Tolak Lurah Susan, Pemprov DKI: FPI Akan Kita Ajak Bicara

KBR68H, Jakarta - FPI berencana menggelar tablig rutin untuk membujuk warga menolak keberadaan Lurah Susan dan Grace. Kedua lurah itu memiliki agama berbeda dibanding mayoritas warga di wilayah mereka, Jakarta Selatan.

Sejak pengangkatannya Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli sudah beberapa kali didemo orang yang mengaku warga Lenteng Agung asli. Mereka menolak Lurah Susan karena non muslim. Kini ada satu lagi yang ditolak, yaitu lurah Pejaten Timur, Tiaramudi.

Apa sikap Pemprov DKI Jakarta atas penolakan warga kepada dua Lurah tersebut? Simak perbincangan penyiar KBR68H Agus Luqman dan Rumondang Nainggolan dengan Juru Bicara Pemprov Jakarta, Eko Haryadi dalam program Sarapan Pagi.

Setelah Lurah Susan ditolak kemudian ada Lurah Grace di Pejaten Timur yang ditolak. Bagaimana tanggapannya?

Dari posisi kami yang bisa saya sampaikan adalah seluruh warga itu memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat. Untuk itu perbedaan seperti yang terjadi sekarang sangat wajar ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Seperti yang disampaikan oleh pak gubernur dan pak wakil gubernur, keberadaan seluruh pimpinan wilayah hasil lelang jabatan kemarin camat maupun lurah itu akan dievaluasi pada akhir tahun ini. Jadi kami sendiri sudah punya jadwal untuk mengevaluasi kinerja camat dan lurah hasil lelang jabatan yang lalu.

Kalau misalnya dipindah ini bukan karena agama tapi karena kinerja?

Kinerja menjadi salah satu pertimbangan dan juga tidak lepas sebetulnya kita mencoba mendengar atau menangkap fenomena yang terjadi di wilayah setempat. Pasti dinamika-dinamika lain juga kita pertimbangkan sebagai salah satu pendukung pengambilan keputusan.

Tapi sejauh ini organisasi-organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah yang notabene organisasi besar di Indonesia tidak mempersoalkan ada pejabat publik yang beragama minoritas. Ini menjadi pertimbangan?

Seperti yang saya bilang tadi menyampaikan berbeda pendapat kemudian menyampaikan perbedaan tersebut ke otorita dalam hal ini pak gubernur dan pak wakil gubernur adalah hal yang mendasar dan itu dijamin oleh Undang-undang. Silahkan saja disampaikan pada pengambil keputusan.

Tidak ada tindakan yang akan dilakukan kepada FPI?

Sejauh ini kita melihat sebagai dinamika yang wajar saja bahwa ada yang berbeda dengan kebijakan yang diputuskan oleh pak gubernur dan pak wakil gubernur.

Beberapa waktu lalu Jokowi berencana mengajak makan warga Lenteng Agung yang menolak Lurah Susan, kelanjutannya seperti apa? sudah terjadi atau bagaimana?
 
Sepanjang yang saya tahu belum mungkin pak gubernur sibuk. Itu cara-cara persuasif kami untuk menangkap apa yang terjadi di wilayah tersebut.

Beberapa waktu lalu warga Lenteng Agung juga menyebutkan bahwa warga tidak masalah, mereka yang berdemo itu diduga berasal dari luar Lenteng Agung. Apakah Pemprov DKI Jakarta mencoba mencari kejelasannya warga mana yang menolak?

Kami ingin melihat seluruhnya secara proporsional. Jadi kita coba nanti dengarkan baik warga, tokoh atau apapun yang menjadi shareholder orang yang berkepentingan di wilayah-wilayah tersebut untuk didengar pendapatnya atau keinginannya.

Perlu tidak mengajak bertemu dengan FPI?

Sebagai salah satu elemen yang eksis saya pikir wajar saja pasti kita ajak bicara.

Tapi selama ini beberapa pihak lain misalnya berdialog dengan FPI selalu jalan buntu karena FPI sulit menerima perbedaan. Bagaimana?

Bukan pada posisinya saya mengomentari organisasi tersebut. Tapi yang pasti kami dapat pesan dari pak gubernur bahwa birokrasi yang diidamkan oleh kita semua adalah birokrasi yang melayani. Jadi utamakan untuk melayaninya itu yang ke depan.
 
Dalam beberapa hari terakhir apakah ada pembahasan di tingkat provinsi tentang Lurah Susan atau Lurah Grace?

Secara khusus tidak ada. Tetapi bahwa kita sedang bersiap-siap untuk melakukan evaluasi keseluruhan terhadap 267 lurah dan 44 camat itu dilakukan dan itu bagian dari rencana bahwa setelah menjabat enam bulan maka akan dilakukan evaluasi.

Keputusannya pada Desember atau Januari?

Akhir tahun dilakukan keputusan bisa Januari-Februari.