Banyak Kebakaran di Permukiman Ilegal, PLN Tak Mau Disalahkan

KBR68H, Jakarta - Banyaknya kasus kebakaran di Jakarta yang terjadi akhir-akhir ini, membuat Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan peran Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam melakukan instalasi listrik. Pasalnya kebakaran yang terjadi banyak diakibatkan arus pendek di kawasan padat penduduk atau permukiman ilegal yang seharusnya tak dipasangi listrik.

Apa respon PLN terhadap tudingan Wagub Ahok ini? Simak perbincangan penyiar KBR68H Sutami dan Rumondang Nainggolan dengan juru bicara PT PLN Bambang Dwiyanto dalam program Sarapan Pagi.

Kalau PLN dituding menjadi salah satu penyebab beberapa kebakaran di pemukiman penduduk. Bagaimana reaksi PLN?

Sebenarnya kalau masalah listrik bukan hanya PLN yang punya kewenangan dan tanggung jawab. Kita harus lihat dulu, dalam hal listrik itu PLN tugasnya membangkitkan listrik, menyalurkan, mendistribusikan ke tempat pelanggan. Batas kewenangan PLN sampai dengan meteran, dari meteran ke dalam rumah itu kewenangan dan tanggung jawab pelanggan yang bersangkutan. Ada lembaga lain yang bertugas untuk memasang dan mengawasi, pertama memasang misalnya rumah baru itu yang memasang instalasi itu kontraktor listrik. Kontraktor listrik ini organ di luar PLN, dia adalah perusahaan punya asosiasi juga  tugasnya memasang instalasi listrik yang ada di dalam rumah atau di dalam bangunan.

Itu harus sesuai spesifikasi yang diinginkan oleh PLN ya?

Harus sesuai kabel-kabelnya, material segala macam itu tidak bisa sembarangan. Kemudian setelah kontraktor listrik memasang instalasi ada lembaga lain namanya Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (Konsuil). Konsuil itu lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah di luar PLN, anggotanya berbagai unsur kalangan. Dia tugasnya memeriksa instalasi rumah yang dipasang oleh kontraktor tadi dan mengeluarkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk instalasi yang memang sudah dianggap layak.

Itu hanya sekali di awal ya?

Iya di awal dan seharusnya untuk rumah baru untuk setelah sepuluh tahun dicek kembali instalasi rumahnya apakah layak. Karena selama sepuluh tahun kemungkinan ada instalasi kabel yang mengelupas digigit tikus dan segala macam. Idealnya setelah sepuluh tahun untuk rumah baru itu dicek kembali oleh kontraktor listrik dan Konsuil.

Bukankah kalau yang terkait dengan listrik masyarakat bisa mengadu ke PLN?

Iya sebatas kalau memang itu kerusakannya di tiang, di sambungan rumah dari tiang ke meteran, di gardu segala macam itu tanggung jawab PLN untuk memperbaiki dan membetulkan. Tapi kalau di dalam rumah setelah meteran itu sebenarnya bukan tanggung jawab PLN lagi, jadi ada lembaga lain yang bertugas untuk memasang dan memeriksanya.

Untuk rumah-rumah dan pemukiman padat penduduk, kok PLN menyalurkan ke mereka walaupun mereka tidak punya IMB, tidak punya surat-surat tanah yang lengkap?

Kita siap berkoordinasi dengan pemda, prinsipnya begitu ya untuk hal-hal seperti ini bagaimana. Tapi memang kita lihat juga untuk rumah-rumah itu maaf kadang-kadang terjadi kalau tidak dipenuhi mereka kemudian nyantol, mohon maaf ini kami sampaikan. Daripada nyantol ya kita penuhi, tapi dengan syarat kalau rumah itu jadi sengketa kemudian dibebaskan ya putus hubungan.

Lebih bahaya nyantol ya?

Jauh lebih bahaya. Karena kalau nyantol itu biasanya awam, menggunakan material seadanya. Tapi untuk hal-hal teknis kelistrikan tetap ada tiga lembaga tadi yang dilibatkan untuk keamanan masyarakat. Jadi PLN tugasnya mengaliri listrik, kemudian instalasi listrik di dalam rumah itu harus dipasang oleh ahlinya, diperiksa oleh yang berwenang mengeluarkan Sertifikat Laik Operasi sehingga keamanan masyarakat terjaga dan kita dorong seperti itu.