Rokhmin Dahuri: Kita Butuh Kemenko Maritim dan SDA

KBR, Jakarta - Jokowi-JK mempertimbangkan membentuk Kementerian Koordinator Maritim untuk memperkuat visi-misi capres-cawapres.

Ketua DPP Bidang Maritim Rokhmin Dahuri berharap, opsi tersebut bisa menyelesaikan berbagai masalah pelik di bidang maritim mulai dari transportasi hingga pangan.

Berikut perbincangan bersama Rokhmin Dahuri dalam Program Sarapan Pagi KBR (14/10).

Bisa dijelaskan fungsi dan urgensi Kemenko Maritim dan SDA seperti apa?

“Jadi yang saya pahami dari Pak Jokowi maupun Pak Jusuf Kalla bahwa beliau ingin segera bangsa ini maju, makmur dan berdaulat. Oleh karena itu salah satu konsekuensinya beliau punya gagasan dan landasan berpikir yang kuat untuk mencapai hal tersebut maka struktur kabinet harus berdasarkan fungsi.”

“Kalau berbicara masalah pembangunan sumber daya alam itu tiga yang dikedepankan Pak Jokowi. Pertama adalah beliau ingin negara ini segera berdaulat di bidang pangan, kedua di bidang energi, dan ketiga adalah di bidang kemaritiman atau kelautan. Jadi kalau bidang kelautan atau kemaritiman bukan sifatnya memperbaiki masalah tetapi potensi pembangunannya besar sekali.”

“Jadi itu yang perlu teman-teman di seluruh Indonesia pahami bahwa jumlah kementerian dan nama kementerian akan mengikuti fungsi pembangunan yang sudah dicantumkan dalam visi misi dan program prioritas ketika kampanye.”

Kenapa maritim dan SDA digabung?

“Itu belum final ya. Memang dalam sehari dua hari ke depan dengar-dengar tim inner circle dari Pak Jokowi dan Pak JK lagi bekerja keras menentukan mana yang tepat. Tapi yang pasti dua tiga hari yang lalu Pak Jokowi sudah membuat statement bahwa kementerian koordinator ditambah satu menjadi empat. Cuma yang tambahan baru ini bisa saja kementerian koordinator bidang kemaritiman atau lainnya.”

“Tapi kalau menurut saya melihat potensi pembangunan kelautan sedemikian besar dan fakta bahwa negara tercinta ini negara kepulauan terbesar di dunia dengan tiga per empat wilayah kita laut, logikanya memang harusnya kementerian koordinator baru di bidang kemaritiman. Lebih dari itu carut marutnya pembangunan kelautan di masa lalu karena banyak tumpang tindih kementerian terkait ada 12 kementerian. Jadi logikanya harusnya kemaritiman.”