Pengamat: Suryadharma Tidak Sadar Posisi, PPP Jadi

KBR – Kemelut di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berlanjut. Pengurus harian kubu Sekjen PPP Romahurmuziy mulai hari ini (15/10) menggelar Muktamar ke-8 di Surabaya, Jawa Timur. 

Muktamar ini digelar setelah Romi mendapat dukungan 942 suara dari 1.153 suara anggota yang menjadi syarat kepesertaan muktamar. Sementara, Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali dipastikan tak akan hadir dalam muktamar yang dianggap tidak sah itu. “Saya kira sudah tidak terlalu relevan sah tidaknya. Karena seharusnya Suryadharma itu sudah mengundurkan diri mestinya,” ujar pengamat politik Universitas Indonesia, Fachry Ali dalam Program Sarapan Pagi KBR, Rabu (13/10).

Berikut petikan wawancara selengkapnya dengan Fachry Ali.

Anda melihat dari Muktamar PPP ini bagaimana? 

Saya kira sudah tidak terlalu relevan sah tidaknya. Karena seharusnya Suryadharma itu sudah mengundurkan diri mestinya. Jadi lepas dari pendapat Anda tentang mantan Menteri ESDM Jero Wacik tetapi dia sangat gentleman dalam hal ini begitu dinyatakan tersangka langsung mundur. Itu juga sebelumnya dilakukan oleh Anas Urbaningrum lalu dilakukan juga oleh Andi Mallarangeng.

Sebenarnya apa yang terjadi pada PPP ini adalah karena Suryadharma itu tidak menyadari posisinya. Sebagai akibatnya PPP menjadi mainan, coba Anda bayangkan walaupun mereka masuk Koalisi Merah Putih tetapi tidak mendapat apa-apa. Itu karena PPP kehilangan induk. Inilah masalah yang sebenarnya harus Anda lihat yang melatarbelakangi Muktamar PPP yang sekarang berlangsung.

Kalau Anda melihat ini apakah akan menentukan arah politik nantinya?

Saya kira itu nomor dua. Maksudnya apakah dia akan ke Jokowi atau tetap pada Koalisi Merah Putih itu terserah keputusan mereka. Tetapi Muktamar ini kalau sukses melaksanakannya menemukan pemimpin yang absah, lalu punya otoritas untuk menentukan kemana arah PPP pasca Muktamar. Itu sebenarnya yang lebih penting, inilah bagian dari etika politik yang harus dikembangkan.

Apakah bisa dikatakan bahwa Suryadharma Ali dengan tidak mundur dan mempertahankan posisinya ada etika politik yang kurang?

Iya justru saya melihat dari segi etika itu. Jadi dari segi etika menjadi sangat problematik, apalagi kalau kemudian yang dipertaruhkan adalah partai sendiri. Padahal dimana-mana saya katakan, sebenarnya PPP tidak harus menerima nasib sekarang ini karena PPP pada dasarnya partai senior. Kan partai senior itu cuma tiga yaitu PDIP, Golkar, dan PPP.

Kalau Anda melihat konflik internal PPP sebagai partai senior seperti apa penyelesaian konflik internal PPP?

Muktamar itu. Mestinya Suryadharma hadir, secara etis dia datang menyatakan terima kasih telah melaksanakan Muktamar, sementara saya belum bisa apa-apa. Kalau itu dilakukan saya kira dia sudah lepas dari persoalan legal yang sedang dihadapi tetapi menimbulkan respect dari keseluruhannya dan memberikan contoh yang baik cara berpolitik secara etis.

Apa yang akan terjadi kalau Suryadharma Ali tidak hadir dan tidak mundur? apakah konflik ini akan berkepanjangan?

Hitungan politik itu kalau mereka mau pragmatis maka mereka arahkan saja pada Jokowi. Lalu kemudian akan disahkan oleh pemerintah Jokowi.

Sinyal itu sudah terlihat dari nanti hadirnya Pak Jokowi?

Iya akhirnya yang lahir pragmatisme itu. Jadi mereka membiarkan diri mereka itu diintervensi. Andaikata Suryadharma cepat mengambil keputusan dia mundur, maka PPP sebagai partai senior tidak berada di dalam bayang-bayang siapa pun mereka mampu menyelesaikan persoalan secara intern.

Sebenarnya PPP sudah berbuat sesuatu hal yang sangat bagus ketika konflik yang pertama. Waktu itu konflik dipicu oleh Suryadharma di dalam kampanye Partai Gerindra dan itu menimbulkan konflik yang begitu luar biasa. Tetapi dalam waktu kira-kira dua pekan bisa diselesaikan dengan kekuatan internal. Akar semacam itu sekarang dicabut jadi agak menyedihkan. 

Editor: Anto Sidharta