Investasi Rp32 Miliar untuk Kapal Feri Cepat Gagal Total

KBR68H, Jakarta - Tiga daerah di Kalimantan Timur mempailitkan aset kapal feri cepat (KFC). Kapal itu dibeli oleh  empat daerah konsorsium di Kota Balikpapan, Bontang, Kutai Timur dan Paser, sekitar Rp 32 miliar pada tahun 2002 lalu.

Walikota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, tiga daerah yang sepakat menandatangani pailitnya aset kapal feri cepat itu yakni Pemkot Balikpapan, Pemkot Bontang dan Pemkab Kutai Timur. Apa alasan utama tiga daerah di Kalimantan Timur mempailitkan aset kapal feri cepat? Simak perbincangan penyiar KBR68H Rumondang Naingolan dengan Walikota Balikpapan, Rizal Effendi dalam program Sarapan Pagi.

Alasan utama pailit tadi benar salah satunya karena baru sekali operasi langsung rusak?

Memang kondisinya tidak seperti diharapkan sehingga tidak maksimal, itu menjadi mangkrak. Karena itu dulu terus ada dalam neraca kita jadi persoalan, sehingga itu menghambat kita untuk memperbaiki akuntansi pemerintahan kita dan akhirnya membuat opini BPK tidak maksimal kepada kita sehingga jalan keluarnya harus dipailitkan.

Ada berapa unit Kapal Ferry Cepat?

Saya lupa tiga atau empat unit waktu itu.

Itu untuk Balikpapan saja?

Iya bersama-sama. Jadi rencananya operasinya dari Kabupaten Paser ke Balikpapan, Balikpapan ke Bontang, Bontang ke Sangata.
 
Baru dibeli kemudian sekali beroperasi terlanjur rusak, apakah tidak ada tim penilai atau yang memeriksa sebelum dibeli?

Secara teknis saya kurang mendalam karena proses itu terjadi sebelum saya menjadi kepala daerah di Balikpapan. Jadi kebijakan itu dulu dilakukan oleh kepala daerah di zaman itu, bagaimana pertimbangannya sehingga sampai gagal memang kasus ini sampai ke pengadilan. Sempat diproses tapi akhirnya pengadilan memutuskan bebas.

Ini membebani keuangan Pemkot Balikpapan sampai berapa jumlahnya?
 
Tiap peserta atau tiap daerah itu Rp 8 miliar.
 
Itu untuk semua kapal atau satu saja?

Iya semua kapal pokoknya investasinya Rp 32 miliar.
 
Jadi kalau kapal tersebut tidak beroperasi tapi kenapa harus dikeluarkan dana Rp 8 miliar per tahun?

Iya itulah dulu pertimbangannya bahwa kapal feri cepat ini bermanfaat sehingga dihitung investasinya kira-kira Rp 32 miliar, masing-masing daerah menanamkan modalnya Rp 8 miliar. Tentu dulu juga dihitung, tapi kemudian gagal saya tidak terlalu mengerti kenapa ternyata tidak sesuai dengan perencanaan sehingga jadi masalah belakangan.

Artinya kalau memang ini dipailitkan ada penggantinya?

Yang terjadi ternyata tidak efektif. Karena angkutan sekarang banyak pilihan seperti pesawat juga lancar, angkutan darat juga lancar sehingga pilihan orang di angkutan laut itu tidak terlalu menjadi pilihan utama.

Jadi kurang diminati?

Iya. 

Kalau dari segi dampak tidak terlalu signifikan ya?

Iya kalau dampak terhadap sistem transportasi atau angkutan lautnya tidak masalah,  tidak terpengaruh.

Lalu kapal-kapal ini mau diapakan?

Kalau misalnya nanti dipailitkan kapal-kapal ini juga sudah tidak beroperasi nanti kita jual saja lalu kita bagi berapa hasilnya.
 
Bagaimana untuk penanganan kasus korupsi dari kapal cepat itu? apakah sudah ada perkembangan dari kejaksaan?

Tempo hari itu perkaranya bukan korupsinya, saya tidak mendalami yang diadili itu Pak Handoko dan dari pihak swasta. Sudah diadili dan ternyata dia bebas, saya tidak tahu yang lainnya pokoknya proses hukumnya waktu itu bebas. Tinggal kita di masing-masing di pemerintah daerah persoalannya karena itu aset tapi juga tidak bermanfaat dan menjadi temuan BPK.

Ini masih menunggu persetujuan dari Pemkab Paser?

Iya. Jadi kita sudah sepakat ini harus dipailitkan tapi Bupati Paser tidak mau, dia merasa itu tanggung jawab bupati sebelumnya , dia tidak mau terlibat.

Jadi alternatif pemecahannya bagaimana jika dari empat daerah ini salah satunya tidak setuju?

Ada dua hal yang kita lakukan. Kita akan konsultasi ke BPKP dan notaris, apakah salah satu tidak setuju masih tetap bisa dilangsungkan RUPS atau sejenisnya. Kedua kita lagi mencoba sama Ketua DPRD mau datang ke Paser membujuk bupatinya. Kan tidak bisa dia melepaskan diri dari tanggung jawab, karena itu dia menjadi bupati bagian dari proses persoalan Pemerintah Kabupaten Paser. Jadi tidak boleh lepas tangan terhadap persoalan yang dulu karena itu bagian tanggung jawab dia.

Kapan paling cepat dilaksanakan?

Secepatnya ini karena target kita sebelum Desember kita harus selesai. Karena salah satu yang mengganjal besar kita tidak bisa naik jadi WTP ya gara-gara itu.

Laporan BPK ini selalu ada?

Iya.

Sudah berapa tahun?

Tiga tahun atau empat tahun jadi temuan BPK. Kita meminta bahwa gubernur memfasilitasi, pertumbuhan dengan membujuk Bupati Paser supaya dia memahami.