ICW Ragu Kapolri yang Baru Bisa Kerjasama dengan KPK

KBR68H, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengusulkan Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Sutarman untuk menjadi Kepala Polri menggantikan Jenderal (Pol) Timur Pradopo. Usulan tersebut sudah dikirimkan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden ingin mempercepat pergantian Kapolri dengan alasan persiapan pengamanan Pemilu 2014.

Sedianya, Timur baru akan pensiun pada Januari 2014. Bagaimana rekam jejak Sutarman di mata pegiat antikorupsi? Simak perbincangan penyiar KBR68H Agus Luqman dan Rumondang Nainggolan dengan aktivis ICW Emerob Yuntho dalam program Sarapan Pagi.

Anda melihat Sutarman ini serius memberantas korupsi di lingkungan internal Polri?

Kalau dikatakan serius tidak apa ya saya sendiri juga melihat kok seperti tidak ada performance. Ketika dia jadi Kabareskrim juga punya keinginan membersihkan praktik korupsi di internal kepolisian, kasus rekening gendut, kasus Gayus yang melibatkan sejumlah perwira polisi sebenarnya bisa ditangani kalau memang ada keinginan kuat dari yang bersangkutan untuk menyelesaikan itu tapi nampaknya tidak. Belum lagi misalnya kalau kita lihat kasus penyerbuan gedung KPK 5 Oktober tahun lalu juga terindikasi bahwa Sutarman itu juga tidak memberi dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK khususnya menangani kasus simulator yang melibatkan Djoko Susilo. Jadi kalau sekadar penegakan hukum mungkin berjalan tapi untuk upaya pemberantasan korupsi nampaknya saya ragu Pak Sutarman mau membersihkan khususnya korupsi di internal kepolisian.

Menurut anda apakah Sutarman dipilih untuk menutupi kasus tertentu?

Memang susah diduga apakah terpilihnya Sutarman untuk menutup kasus-kasus tersebut. Ini lagi-lagi bicara soal kepentingan Pemilu 2014 diskresinya ada di pak presiden, belum lagi misalnya jadi pertanyaan sebenarnya pensiunnya Pak Timur Pradopo juga masih jauh tapi kenapa ada proses pergantian. Artinya ada hal-hal yang tidak diketahui publik di balik pengambilan keputusan menetapkan Sutarman sebagai calon tunggal Kapolri.

Anda melihat sebetulnya Sutarman apakah sosok yang bersih?

Kalau bersih agak relatif ya. Kecuali memang kalau dilihat dari kekayaan, apakah harta kekayaan yang dia peroleh harta yang wajar atau tidak. Kedua apakah dia sudah benar-benar menyerahkan laporan ini ke KPK dengan sungguh-sungguh. Ini layak dipertanyakan karena pertama ketika ada proses seleksi di KPK, Aryanto Sutadi salah satu calon dari kepolisian bilang bahwa penyerahan laporan kekayaan dari pejabat Polri tidak sepenuhnya jujur. Artinya mereka melaporkan jauh di bawah harta kekayaan Kapolri yang saat itu menjabat. Karena pasti mereka tidak enak kalau melaporkan kekayaan lebih tinggi dari Polri, artinya ada upaya-upaya tertentu untuk menyembunyikan kekayaan para pejabat di lingkungan kepolisian. Ini juga relevan kalau kita lihat di kasus Djoko Susilo kekayaannya mungkin tidak sampai Rp 5 miliar sampai Rp 6 miliar tapi faktanya kalau dilihat dari proses persidangan kasus simulator itu jelas bahwa kekayaan dia di atas Rp 100 miliar. Ini yang saya pikir harus diuji betul, makanya gagasannya harusnya ketika presiden menetapkan Sutarman sebagai calon Kapolri dia harus dapat surat keterangan baik dari KPK, Kompolnas, PPATK atau Komnas HAM untuk melihat soal integritas ini. Yang mencari kerja saja harus ada surat kelakuan baik apalagi jadi calon Kapolri harusnya ada seperti itu.

Dalam kasus simulator SIM Sutarman pernah mencoba pasang badan istilahnya. Apakah nanti bisa kerjasama dengan KPK atau tidak?

Itu juga yang kita ragukan. Dalam kasus simulator SIM nampaknya dia ngotot bahwa kasus itu ditangani oleh internal kepolisian. Kalau waktu itu sampai betul kasus itu ditangani oleh kepolisian kita mungkin tidak akan lihat soal kekayaan Djoko Susilo yang disita oleh negara atau penegak hukum. Kita tidak akan lihat tindakan-tindakan yang tidak wajar yang dilakukan oleh Djoko Susilo ketika menjabat sebagai pejabat di kepolisian. Saya tidak tahu apakah Sutarman bisa bekerjasama dengan yang lain tapi di aspek pencitraan pastinya dia akan lakukan itu upaya penjajakan atau kerjasama dengan KPK. Tapi kita agak ragu soal implementasi, mungkin sepanjang tidak menyangkut internal kepolisian mereka pasti mau bekerjasama. Tapi ketika berkaitan dengan korupsi di tubuh Polri nampaknya ada upaya tidak memberikan lampu hijau kepada KPK menangani kasus ini, kecuali mungkin kalau tertangkap tangan.

Apakah ada rencana dari ICW untuk menggalang kekuatan publik untuk mempertanyakan pengajuan Sutarman menjadi calon tunggal Kapolri?

Ini yang juga agak dilematis di kita ya. Posisinya ketika kita menyampaikan ini apakah didengar oleh presiden maupun DPR. Karena belum apa-apa DPR sudah memberikan persetujuan tanpa ada mekanisme mendengar keterangan, melihat visi misi, dan sebagainya. Begitu juga waktu masih dalam proses penjaringan ada empat atau delapan nama muncul itu juga kita agak ragu apakah SBY mendengar aspirasi dari masyarakat atau publik soal penolakan nama-nama tersebut.

Sutarman dulu pernah mencoba melawan ketika KPK mempertahankan penyidik-penyidik polisi yang ditugaskan di KPK Sutarman ngotot tidak memperpanjang tugas penyidik. Komentar anda?
 
Ada ‘dua hal’ yang dianggap kontraproduktif atau tidak mendukung KPK. Soal upaya penarikan penyidik polisi di KPK dan upaya untuk memproteksi korupsi yang terjadi di tubuh Polri khususnya Korlantas. Mungkin bisa dikatakan noda di balik baju Pak Sutarman.  
 
Berarti kita harus punya energi ekstra kuat untuk mengawasi Pak Sutarman karena PR-nya sangat besar ya?

Posisi kita kan ragu. Artinya ini yang harus dijawab Sutarman tuntutan soal bersih-bersih di tubuh kepolisian, kerjasama yang baik dengan KPK itu yang diragukan dari sosok Sutarman. Artinya kalau dia bisa menjawab semua ini, tidak menjawab dalam artian hanya lisan tetapi juga implementasi publik pastinya akan memberi apresiasi. PR yang berat buat Sutarman adalah bagaimana mengembalikan citra kepolisian di mata publik untuk terlepas dari pandangan bahwa kepolisian itu institusi paling korup di negeri ini bersama dengan DPR.