Muspida Dilibatkan dalam Sensus Pajak Nasional

KBR68H, Jakarta-Negara membutuhkan dana yang luar biasa besar untuk membangun bangsa ini. Termasuk mencerdaskan masyarakatnya. Untuk dapat menjalankan misinya tersebut, negara butuh dana yang tidak sedikit. Pajak adalah sumber utama untuk membangun bangsa ini. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak menggenjot pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN).

Kepala Subdirektorat Ekstensifikasi Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jendral Pajak (DJP), Eddi Wahyudi mengatakan, Sensus Pajak Nasional (SPN) merupakan upaya meningkatkan penerimaan pajak negara. Kata dia, melalui SPN Ditjen Pajak berharap bisa menambah 600.000 Wajib Pajak (WP) baru. Kegiatan SPN kali ini berlangsung sejak September hingga November mendatang.

Eddi Wahyudi mengatakan, sensus pajak tidak hanya untuk peningkatan wajib pajak baru tapi juga meningkatkan akurasi data dari wajib pajak lama sehingga tidak terjadi ketimpangan beban pajak. SPN sangat berguna bagi masyarakat wajib pajak karena  masyarakat dapat memanfaatkan sensus  untuk konsultasi dan memperbaharui data. “Masyarakat dapat berdiskusi dengan petugas kami yang datang. Data menjadi rahasia negara,” kata dia.

Eddi menegaskan, manfaat pajak sangat besar bagi masyarakat. “Kita merasakannya baik secara langsung maupun tidak. Bahkan dari mulai bangun tidur,” kata dia. Alokasi dari pajak antara lain untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pembangunan daerah tertinggal.

Eddi menyadari persepsi masyarakat terhadap pajak sangat beragam.  Oleh karena itu, untuk menanamkan persepsi positif , Ditjen Pajak sudah melakukan sosialisasi hampir di semua lini. Termasuk pengenalan kepada usia dini. “Kami masuk ke sekolah-sekolah,’ kata Eddi.

Direktorat Jendral Pajak mengaku telah meningkatkan metode pendekatan terhadap masyarakat yang akan didatangi pegawainya untuk disensus. “Kami upayakan koordinasi dengan Muspida setempat supaya tidak terjadi friksi dengan masyarakat,” kata dia.

Bila masih ragu, informasi seputar pajak termasuk Sensus Pajak Nasional, masyarakat bisa:
1.    Menghubungi KRING PAJAK 500200
2.    Mendatangi langsung Account Representative (AR) di KPP tempat PKP dikukuhkan
3.    Membuka website pajak : www.pajak.go.id.
Direktorat Jendral Pajak juga mengingatkan masyarakat hati-hati dengan banyaknya penipuan yang mengatasnamakan Ditjen Pajak.

Perbincangan ini kerjasama KBR68H dengan Direktorat Jendral Pajak.

Editor: Vivi Zabkie.