Pemda Masih Pilih-pilih dalam Publikasi Anggaran

KBR68H, Jakarta - LSM Pemantau Anggaran FITRA mencatat tak sampai 25 persen pemerintah daerah (pemda) yang memublikasikan informasi anggarannya. Hal itu diketahui berdasarkan penelusuran 193 website pemda di sembilan provinsi yang dilakukan pada awal September 2013.

Mayoritas Pemda masih menganggap tabu informasi anggaran. Hal ini terlihat dari minimnya pemda yang mempublikasikan dokumen-dokumen anggaran melalui website.

"Hal ini terlihat dari minimnya pemda yang mempublikasikan dokumen-dokumen anggaran melalui website," kata Tim Advokasi Seknas Fitra, Zulkifli saat berbincang dengan KBR68H, Rabu (02/10).

Berdasarkan hasil penelusuran Seknas FITRA pada awal bulan September di 193 website pemerintah daerah (kabupaten/kota) yang tersebar di 9 propinsi, Pemda yang mempublikasikan informasi anggaran masih di bawah 25%.

"Informasi anggaran tidak dipublikasikan secara berkala setiap tahun. Mayoritas daerah hanya mempublikasikan dokumen anggaran pada tahun tertentu saja. Misalnya satu daerah mempublikasikan anggaran pada tahun 2012, tetapi tidak mempublikasikannya kembali pada tahun 2013," paparnya.

Pemda juga dinilai pilih-pilih dokumen anggaran yang ingin dipublikasikan. Misalnya, Perda APBD yang telah ditetapkan lebih terbuka dibandingkan dengan Rancangan Perda APBD. Lalu APBD perubahan lebih tertutup dibandingkan dengan APBD Murni.

"Akibat tertutupnya pemerintah daerah atas informasi anggaran tersebut, berpotensi membuat keuangan daerah dirugikan karena rendahnya pengawasan publik."

Angka 25 persen itu sebenarnya menunjukkan tampak sekali dengan jelas bahwa masih banyak Pemda-pemda yang enggan mengungkapkan anggarannya di dalam situs mereka. Dan angka itu kata dia jauh dari harapan lembaganya.

"Sebenarnya kita berharap pada tahun ini dan tahun depan, pemerintah daerah sudah mulai terbuka mengenai anggaran mereka dengan mempublikasikan anggaran mereka di masing-masing website," ujarnya.

Temuan tersebut didapatkan FITRA dari penelusuran yang dilakukan pada awal September 2013. Bahkan FITRA juga mendapatkan ada beberapa Pemda yang hanya mempublis informasi lelang pengadaan barang dan jasa.

"Dari 193 Pemda, 122 masih sangat tertutup karena hanya memperoleh skor dibawah 25,55 pemda di antaranya bahkan hanya mempubliskan informasi lelang pengadaan barang dan jasa, tanpa mempubliskan satu pun anggaran kepada publik," paparnya.

Meski begitu, FITRA menyusun daftar 10 kota dan 10 kabupaten yang dinilai paling baik dalam memublikasikan informasi anggarannya. Di antaranya adalah Blitar, Probolinggo, Surabaya dan Kabupaten Kebumen. Transparansi anggaran ini sangat penting, agar masyarakat bisa mengawasi bersama dan bisa memantau apakah realisasi anggaran daerah itu sesuai dengan peruntukannya.

Blitar, salah satu daerah yang dianggap paling transparan dalam mempublikasikan anggarannya sejak 2005 silam. Permasalahan yang kerap ditemui adalah seputar masalah teknis, seperti minimnya SDM. "Namun, sejak tahun 2011 lalu, kami sudah bisa memaksimalkan konten yang ada di website kami. Sehingga banyak pilihan yang mampu diakses oleh masyarakat. Termasuk hal-hal yang berkaitan dengan anggaran," ujar Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar, Palau Ali Santoso.

Dipublikasikannya hal-hal yang berkaitan dengan anggaran di website institusi pemerintahan daerah dipercaya membawa dampak yang positif terhadap hubungan pemerintah daerah dan warganya. "Dengan demikian, kami bisa mengetahui apakah program-program yang kami miliki sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat atau belum," paparnya.

Editor: Doddy Rosadi