SBY Dukung Pilkada Langsung, Demokrat: SBY Bicara Sebagai Presiden Bukan Ketua Partai

KBR, Jakarta -  Peta politik di DPR dipastikan berubah pasca Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung. SBY menilai sistem tersebut cocok dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia.

Tapi Ahmad Mubarok, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat mengklaim pernyataan SBY ini dalam kapasitasnya sebagai presiden bukan ketua partai.

Berikut wawancara Ahmad Mubarok dalam Program Sarapan Pagi KBR (16/9) selengkapnya.

Dari pernyataan Pak SBY melalui Youtube ini apakah ini akan bisa mengubah posisi atau sikap fraksi Demokrat di DPR terkait RUU Pilkada?

“Pak SBY itu ngomong lebih sebagai presiden yang sudah punya pengalaman, tidak sebagai ketua partai. Sebagai presiden dia katakanlah curhat soal gubernur yang mestinya menjadi tangan panjang pemerintah pusat tetapi mereka orientasinya ke partai pengusung. Oleh karena itu kemudian menjadi kurang efektif, karena itu dari segi kepentingan ke depan siapa pun presidennya itu seyogyanya gubernur tidak usah dipilih secara langsung bisa oleh DPRD atau ditunjuk oleh pusat.”

(Baca juga: Kisruh RUU Pilkada, APKASI: Semua Bupati Walikota Dukung Pilkada Langsung)

Pilkada secara langsung itu sikap Pak SBY sudah jelas ya?

“Iya karena itu juga pengalaman 10 tahun meskipun masih banyak efek-efeknya. Tetapi Pak SBY selama ini orang yang mengikuti sistem, yaitu patuh kepada DPR. Oleh karena itu meski dia sudah memberi arahan seperti itu tapi tetap saja apa kata DPR ya itu yang diikuti. Arahnya sudah jelas apakah fraksi itu ikut gagasan Pak SBY atau larut aura pilpres kemarin.”

Kalau tidak mengindahkan pernyataan ketua umum tentu bukan kader yang baik kan?

“Jadi Pak SBY itu menyampaikan gagasan, itu bukan perintah. Dia lebih menekankan sebagai presiden, ada pun mekanisme partai nanti partai sendiri yang akan mempertimbangkan. Beberapa kali Pak SBY dulu menghendaki pilihan seperti ini ternyata di bawah aspirasi politik berbeda.”

“Berdasarkan pengalaman itu Pak SBY ngomongnya di Youtube, karena mengendalikan orang per orang tidak ada jaminan. Tetapi gagasan besarnya adalah sebagai seorang presiden berdasarkan pengalaman dia ingin membantu presiden berikutnya sebaiknya gubernur itu menjadi tangan panjang presiden, ini menguntungkan Jokowi.”

Apakah Partai Demokrat ini tetap bersikeras dengan pilkada tidak langsung?

“Tidak bersikeras. Sebagai kekuatan penyeimbang akan melihat sampai hari H mana kepentingan bangsa yang paling dibutuhkan itu akan dipilih.”

Mengapa harus menunggu sampai hari H?

“Iya karena kekuatan penyeimbang. Biarlah kedua kubu ini masih memperpanjang aura pilpres yang penting hari akhirnya pada putusannya. Ini pihak Jokowi juga berimajinasi akan disabet melalui ini ini padahal tidak juga. Koalisi Merah Putih kan tidak sekarang saja, nanti ketika pilkada seandainya oleh DPRD pun tidak dijamin kompak. Pengalaman sudah mengatakan seperti itu berkali-kali.”

Dari pernyataan Pak SBY melalui Youtube sepertinya akan dipatuhi oleh seluruh kader yang selama ini selalu mendengarkan apa kata ketua umum. Begitu?

“Mbak Eva sudah begitu senang dengan pernyataan Pak SBY. Bagi saya yang penting bahwa kepentingan besar bangsa itu harus diutamakan dan Demokrat bermain di situ. Itulah maka Pak SBY menetapkan Demokrat tetap netral, netral sebagai kekuatan penyeimbang jangan kekuatan emosional.”
 
(Baca juga: Pemerintah Komitmen Jalankan Pilkada Langsung)