Pengamat: UU MD3 Melindungi Hak Anggota Bukan Fraksi

KBR, Jakarta – Dalam  Tatib DPR disebutkan formasi pimpinan DPR yang terdiri dari lima orang, harus berasal dari lima fraksi yang berbeda. Dan hingga kini, Koalisi Jokowi baru didukung empat partai, yakni PKB, Nasdem dan Hanura.

Yunarto Wijaya, pengamat politik dari Charta Politika, mengatakan ada kemungkinan PDIP akan kalah dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk pimpinan DPR. Penyebabnya dalam setiap pengambilan keputusan berdasarkan suara koalisi, itu dianggap merepresentasikan suara fraksi. Padahal yang dilindungi Undang-undang MD3 adalah hak anggota, bukan hak fraksi.

Berikut perbincangannya dalam Program Sarapan Pagi KBR (1/10).

Apa tawaran konkret PDIP agar bisa mengajukan paket pimpinan DPR?

“Kenapa harus menggunakan logika politik transaksional seperti gaya SBY. Memang secara realistis ini logika sesat yang memang mau tidak mau.”

Sedang dibangun oleh pihak sebelah ya?

“Bukan hanya pihak sebelah tetapi memang sudah kebiasaan dari DPR lalu juga. Mengapa saya katakan logika sesat, seharusnya dalam setiap pengambilan keputusan entah memilih pimpinan DPR, alat kelengkapan DPR atau dalam setiap pembuatan Rancangan Undang-undang di paripurna.”

“Sebetulnya yang dihormati atau dilindungi Undang-undang itu hak anggota, bukan hak fraksi. Karena fraksi itu dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2014 mengenai MD3 itu hanya disebutkan dalam satu pasal yang disebutkan dan tidak menyebutkan hak fraksi yaitu hak anggota dalam berbagai macam tingkatan. Tetapi kenyataannya hak anggota dipaksa untuk sama dengan fraksi, kalau tidak di-recall.”

“Ini yang menyebabkan kita akhirnya menggunakan logika matematika politik dalam setiap pengambilan keputusan berdasarkan suara koalisi yang itu merepresentasikan suara fraksi. Itu yang menyebabkan kita merasa PDIP akan kalah dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk pimpinan DPR. Itu sesat berpikir tetapi realistis memang saat ini itu dilakukan.”

“Kalau pertanyaannya PDIP harus menjalin kekuatan dengan siapa saya terus terang agak sulit melihat PDIP punya peluang untuk kebutuhan pimpinan DPR atau kelengkapan DPR. Karena kalau kita coba baca terutama dari bocoran terakhir yang muncul, Koalisi Merah Putih itu bisa menjadi solid walaupun tidak memerintah karena mereka sudah menggunakan kesepakatan bagi-bagi jatah di DPR.”

Itu konkret ya?

“Konkret kalau kita baca andaikata betul bocoran itu tidak main-main. Masing-masing jelas sekali mendapatkan wakil ketua DPR untuk Golkar misalnya, kemudian berapa ketua alat kelengkapan, berapa wakil ketua komisi, dan berbagai macam kesepakatan lain. Ini satu-satunya kompensasi yang mereka bisa dapatkan ketika mereka gagal mendapatkan kursi menteri. Sehingga harganya memang sangat mahal sekali dan menurut saya sulit ya berharap ada satu partai lari ke PDIP.”

“Karena andaikata ada satu partai lari ke PDIP pun itu sepertinya masih akan kalah dalam matematika politik, dibutuhkan dua fraksi minimal. Ini yang menurut saya menyebabkan sebetulnya memang pertarungan yang luar biasa keras buat PDIP akan terjadi sampai pemilihan alat kelengkapan DPR. Setelah Jokowi dilantik, alat kelengkapan DPR sudah dipilih artinya kebutuhan atau libido dari partai-partai Koalisi Merah Putih ini sudah tersalurkan disitulah peluang arah angin bisa berubah.”

“Artinya Jokowi bisa mulai bernafas, mulai bisa mendapatkan ruang gerak lebih atau mungkin ada fraksi-fraksi yang akan bergabung itu pasca pemilihan alat kelengkapan. Karena pasca pemilihan alat kelengkapan DPR belum tentu mereka merasa butuh Koalisi Merah Putih lagi, mereka butuh selama lima tahun ke depan kerja sama dan bermitra dengan pemerintah dalam menjalankan fungsi alat kelengkapan DPR. Disitulah biasanya mulai terjadi sikap yang berubah.”

Berarti terlalu dini kalau kita bicara soal apa yang akan terjadi kalau sampai Koalisi Merah Putih menguasai parlemen ya?

“Saya tetap melihat andaikata secara matematika politik kalah sampai pasca pelantikan. Jokowi pernah berhasil melakukan politik isu tanpa kekuatan mayoritas parlemen di DKI Jakarta dan bisa dikatakan cukup berhasil. Menurut saya selama ada fokus program-program prioritas yang memang populis dan tidak bisa ditolak contoh Undang-undang Pilkada,  sebetulnya ini tidak bisa dikatakan keberhasilan Koalisi Merah Putih juga ketika sampai hari ini kita masih melihat ada peluang untuk dibatalkan dengan adanya Perpu, penolakan terus menerus masyarakat.”

“Artinya tidak semudah itu Koalisi Merah Putih ke depan akan melakukan boikot terus menerus, contoh bagaimana mungkin anggota DPR misalnya dari partai Golkar atau Gerindra yang berasal dari Maluku atau Papua andaikata akan ada Undang-undang mengenai tol laut.”

“Ketika kita tahu dalam konteks kebutuhan konstituen daerah itu tidak mungkin ditolak, apakah mereka berani melawan konstituen hanya karena kebetulan Golkar dan Gerindra berseberangan dengan Jokowi. Saya berharap Jokowi tidak kemudian karena kekalahan di masa transisi ini lalu kemudian memilih jalan yang digunakan SBY, melakukan upaya perangkulan politik secara transaksional membagi kursi menteri yang kemudian menyandera dirinya sendiri.”

“Terbukti SBY menguasai 75,34 persen pada awal 2009, dua bulan setelah dilantik langsung digoyang kasus Century dan kalah. Ini fakta empiris dan berlanjut kenaikan BBM gagal, angket mafia pajak hampir gagal hanya menang dua suara. Artinya ya jangan mengulang kesalahan yang sama.”