Hukum Nasional Buntu, Perkuat Hukum Rakyat

KBR68H, Jakarta – Hari ini hingga 10 Oktober nanti ada yang namanya Konferensi Tingkat Tinggi Hukum Rakyat yang akan berlangsung di Jakarta, tepatnya di daerah Cibubur. Penyelenggara hajatan ini, HuMa (Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis) menyatakan KTT Hukum Rakyat ini didorong untuk menjadi basis gerakan pembaharuan hukum.

Seperti apa KTT Hukum Rakyat ini? Simak perbincangan penyiar KBR68H Agus Luqman dan Rumondang Nainggolan dengan Direktur Eksekutif HuMa (Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis), Andiko dala program Sarapan Pagi.

Tentang Konferensi Tingkat Tinggi Hukum Rakyat, bisa dijelaskan apa acara ini?

Ini acara ya kita kan sama-sama melihat dua minggu terakhir sebagai contoh dimana hukum negara yang ada sekarang ini seperti mengalami titik jenuh dengan perilaku-perilaku elitnya. HuMA sejak sepuluh tahun terakhir mengembangkan dan memperkuat hukum-hukum yang tumbuh dan berkembang, lahir dari rakyat sendiri. Dimana rakyat menjangkau keadilan dan mengatur kehidupan sehingga tumbuh melalui hukum-hukum yang mereka sepakati. Negara selama ini mengabaikan hukum ini karena begitu terobsesi untuk menciptakan satu sistem hukum sendiri. Bahwa dengan negara sebesar ini banyak cita rasa keadilan rakyat terabaikan, dari pelajaran tersebut maka kemudian di tahun ini kita coba mengumpulkan semua pendamping hukum rakyat yang memperkuat hukum rakyat dan mencoba dialog dengan pemerintah. Untuk memecah kebuntuan hukum nasional ini ada baiknya kita kembali memperkuat hukum-hukum yang ada di tingkat rakyat, setidaknya ini akan mengurangi beban pemerintah. 
 
Yang diinginkan melalui KTT ini apa?

Kita mau membangun sebuah konsensus dan mengusulkan sebuah proposal untuk pembaruan hukum Indonesia yang berbasis hukum-hukum rakyat di daerah, sehingga keadilan semakin dekat dengan masyarakat di lapangan.

Apakah untuk persiapannya ini karena terkait penangkapan Ketua MK Akil Mochtar atau sudah dipersiapkan sebelumnya?

Ini seperti menjadi ‘keberuntungan’ bagi gerakan hukum rakyat ya. Penangkapan Akil itu sangat simbolik, itu menunjukkan betapa gagalnya sistem hukum nasional yang begitu berusaha mengabaikan hukum-hukum rakyat ini. Di negeri kita ini hukum kehilangan aktor yang bisa menjadi contoh, itu orang yang pada posisi tertinggi memberikan contoh demikian. Hukum-hukum kita sangat jauh dari moralitas sehingga dalam KTT ini harapannya kita bisa mengusulkan sebuah proposal untuk pembaruan hukum ke depan, terutama kepada partai-partai politik yang tentunya akan bertanding tahun depan untuk mengambil alih kekuasaan.
 
Selama ini hukum dianggap sebagai miliknya elit, kemudian kalau melalui hukum rakyat ini mendorongnya melalui apa?

Salah satunya bisa perda dan besok hari ketiga dari KTT ini kita coba berdialog dengan Mahkamah Agung sebagai pintu  tertinggi dari sistem hukum kita. Mahkamah Agung harus mulai mengakui keberadaan peradilan-peradilan adat, peradilan di daerah yang itu mestinya bisa mendekatkan hukum kepada rakyat.

Kalau untuk masyarakat biasa yang tidak diundang dalam acara ini apakah juga bisa turut hadir?

Mereka bisa hadir di hari pertama, itu pas pembukaan ada orasi para tokoh yang insyaAllah Pak Jokowi akan hadir rencananya. Hari ketiga ketika kita ada seminar dan dialog dengan hakim-hakim seluruh Indonesia, termasuk Mahkamah Agung.

Selain para hakim siapa lagi yang menjadi narasumber?

Ada tokoh-tokoh nasional seperti Anis Baswedan, Jokowi, dan ada tokoh-tokoh dari PHR.