KBR, Jakarta – Sejak sebelum pengumuman menteri, LSM HAM Kontras sudah mewanti Presiden Joko Widodo untuk tidak memasukkan menteri yang bermasalah soal HAM ke dalam jajaran pembantunya. Di akun Twitter Kontras misalnya sempat beredar kampanye menolak masuknya Ryamizard Ryacudu dalam Kabinet Jokowi-JK. Nyatanya nama Ryamizard Ryacudu ikut diumumkan Presiden Jokowi sebagai bagian dari Kabinet Kerja.
Ryamizard memang tidak mendapatkan catatan khusus dari Komnas HAM tapi saat ia aktif menjabat di TNI, ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang belum selesai sampai saat ini. Misalnya operasi militer di Aceh dan Papua yang salah satunya menewaskan pemimpin gerakan sipil Papua, Theys Hiyo Eluay. Dalam wawancara pada 2003, Ryamizard bahkan menyebut pembunuh Theys sebagai ‘pahlawan’.
Berikut selengkapnya catatan Harris Azhar dari Kontras soal Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.
“Ryamizard ini orang yang anti hak asasi, anti demokrasi. Kalau dikenalnya sebagai tentara perang, hobinya perang jadi dia tidak mengerti demokrasi dan hak asasi. Dia mengaku Munir bilang ini jenderal yang tidak pernah melanggar HAM, saya pikir itu pengakuan dia saja. Saya tidak pernah dengar Munir ngomong seperti itu.”
Hanya klaim ya?
“Itu klaim dia saja. Jadi belum apa-apa sudah bohongin orang. Menteri ini belum dilantik sudah bohongin orang, saya pikir bahaya. Kedua, orang ini yang pernah bilang bahwa pembunuhnya Theys Eluay itu adalah pahlawan. Saya tidak mengerti kok hari begini sepuluh tahun lalu sedang dibangun demokratisasi, konstitusi baru yang lebih baik tiba-tiba ada tentara bilang kalau orang membunuh aktivitas politik itu dianggap pahlawan. Ketika pelakunya dibawa ke pengadilan dia bilang jangan dihukum berat-berat. Orang lupa seolah-olah yang dituduh Theys Eluay padahal ada supirnya namanya Aristoteles Masoka yang masih hilang sampai sekarang. Waktu itu Megawati tidak memerintahkan untuk mencari, tidak ada penyelesaian yang baik sampai hari ini. Jadi sepertinya semua orang lupa. Jokowi waktu itu masih tukang kayu, dia tidak tahu ya mestinya dia bisa belajar banyak dengan menanyakan kepada beberapa orang.”
“Saya menduga ini mencederai orang Papua, orang Papua tingkat pemilihannya tinggi terhadap Jokowi. Tapi memilih orang yang menghalalkan pembunuhan terhadap tokohnya orang Papua yaitu Theys Eluay. Jadi sebenarnya Jokowi sedang menggali kuburan dia sendiri dengan memilih orang-orang seperti Ryamizard Ryacudu atau juga orang-orang yang tidak punya catatan baik dalam soal pelanggaran atau soal HAM. Selain Ryamizard ada Siti Nurbaya yang sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kita tidak tahu siapa ini padahal masalah soal kehutanan itu makin memburuk.”
(Baca juga: ETAN Tolak Ryamizard Ryacudu Sebagai Menhan)
Kalau menurut Anda dengan masuknya Ryamizard apakah hilang harapan mengenai penuntasan kasus HAM?
“Menurut saya hilang tidak juga, tapi tergadaikan sejumlah harapan sudah pasti. Sekarang tinggal harapan, kalau yakin saya tidak yakin. Bagaimana mungkin Anda membawa satu kasus penyelesaian pelanggaran HAM ke suatu pemerintahan yang di dalamnya ada pelanggar HAM?”
Teman-teman kemarin pasti punya sosok nama yang diajukan ketika bertemu dengan Tim Transisi. Apakah itu tidak jadi rekomendasi untuk memilih sosok Menteri Pertahanan?
“Kita kasih masukan. Tapi culasnya Tim Transisi kita kasih masukan, dia juga mengundang sejumlah masukan dari berbagai pihak tetapi juga tidak dilaporkan balik ke masyarakat. Jadi kita tidak tahu sebetulnya apa yang ditulis pada bagian akhir dari Tim Transisi ketika selesai bekerja. Jangan-jangan kita dipanggil-panggil untuk melegitimasi mereka. Waktu kita datang kita bilang salah satu yang penting itu Menteri Pertahanan yang harus mengerti soal HAM.”
(Baca juga: Imparsial Tolak 5 Purnawirawan Jenderal dan 1 Sipil Jadi Menteri Jokowi)
Apakah ini murni pilihan Jokowi atau ada pesanan dari orang lain?
“Ini titipan Megawati atau Hendropriyono.”
Kalau menurut Anda penunjukan Ryamizard Ryacudu apakah bisa membuat Jokowi-JK melanggar Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang kewajiban negara mengungkap kasus pelanggaran HAM?
“Bukan cuma itu. Coba lihat kepentingan pertahanan negara apa yang kita bisa harapkan dari seorang menteri seperti Ryamizard Ryacudu. Dia bukan leadership di dalam isu ini, ada banyak nama lain yang lebih kompeten dan relevan untuk menduduki posisi ini baik kalangan sipil maupun militer.”
Bagaimana nasib kasus-kasus masa lalu yang saat ini belum selesai?
“Tetap kita dorong prosesnya. Kita masih ada pertarungan siapa Jaksa Agungnya, tapi yang pasti posisi di kabinet yang anti HAM dia akan mempengaruhi Jokowi untuk tidak bekerja. Kita juga nanti apakah Menkopolhukam apakah secara politis dia menentang atau tidak.”
Setelah melihat catatan rekam jejak apa yang akan dilakukan Ryamizard Ryacudu?
“Paling ya memperkuat Angkatan Darat. Saya duga dia tidak punya imajinasi banyak selain beli senjata buat Angkatan Darat, beli senjata.”
(Baca juga tulisan Opini: Dua Palang Menghadang Jokowi [1])
