ICW: KPK Harus Selidiki Dugaan Dana Hambalang Mengalir ke Demokrat

KBR68H, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menjebloskan bekas Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng ke rumah tahanan KPK, kemarin. Bekas juru bicara Presiden itu pun digiring dengan mengenakan rompi oranye bertuliskan Tahanan KPK.

Andi ditetapkan tersangka lantaran diduga menyalahgunakan kewenangannya dalam proyek gedung olahraga di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor. Penyalahgunaan terjadi lantaran Andi diduga membiarkan adanya manipulasi pelelangan proyek, penggelembungan anggaran, serta subkontrak. Andi ditetapkan sebagai tersangka sejak Desember tahun lalu.

Setelah Andi, KPK kemungkinan akan segera menahan bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Siapa yang paling besar peranannya dalam kasus Hambalang ini? Simak perbincangan penyiar KBR68H Novri Lifinus dan Sutami dengan Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho dalam program Sarapan Pagi.

Siapa sebenarnya yang punya peranan besar dalam kasus korupsi Hambalang?

Empat tersangka. Dari Menpora Andi Mallarangeng, Dedi Kusnidar, kemudian ada Rony dari PT Adhi Karya, kemudian Anas Urbaningrum. Kalau dilihat dari hasil audit BPK menyebutkan banyak pihak yang dianggap ‘terlibat’ dalam kasus ini. Mulai dari proses izin, anggaran, melibatkan anggota dewan, belum lagi misalnya pihak Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan surat izin Sertifikat Hak Milik untuk kasus Hambalang ini, ini yang belum diproses. Tapi setidaknya dengan penahanan Andi Mallarangeng sebenarnya ini jadi babak lanjutan, ada progresifitas yang dilakukan KPK walaupun beberapa orang mensinyalir ini agak telat.

Tapi kalau terkait juga perkembangan yang mengarah ke Anas ini perlu secepatnya juga untuk ditahan?

Saya pikir ini satu rangkaian. Kalau ini tidak diselesaikan ibarat duri dalam daging di KPK, ditetapkan tersangka sejak lama kok, prosesnya juga lama. Proses penahanan ini sebenarnya maksud dan tujuan lain adalah untuk percepatan penuntasan kasus ini sampai ke proses pengadilan.

Disebut juga ada peran dari bekas Kepala BPN waktu itu tapi sampai sekarang belum ditetapkan, bagaimana?

Itu juga yang kita belum tahu. Mudah-mudahan dari fakta persidangan nantinya akan muncul sebenarnya keterlibatannya sejauh mana apakah dia sekadar membantu atau ada iming-iming pemberian. Karena korupsi itu tidak hanya mengenal soal memberi tapi juga menjanjikan sesuatu itu masuk sebagai kategori korupsi.

Tapi menurut ICW dari hasil audit BPK apakah seharusnya sudah mengarah ke bekas Kepala BPN?

Harusnya iya ya. Cuma memang di proses audit BPK beberapa kali muncul masalah, ada sejumlah ‘intervensi’ dari anggota BPK yang berasal dari background politik. Misalnya ada 15 nama yang dianggap hilang di audit BPK terakhir, yang sebelumnya muncul namanya tapi terakhir tidak ada.

Kalau kasus seperti itu apa yang bisa dilakukan?

Setidaknya KPK tidak menjadikan audit BPK sebagai satu-satunya.
 
Bukti-bukti lain perlu diungkap lebih jauh?

Betul.

Ada juga banyak pihak yang mengatakan Anas hanya terkait gratifikasi, apakah ada semacam peran pihak tertentu yang melindungi Anas?

Dalam kasus Anas menarik ya. Bagaimana misalnya beberapa pihak mensinyalir ada dugaan uang ini mengalir untuk Anas dan kepentingan Demokrat khususnya ketika kongres di internal Partai Demokrat sendiri.   
      
Kalau dari sisi parlemen anda melihatnya seperti apa?

Saya pikir yang harus digali oleh KPK. Untuk menyelidik ada tidaknya keterlibatan, kalau Anas sudah pasti karena memang dari proses dan menetapkan sebagai tersangka. Cuma tahap berikutnya menelisik sebenarnya ada tidaknya dana Hambalang yang mengalir ke Partai Demokrat.