Solidaritas Perempuan: Urusan TKI, Peran Swasta Harus Dibatasi

KBR, Jakarta - Awal Oktober nanti 560 anggota DPR terpilih periode 2014-2019 akan dilantik. Dari jumlah itu, hanya 97 diantaranya perempuan. Banyak agenda terkait isu-isu perempuan yang menunggu dan segera dituntaskan. Rieke Diah Pitaloka, merupakan salah satu anggota DPR perempuan yang kembali terpilih di periode 2014-2019. Rieke mengatakan saat ini yang menjadi perhatian partainya, PDI Perjuangan, adalah perlindungan buruh perempuan.

“Itu legislasi yang perlu diperjuangkan termasuk soal undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga dan undang-undang penempatan TKI di luar negeri,” kata Rieke dalam program Pilar Demokrasi KBR di KBR dan TV Tempo, Senin (08/09).

Rieke mengatakan dalam periode baru ini, RUU Perlindungan PRT dan Perlindungan Pekerja Indonesia di luar negeri harus menjadi prioritas tanpa perlu lagi diperdebatkan.

Bicara RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, menurut Rieke tak hanya pekerja yang mendapatkan perlindungan, tetapi juga keluarga pekerja. Selain itu, dalam rancangan tersebut, pemerintah juga sudah harus memastikan pekerja yang berangkat dalam keadaan siap bekerja.

“Perlidungan pekerja Indonesia di luar negeri bahkan bukan tenaga kerja, tetapi pekerja, kalau sudah dalam posisi pekerja dia terlatih dan terdidik, dan hubungannya seperti upah dan haknya,” terang Rieke.

Perempuan asal Jawa Barat itu mengatakan, saat ini rancangan kedua undang-undang itu masih terkatung-katung di parlemen. Ini lantaran tak ada keseriusan dari sejumlah partai untuk menuntaskan undang-undang tersebut.

“Jadi persoalan saya harus mengatakan DPR tidak independen. Dia hanya perpanjangan tangan partai. Jadi, bicara parlemen hanya soal perpestif partai bukan masyarakat. Ini yang kemudian selama 5 tahun ini kita dorong itu tidak bisa,” terang Rieke.

Rieke mengatakan persoalan legislasi seharusnya sudah dibahas di masing-masing partai saat rapat kerja nasional partai. Sehingga ketika masuk ke parlemen sudah ada bekal legislasi yang dibawa.

“Saya berharap ke depannya ada gerakan parlemen. Karena tidak bisa mendorong peranggota, ini ingin masuk acara nasional partai,” kata Rieke.

Sementara Koordinator Program Solidaritas Perempuan Puspa Dewi menilai banyak tarik ulur kepentingan di parlemen karena para wakil rakyat itu masih keliru dalam memandang persoalan tenaga kerja.

“Karena kita melihat, beberapa kali kita mendiskusikan paradigma, dari parlemen masih menganggap pekerja ini hanya komoditas jadi, sehingga persoalan penempatan lebih utama dari pada perlindungan,” terang Dewi. Pandangan seperti itu tak boleh ada.

“Paradigma ini sangat menentukan sendiri daripada isi kebijakan tersebut. Salah satu kenapa terhambat kita melihat draft RUU yang dibangun belum sepenuhnya memberikan perlidungan,” ujar Dewi.

Langkah berikut, pemerintah juga harus didorong untuk mengambil alih pengelolaan TKI, mulai dari proses pemberangkatan hingga pemulangan. Tak seperti selama ini yang diserahkan kepada Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia PJTKI.

“Ruang mereka sangat besar. Ini yang sedang kita perjuangan, bagaimana peran swasta dibatasi. Kita ingin mengembalikan peran itu ke negara dimana proses sejak berangkat dan pulang menjadi tanggung jawab negar,” kata Dewi.

Dewi masih optimis parlemen baru ini akan mampu menghasilkan undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan, baik domestik maupun luar negeri.

“Optimis, harus! Kalau kita melihat peluang tetap ada. Ini menjadi peluang bagaimana perlindungan terhadap buruh migran dan keluarganya dapat terpenuhi. Kita lihat kordinasi pemerintah dengan parlemen ada peluang, tinggal upaya itu harus lebih kuat lagi,” pungkas Dewi.

Editor: Fuad Bakhtiar