KBR, Jakarta – Pertengahan Oktober lalu, bekas Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono soal ‘tanggung jawab komando’ dalam pembunuhan aktivis HAM Munir. Saat itu Hendropriyono tengah wawancara, dan direkam, bersama wartawan investigasi Allan Nairn. Allan Nairn langsung mendesak supaya kasus pembunuhan Munir dibuka kembali setelah muncul pengakuan Hendropriyono tersebut.
Menurut anggota Tim Pencari Fakta kasus Munir, Hendardi, apa yang dikatakan Hendropriyono itu sejalan dengan temuan TPF tersebut. Laporan TPF salah satunya menyimpulkan kalau secara garis komando, Hendropriyono bertanggung jawab atas pembunuhan aktivis HAM Munir. Hendardi mendesak Presiden Jokowi untuk membuka kembali laporan TGF soal pembunuhan Munir.
Berikut wawancara Hendardi di program Sarapan Pagi KBR.
“Kalau wawancara itu benar bahwa dia menyatakan bertanggung jawab, itu sejalan dengan apa yang ditemukan oleh Tim Pencari Fakta. Bahwa dalam hal ini dalam konteks rentang tanggung jawab Hendropriyono sebagai Kepala BIN tentu saja memiliki tanggung jawab hukum. Karena itu temuan-temuan Tim Pencari Fakta Munir antara lain selain para pelaku di lapangan, perencana dan juga otak di balik itu yang bertanggung jawab. Karena itu kami menyebut antara lain selain Pollycarpus di lapangan ada Muchdi sebagai yang merencanakan, kemudian ada tanggung jawab yang menurut kami tidak mungkin BIN tidak mengetahui hal ini.”
“Karena itu kami melakukan beberapa pemeriksaan terhadap anggota BIN. Kendati begitu kita sama tahu bahwa Pak Muchdi maupun Hendropriyono tidak pernah datang ketika diundang oleh Tim Pencari Fakta Munir. Dengan adanya pengakuan ini saya kira ini tentu saja hanya menambah satu penguatan bahwa kasus ini harus segera dibuka kembali. Mekanismenya melalui apa - karena terutama menyangkut Muchdi misalnya - itu sudah dibebaskan oleh pengadilan. Kami pernah mendesak Jaksa Agung Basrief Arief untuk melakukan PK di atas PK. Kendati ini bukan sesuatu yang lazim tapi bukan tidak pernah ada yurisprudensinya antara lain kami bisa membuktikan pada saat itu kesaksian Muchdi menyangkut bahwa dia ke Malaysia itu sesuatu yang bohong, tidak terjadi atau novum yang lainnya. Jadi bisa lewat mekanisme itu untuk kemudian mengusut lebih lanjut, bukan kemudian berhenti kasus ini hanya mengorbankan pelaku lapangan seperti Pollycarpus.”
Berarti ini memang ketika dulu temuan TPF muncul nama seperti Hendropriyono dan keterlibatan BIN dalam hal ini?
“Iya muncul dalam rentang atau gradasi tanggung jawab yang berbeda. Karena ini kami anggap semacam pembunuhan yang terencana, sistematis ya itu tentu saja bukan saja ada pelaku lapangan tentu sangat mengherankan kalau orang semacam Pollycarpus punya motif berlebihan untuk membunuh Munir. Pasti ada pihak yang merencanakan dan pasti ada motif di balik itu. Organisasi yang digunakan pada waktu itu kalau ditilik dari hubungan telepon paling banyak Pollycarpus misalnya ke Muchdi baik melalui kantornya maupun melalui handphone-nya. Dimana Muchdi di dalam persidangan berdalih seolah-olah handphone-nya sering dipinjam orang lain dan celakanya diterima pengadilan yang tidak aktif.”
Ada dokumen rahasia yang selama ini tidak pernah terungkap, dokumen ini disimpan rapat-rapat oleh TPF soal skenario pembunuhan. Benar ada dokumen seperti itu?
“Mungkin itu bukan rahasia sebetulnya yang merahasiakan ini SBY karena tidak dibuka ke publik. Tapi itu bukan menjadi tanggung jawab apalagi wewenang kami, wewenang kami gugur setelah Tim Pencari Fakta berakhir dan setelah itu seluruh laporan adalah kewenangan dari presiden. Tidak ada yang bersifat rahasia, dia menjadi rahasia karena tidak dibuka. Sebetulnya bukan rahasia lebih tepatnya disembunyikan dan itu menyangkut saya kira di dalam laporan itu selain fakta-fakta yang kami ungkap, data-data, juga ada bagian analisis untuk memberikan petunjuk bagi penyidikan lebih lanjut.”
Memang ada skenario rencana pembunuhan Munir yang ditemukan TPF?
“Karena kami berkesimpulan bahwa ini pembunuhan yang sistematis terencana tentu ada skenario. Itu kesimpulan di dalam laporan Tim Pencari Fakta.”
Kalau misalnya pemerintah saat ini ingin mengungkap kembali kasus Munir menurut Anda seperti apa?
“Saya kira pada saat permulaan adalah membuka laporan ini dulu. Karena itu bukan soal tanggung jawab SBY sebagai pribadi tapi ini tanggung jawab lembaga kepresidenan. Karena yang membuat Kepres itu kan presiden, Presiden Jokowi bisa membuka laporan kepada publik dan kemudian menindaklanjuti dengan meminta jaksa misalnya untuk menindaklanjuti dari laporan Tim Pencari Fakta ini. Misalnya dengan mekanisme membuka lubangnya dari kasus Muchdi melalui PK di atas PK atau membuka kemungkinan perkara lain yang menghindari ne bis in idem. Ya dicoba saja bagaimana orang mencari keadilan karena berhenti karena hanya orang ngeyel menyatakan misalnya handphone sering dipakai orang. Itu hampir tidak mungkin handphone pribadi kemudian dipakai orang, jangankan pejabat negara semacam Muchdi saya atau Anda pun tidak mau handphone tanpa izin kemudian dipakai orang lain. Jadi apa pun harus dicoba untuk terus dibuka, dicari kemungkinan alternatif-alternatif untuk menggelar ini ke meja hukum tentu dengan adil.
(Allan Nairn: Hendropriyono Mengaku Siap Diadili Untuk Pembunuhan Munir)
