KBR68H, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjamin proses lelang pengadaan logistik pemilu 2014 berjalan secara transparan.
Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan proses lelang pengadaan logistik dilakukan secara online atau dalam jaringan, dengan melibatkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Selain itu, KPU juga membentuk unit baru yang khusus menangani pengadaan logistik pemilu.
"Tim lelang bekerja sama dengan LPSE dan LKPB. Kemudian kami juga membentuk ULP, Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa. Unit baru yang beroperasi pada bulan ini. Lelang dilakukan secara online. Jadi peserta lelang tidak bertemu dengan panitia pengadaan. Dan panitia pengadaan juga cukup independen karena ada beberapa lembaga di sana," katanya kepada wartawan.
Husni Kamil Manik menambahkan, proses lelang rencananya berlangsung bulan ini. Untuk pagu anggaran 2014, pengadaan logistik hanya mengambil porsi sebesar 20,53 persen dari total anggaran pemilu. Persentase tersebut, kata dia, tak hanya digunakan untuk pembelian barang namun juga termasuk pengelolaan data, biaya pengadaan dan lain-lain.
Editor: Antonius Eko
