maka kemudian mereka ada keresahan.
Jadi intinya bahwa sepanjang ormas menurut Undang-undang diakui keberadaannya maka kami tidak punya hak untuk menolak. Namun demikian saya menghimbau agar deklarasi itu tidak diadakan, ini demi untuk semuanya.
Kalau misalnya besok mereka tetap deklarasi bagaimana?
Ya tentunya akan kita koordinasikan dengan aparat kepolisian. Itu apakah aparat yang notabene sebagai pengaman kamtibmas apakah menurut pandangan bapak kapolres dianggap aman atau tidak aman tentunya beliau yang menentukan.
Selama ini sudah ngobrol langsung dengan FPI soal deklarasi ini?
Sampai dengan hari ini kami selaku kepala daerah belum pernah ada permohonan untuk audiensi dengan kita. Sebenarnya sepintas yang saya tangkap ini masih sebatas wacana. Karena saya melihat bahwa susunan kepengurusannya yang di Kabupaten Tulungagung sampai hari ini apa yang saya tangkap belum komplit. Saya melihat bahwa informasi dari para staf kami bahwa 10 orang pun belum ada.
Alasan kuat yang buat Anda menolak deklarasi ini apa?
Saya selaku kepala daerah juga mempunyai tanggung jawab bagaimana masyarakat kami ini aman kondusif. Karena apa yang saya tangkap ketika ada isu seperti itu maka kemudian masyarakat banyak yang telepon, menghadap intinya aspirasi masyarakat agar supaya deklarasi itu tidak diadakan secara terbuka. Kalau saya menyerap aspirasi yang saya terima dari masyarakat, ini dengan adanya gerakan yang cenderung kekerasan ini masyarakat kami takut. Masyarakat kami berusaha antisipasi agar kemudian hal-hal yang sifatnya kekerasan tidak terjadi di Tulungagung.
