KBR, Jakarta – Sebanyak 65 anggota DPRD Riau pergi outbound ke Bali dengan dana APBD sebesar Rp 1 miliar. Dana itu dipakai untuk akomodasi, transportasi serta uang saku bagi setiap anggota dewan.
Sebelumnya,DPRD Riau menuai kritik pedas dari publik karena anggaran mobil dinas Ketua DPRD Riau mencapai Rp 3,1 miliar. Mobil tersebut masih dalam proses lelang.
Menurut para anggota DPRD Riau, outbound ini dilakukan untuk mempererat hubungan sesama anggota. Para anggota dewan ini berangkat dari Pekanbaru pada hari Rabu (29/10/2014) pagi dan acara outbound dimulai pada Kamis (30/10/2014). Bali dipilih olah mayoritas anggota DPRD, setelah sebelumnya disodori beberapa pilihan lain seperti Batam, Bandung dan Palu.
“Namanya bukan outbound sebetulnya, itu sebetulnya kan assessment,” jelas anggota DPRD Riau, Noviwaldy Jusman.
Berikut penjelasan dari Noviwaldy soal acara jalan-jalan anggota DPRD Riau ini ke Bali.
“Tidak ada masalah itu. Namanya bukan outbound sebetulnya. Yang mengistilahkan itu wartawan saja. Itu sebetulnya kan assessment. Kalau memang pemborosan, siapa bilang pemborosan? Perusahaan-perusahaan tani pun sering mengirim orang ke Bali kok, tidak ada masalah, hal yang biasa saja.”
“Ini anggota dewan yang baru, kalau memberikan semangat kemudian teamwork menilai masing-masing orang karakter dia seperti apa. Jadi kami pun butuh siapa ini karakternya seperti apa, bisa bekerja sama tim tidak, bagaimana cara menghadapi dia. Persoalan ke Bali saja orang ribut semua, kalau kita buat di Pekanbaru ya semua pulang ke rumah ya sekadar pulang. Untuk mengolah sebuah kapal yang besar dengan memuat kru maka harus tahu karakternya seperti apa. Inilah yang dibuat dalam sebuah kegiatan yang ada psikolognya, karena psikolognya membuat assessment outbound ya ini kan istilah umum saja.
Tapi anggarannya memang benar Rp 1 miliar yang dihabiskan untuk ke sana?
“Aduh anggaran yang saya urus Rp 10,7 triliun ya lupa kalau Rp 1 miliar itu.”
Masyarakat bilang ini pemborosan anggaran, Anda bilang perusahaan lain juga melakukan. Kalau perusahaan kan bukan pejabat publik sedangkan DPRD itu pejabat publik, menurut Anda seperti apa?
“Sama kita bicara kinerja. Kita bicara kinerja, manajemen, analisa, weakness, organizing. Jangan dilihat kesitu, kecil uang segitu, tidurnya di tenda bukan di hotel bintang.”
Yang di Bali?
“Iya tanya sama mereka, kita foto-fotoin mereka.”
Artinya penggunaan ini bisa dipertanggungjawabkan?
“Iya dong, hari gini mana berani? Bagi saya untuk mempunyai sebuah era baru dengan orang yang baru perlu teamwork yang jelas, clean and clear setiap perusahaan pun seperti itu. Anggaran Rp 1 miliar itu kecil tapi yang dihasilkan apa? Yang dihasilkan besar. Kita bicara triliunan yang dihadapi Rp 10,7 triliun. Kalau mereka tidak tahu bagaimana si pemimpin mengelola anggota-anggota DPRD karakternya seperti apa ya.”