Nama Emron Pangkapi tiba-tiba mencuat di media massa di tengah kisruh PPP yang pada akhirnya membelah partai berlambang ka'bah itu menjadi 2 kubu. Mengaku mendapat mandat dari pengurus pusat dan daerah, Emron yang mengemban Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP menghimbau, kader PPP kembali ke AD/ART. Terutama kader-kader PPP yang di DPR agar mendukung Pilkada langsung yang merupakan amanat Mukernas Bandung. Kepada Reporter KBR Irvan Imamsyah, Emron menceritakan bagaimana memimpin partai ulama itu di markas daruratnya di salah satu apartemen di Menteng Jakarta.
Nama Anda tiba-tiba ramai dibicarakan. Sebetulnya ada apa dengan Anda sampai tiba-tiba muncul jadi banyak berita soal Anda?
"Saya itu adalah Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, produk Muktamar VII di Bandung tahun 2011. Dalam jobs description DPP saya adalah wakil ketua umum yang membidangi urusan internal partai. Karena itu tugas sehari-hari saya adalah melakukan konsolidasi organisasi yaitu melakukan pembinaan organisasi tingkat wilayah, cabang sampai anak cabang seluruh Indonesia. Kemarin ketika “hiruk pikuk” para pengurus harian DPP partai meminta saya untuk berkenan mengambil alih tugas dan tanggung jawab Ketua Umum DPP PPP pasca rapat DPP memberhentikan Bapak Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum PPP. Maka saya mengambil alih peran itu dan menjalankan tugas-tugas kepartaian sejak tanggal 9 September yang lalu sampai hari ini."
Tapi Suryadharma Ali bilang bahwa pertemuan dan penjukan Anda rapat yang kemarin dianggap tidak sah. Argumen Anda?
"Iya dari sudut pandang beliau, sudut pandang DPP partai sah karena kami menggunakan konstitusi organisasi. Bahwa seluruh pengurus partai mulai dari ketua umum, wakil ketua umum, ketua-ketua DPP, sekretaris jenderal, wakil sekretaris jenderal, bendahara umum, wakil-wakil bendahara umum adalah dewan pengurus partai yang ditetapkan oleh muktamar atau kongres. Dengan demikian seluruh orang dewan pengurus partai harus partai pada Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga partai."
Tunduk pada AD/ART tapi kemarin SDA langsung menetapkan bahwa formatur mereka yang sah di Kementerian Hukum dan HAM. Bagaimana?
"Boleh Anda bertanya kepada beliau pasal berapa anggaran dasar yang dapat beliau jadikan landasan yuridis membuat keputusan itu. Anda tanya keputusan muktamar yang mana yang memberikan kekuasaan sedemikian rupa kepada ketua umum partai."
Sebetulnya retak di partai berlambang ka’bah ini sudah lama santer berkali-kali termasuk di bulan April itu sampai ada islah lagi akhirnya. Sekarang masih ada dualisme, bagaimana Anda menjalani partai politik ini?
"Kita kan berpegang pada konstitusi partai. Ketika terjadi perbedaan pandangan di bulan April itu adalah sebuah kesalahan fatal yang dilakukan oleh ketua umum waktu itu Bapak Suryadharma Ali, ikut serta berkampanye di partai lain yang merupakan pesaing partai kita. Ini menimbulkan demoralisasi partai mulai dari tingkat pusat, wilayah, cabang sampai tingkat akar rumput karena itu adalah pelanggaran mendasar. Atas dasar itu kita berhentikan, memberhentikannya pun bukan saat beliau sedang berkampanye itu tetapi tenggat waktu setelah pemilu legislatif."
Ketika itu sudah melakukan pelanggaran mendasar kenapa islah diterima waktu itu?
"Partai kami tidak sama dengan partai lain. Partai ini adalah partai berasaskan Islam, partai warisan ulama, partai ini menempatkan Majelis Syariah sebagai pengawal syar’i-nya partai. Di dalam konstitusi partai kita fatwa Majelis Syariah bersifat final dan mengikat. Karena itu kami menerima fatwa sebagai bentuk tawadhu-nya kader partai terhadap ulama. Tetapi persoalan organisasi tetap kita kedepankan bahwa bapak ketua umum pada waktu itu keliru, atas dasar itu kita berikan sanksi. Kemudian beliau meminta maaf kepada seluruh peserta Mukernas dan maafnya kita terima dengan seikhlas-ikhlasnya itu pada April 2014. Sekarang konteks yang lain, konteksnya beliau top figur PPP tiba-tiba terkena musibah ditetapkan sebagai tersangka dan siapa pun yang diperiksa KPK berkaitan dengan Pak SDA selalu dikaitkan dengan PPP."
Selalu ada tawaran islah dan diabaikan juga sama Suryadharma Ali. Komentar Anda?
