Kerjasama dengan Lembaga Sandi Negara, KPU Dipanggil DPR

KBR68H, Jakarta - Komisi Pemerintahan DPR minggu ini akan memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Lembaga Sandi negara (Lemsaneg) terkait Nota kesepahaman (MoU) yang dibuat antara dua lembaga negara tersebut. Ketua Komisi Pemerintahan, Agun Gunandjar mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan tentang poin-poin yang ada dalam perjanjian kesepakatan tersebut. Kata dia, nota kesepahaman tersebut harus jelas dan bebas dari kepentingan politik tertentu.

"KPU bekerjasama dengan lembaga sandi negara supaya mereka juga ada yang bisa mengontrol, ada yang mengawasi karena sama-sama lembaga negara yang punya kewenangan tupoksi masing-masing. Kita atur mekanisme kerja mereka. Tidak ada kekuasaan yang abuse kalau adanya check and balances. Makanya kita mendesain pemilu pun ada KPU ada Bawaslu. Kewenangannya sama. Satu pelaksanaan satu lagi pengawasan," kata Agun saat dihubungi KBR68H, Selasa (1/10)

Sebelumnya Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo meminta Komisi Pertahanan bersama Komisi Pemerintahan memanggil KPU dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) terkait isi perjanjian dalam nota kesepahaman (MoU) antar dua lembaga itu. Tjahjo khawatir keterlibatan Lemsaneg ini bisa merugikan partai politik tertentu di pemilu 2014.

KPU meminta bantuan Lemsaneg untuk menjaga penyampaian hasil pemungutan suara Pemilu 2014. Selain dengan pengamanan sistem informasi dan teknologi milik KPU, Lemsaneg juga menerjunkan anggotanya di beberapa daerah.

Dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani pada 24 September lalu, Lemsaneg akan membantu KPU dalam hal sumber daya manusia (SDM) dan proteksi data KPU. Kerja sama SDM yang dimaksud adalah Lemsaneg membantu pengembangan SDM KPU.

Editor: Doddy Rosadi