Membangun Bandara di Karawang akan Menjadi Beban Pembangunan

KBR68H, Jakarta - Pemerintah tengah berencana membangun bandara baru di Karawang, Jawa Barat. Langkah itu ditempuh guna mengatasi kepadatan volume di Bandara Soekarno Hatta (Soetta).
Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan saat ini masih mencari cara meletakkan posisi bandara Karawang tanpa menambah permasalahan baru.

Untuk menyelesaikan proyek tersebut Direktorat akan merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karawang guna mengakomodasi pembangunan Bandara Karawang dan Pelabuhan Cilamaya. Bagaimana perkembangan terakhir rencana pembangunan Bandara di Karawang ini? Simak perbincangan penyiar KBR68H Agus Luqman dan Rumondang Nainggolan dengan Iman Sudrajat, Direktur Tata Ruang Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dalam program Sarapan Pagi.

Perkembangan terakhir bagaimana rencana pembangunan bandara di Karawang?

Perkembangannya ya masih belum ada satu keputusan ya. Karena rencana bandara sendiri masih ada pro dan kontra, tidak sesuai dengan kebijakan-kebijakan tata ruangnya. Jadi memang di dalam rencana tata ruang nasional, provinsi maupun Kabupaten Karawang itu tidak ada indikasi bahwa di situ ada bandar udara. Karena sekarang semua harus mengikuti ketentuan dari rencana tata ruang. Persoalannya biasanya kita selalu berpikir linier, kalau Bandara Soekarno-Hatta sudah padat harus kita cari penggantinya harus bikin bandara baru yang menurut investor yang berminat adalah yang paling fleksibel. Misalnya untuk menampung lapangan pekerjaan di Bekasi itu ada industri motor yang luar biasa produksinya jangan dihentikan industri motornya, karena tidak tertampung lapangan pekerjaan orang-orang yang tidak tertampung. Akhirnya motor di jalanan luar biasa, tidak diperhitungkan dampak-dampak berikutnya.
 
Jadi bagaimana harusnya untuk bandara di Karawang ini? karena untuk Karawang kita tahu salah satu lumbung beras nasional, banyak sawah-sawah di sana?

Makanya saya mengatakan jangan terlalu linier. Kalau kita memutuskan di Karawang itu dampaknya banyak sekali, itu luar biasa dan keterbatasannya luar biasa juga. Aspek dari lingkungan juga masalah dampak daripada pembangunan itu sendiri. Kedua juga harus kita lihat landasan-landasan hukum yang ada, jadi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Jawa Barat itu menginginkan pembangunan bandara itu bukan di Karawang tapi di Kertajati Majalengka yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dibangun, bahkan sebagian sudah dibebaskan tanahnya, kenapa tidak di Kertajati saja yang dibangun.
  
Ini pendapat siapa?

Itu landasan hukum di rencana tata ruang. Makanya di rencana tata ruang itu hanya ada di Kertajati Majalengka, bandara internasional di situ, tidak ada di Karawang.

Kalau boleh tahu usulan bandara di Karawang dari mana?

Yang saya tahu itu usulan dari Kementerian Perhubungan. Makanya saya melihatnya kita selalu berpikir linier, kalau bandara di Cengkareng sudah penuh harus cari alternatif pilihannya, tidak berpikir pilihan yang lain. Kalau kita cermati kembali kalau kita bangun di Karawang itu dampaknya akan luar biasa terhadap perkembangan yang pesat di Jabodetabek dan itu akan jadi beban pembangunan. Tentu aspek-aspek lainnya ada lagi, misalnya konversi lahan pertanian.

Resikonya lebih besar ya?

Iya. Apa tidak berpikir yang lebih jauh lagi, artinya Jawa ini sudah luar biasa beban lingkungannya. Memang mesin ekonomi Indonesia di Jawa, tapi kenapa kita tidak coba berpikir keluar, apa mau terus kita bangun Jawa supaya beban lingkungannya semakin berat, berat akhirnya tenggelam.

Secara pribadi atau secara kelembagaan di Direktorat Jenderal Tata Ruang apakah minta dipertimbangkan agar jangan di Karawang?

Kalau secara pribadi seperti tadi, saya pikirnya secara profesional. Sekarang kalau secara di dalam pemerintahan, misalnya ada satu keputusan oke kita harus membangun penggantinya Cengkareng. Ini harus menjadi kebijakan yang nasional, sangat kuat sekali, harus diangkat pada level nasional menjadi keputusan bersama. Oke kita bikin bandara di Karawang dengan segala konsekuensinya harus diperhitungkan, itu yang harus diambil keputusannya tentu konsekuensinya sangat berat, artinya kita korbankan Kertajati. Kemudian dampak dari pembangunan Karawang ini, kita bisa saja mengatakan akan kita kendalikan pembangunan Karawang. Tapi dalam kenyataan di lapangan konsekuensinya luar biasa yaitu lahan pertanian, tidak gampang mencari lahan pertanian. Kemudian juga terhadap perkembangan khususnya di Jabodetabek dan Karawang tentunya yang sekarang luar biasa pertumbuhannya, dengan adanya bandara ini tumbuhnya akan luar biasa lagi. Persoalannya resource based linkungan itu cukup tidak mendukung perkembangan yang luar biasa, kalau kita masih bisa itu yang harus dilakukan pemerintah untuk menyiapkan semuanya kalau memang pilihannya mau tidak mau harus di Karawang.

Pemerintah dalam hal ini siapa yang dimaksud?

Artinya jangan sepihak misalnya putusannya dari Kementerian Perhubungan saja. Putusannya harus dibicarakan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian atau dikoordinasi yang disebut Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional dimana semua stakeholder yang harus mempertimbangkan matang-matang tentang pembangunan bandara itu.