"Saya belum tahu keputusan resmi islah yang ada ketika beberapa waktu yang lalu saya bersama sekjen dan beberapa teman mengunjungi Ketua Majelis Syariah, Bapak KH Maimun Zubair. Saya melaporkan kepada beliau semua tahapan sampai diambilnya keputusan pemberhentian Bapak Suryadharma Ali. Pada waktu itu beliau mengatakan bahwa peristiwa Pak SDA diberhentikan adalah sebuah takdir Allah yang tidak bisa kita hindari. Kedua beliau berharap saya sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum dapat menjalankan roda organisasi dengan sebaik-baiknya."
Terkait dengan parlemen partai terlanjur terpecah juga suara di parlemen pada akhirnya, contohnya terkait Undang-undang Pilkada dan Undang-undang Pemda. Kubu yang Anda pimpin mendukung pilkada langsung tapi SDA mendukung pilkada lewat DPRD. Bagaimana?
"Partai itu ada mekanisme pengambilan keputusan. Keputusan tertiinggi itu oleh kongres, perintah muktamar. Fraksi sudah mencermati secara seksam seluruh keputusan kongres, tetapi kemudian ada satu keputusan yang diambil sebagai langkah politik DPP PPP di bawah kepemimpinan Pak Suryadharma Ali yaitu bergabung dengan Koalisi Merah Putih. Di Koalisi Merah Putih itulah dibangun kesepakatan, salah satu kesepakatannya adalah tentang pilkada melalui perwakilan yaitu DPRD. Keputusan DPP partai sudah diinstruksikan Pak SDA kepada fraksi sejak dua bulan lalu dan prosesnya kita tidak mengikuti secara seksama kecuali hari-hari terakhir ini. Karena itu dalam kondisi yang di penghujung itu DPP partai di bawah kepemimpinan Emron Pangkapi mengingatkan seluruh anggota agar kembali kepada konstitusi jati diri PPP."
Artinya kalau sesuai dengan itu PPP mencabut diri dari Koalisi Merah Putih?
"Saya tidak menyatakan seperti itu yang ingin saya katakan adalah bahwa sesungguhnya PPP punya acuan tentang pilkada yaitu mulai presiden sampai kepala desa secara langsung dan demokratis."
Soal PPP pecah mungkin ada dorongan PDIP. Sejauh ini hubungannya seperti apa? apakah ada tarik menarik atau bujukan?
"Sebagai partai politik tentu tidak terlepas dari saratnya kepentingan. Sebagai partai politik pasti banyak tarik-tarikan. Karena ada kepentingan yang begitu banyak, tarikan begitu kuat maka harus kembali pada konstitusi."
Dulu sempat santer merapat ke Jokowi itu artinya bujukan PDIP diterima?
"Bukan soal rapat merapat tetapi ada perintah mendasar partai yang harus kita jalankan. Untuk pengambilan keputusan politik dan bersifat nasional seperti pilpres ini ada nama pengambil keputusan yaitu Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas). Mukernas II di Bandung tanggal 9 Februari 2014 secara tegas menyatakan, ada sejumlah tokoh yang layak dicalonkan jadi presiden antara lain Joko Widodo, Jusuf Kalla, Jimly Asshiddiqie, Din Syamsuddin, dan lain-lain."
Dinamikanya sekarang adalah bergulir di parlemen, artinya setelah gagal bertarung di pilpres pertarungan selanjutnya di parlemen ya?
"Itu mekanisme politik memang itu aturannya, itu pekerjaan partai politik. Karena itu posisi hari ini kita tetap berada pada jalur merah putih atau bahasa yang mudah kita menjadi partai penyeimbang. Dengan catatan sampai dengan ada keputusan lebih lanjut."
Soal dukungan sesuai dengan muktamar, pilkada langsung itu berseberangan dengan koalisi bagaimana?
"Iya itu keputusan yang sudah dilakukan DPP di bawah kepemimpinan Pak Suryadharma Ali. Tetapi untuk DPP dipimpin oleh Emron Pangkapi kita sudah mengingatkan semua anggota fraksi kembali pada khitah partai."
Tidak mencederai Koalisi Merah Putih ya?
"Urusan internal kita kembali pada khitah perjuangan partai."
Soal dualisme ini kapan akan berakhir?
"Saya tidak merasa dualisme. Karena DPP PPP di bawah kepemimpinan Emron Pangkapi terus melakukan konsolidasi, kita sudah menyiapkan seluruh perangkat organisasi melalui rapim di daerah-daerah."
Meskipun kantornya cadangan ya?
"Kalau soal kantor itu kantor DPP PPP. Memang sejak tanggalk 12 digembok dan dijaga oleh orang-orang yang menyatakan atas perintah Pak SDA. Kebetulan mereka banyak sekali kan tidak perlu kita persoalkan toh kita bisa bekerja dimana saja. Ya silahkan malah kemarin komandan yang jaga di sana kalau mau datang silahkan."
