Pengamat: Komposisi Kabinet Jokowi-JK Tidak Sesuai Komitmen Awal

KBR, Jakarta – Presiden terpilih Joko Widodo sudah mengumumkan jumlah kementerian dalam kabinetnya mendatang pada Senin (15/9) lalu. Dari 34 kementerian itu, 18 kementerian akan diisi kalangan profesional dan 16 kementerian akan diisi kalangan professional partai politik.

Pengamat Politik dari LIPI, Syamsudin Haris, menganggap komposisi ini tidak memenuhi komitmen awal Jokowi. Tapi dia mengatakan bisa memahami tekanan politik yang dihadapi Jokowi dalam menentukan susunan kabinetnya.

Dalam perbincangan dalam Program Sarapan Pagi KBR (17/9), Syamsudin Haris mengatakan salah satu sumber tekanan berasal dari partai politik koalisi pendukungnya.

Menurut Anda apakah memang Jokowi ini harus mengumbar jatah menteri ke Koalisi Merah Putih?

“Jadi memang saya menangkap pesan itu cukup banyak ada 16 posisi anggota kabinet yang diusulkan oleh partai politik. Kalau cukup banyak seperti itu memang bisa dinilai ini mungkin dibuka peluang juga menambah partai koalisi. Sehingga bisa menjadi bagian dari pendukung Jokowi-JK.”

Artinya apakah memang tujuannya merangkul dukungan lebih banyak lagi di parlemen?

“Bisa jadi. Saya katakan bisa jadi demikian sebab 16 posisi yang dijatahkan untuk partai politik itu cukup banyak ya. Tapi bisa juga tidak seandainya tidak ada yang berminat untuk bergabung.”

Tapi kemungkinan berbelok dari Koalisi Merah Putih ada?

“Kemungkinan tetap ada ya walaupun sejumlah partai masih menunggu. Seperti Partai Golkar sebelum munas sikapnya masih akan sama di Koalisi Merah Putih yang mungkin akan dilangsungkan pada awal tahun depan. Sebab tuntutan munas bulan Oktober tampaknya ditolak Ical. Kedua PPP dalam waktu dekat kemungkinan berubah setelah ketua umumnya Suryadharma Ali diberhentikan sebagai ketua umum. Kemudian ketiga Partai Demokrat masih ada peluang juga, termasuk PAN. Yang tidak ada peluang untuk bergabung dengan Jokowi-JK itu hanya PKS dan Gerindra.”

Melihat pembagiannya 18 dari profesional non partai dan 16 profesional partai itu apakah masih bisa dianggap wajar?

“Jelasnya komposisi itu bukan komposisi ideal. Artinya walaupun lebih sedikit persentase anggota kabinet asal partai dibandingkan kabinetnya SBY tapi tentu saja komposisi 18:16 itu tidak ideal atau tidak memenuhi komitmen awal Jokowi. Tapi di sisi lain kita juga mesti bisa memahami bahwa Jokowi menghadapi begitu banyak tekanan politik. Tekanan politik itu pertama dari partai politik koalisi pendukungnya yang melalui media, pernyataan publik itu menunggu kompensasi politik dalam kabinet yang akan datang. Kedua tentu saja tekanan datang dari PDIP untuk soal yang sama.”

Anda membaca tekanan dari PDIP apa?

“Bagaimana pun Jokowi mesti mendengar apa yang dikatakan oleh Megawati juga. Kan pencalonannya sebagai presiden itu hanya mungkin dilakukan oleh Megawati waktu itu, tanpa Megawati Jokowi tidak bisa menjadi calon presiden. Makanya mau tidak mau Jokowi mesti mendengar apa kemauan sang ibu. Ketiga tentu Pak JK sendiri punya pandangan lain mengenai susunan kabinet, juga mengenai siapa yang pantas duduk di suatu posisi kementerian.”

Kira-kira kepentingan mana yang paling besar antara Pak Jokowi dengan yang menekan?

“Saya menduga Jokowi juga tidak mudah ditekan. Jadi di satu pihak dia mungkin memenuhi sebagian permintaan yang tidak bisa ditolak tapi saya masih menduga sebagian besar dia memutuskan sendiri.”

Ke depan setelah kabinet terbentuk apa kira-kira yang akan dihadapi Jokowi terutama tekanan dari partai?

“Tekanan setelah dilantik dan setelah kabinet itu diumumkan tentu tekanan datang dari koalisi oposisi. Sebab bagaimana pun Jokowi menjanjikan sejumlah kementerian digabung, kemudian ada juga yang ganti nama dan seterusnya. Kalau kita membaca Undang-undang No. 39 Tahun 2008 mengenai kementerian negara di situ disebut itu mesti juga mendengar pertimbangan dewan. Itu yang akan dijadikan alasan oleh partai politik di Koalisi Merah Putih untuk “mengganggu” kabinet Jokowi.”

Jadi sekarang sudah mulai dijadikan sasaran tembak ya?

“Saya kira iya akan menjadi sasaran tembak apa yang akan diputuskan Jokowi dengan kabinetnya.”

Untuk porsi PDIP yang sekitar lima menteri kemudian partai-partai lain mendapat jatah, ada yang menyebutkan ketua umum pasti mendapat jatah. Anda melihatnya seberapa kuat Jokowi bisa mengatakan menteri harus lepas dari partai?

“Saya pikir bagaimana pun kita mesti dukung gagasan yang disampaikan Jokowi. Bahwa pimpinan inti itu temasuk wakil ketua umum dan seterusnya memang harus mundur melepaskan jabatan atau posisi di partai politik masing-masing. Kalau tidak akan muncul konflik kepentingan dan itu ujungnya adalah penyalahgunaan kekuasaan.”

“Sejauh mana sesungguhnya Jokowi mampu meletakan ini sebagai pondasi dalam menyusun kabinetnya, mudah-mudahan bisa. Tapi saya menduga tidak semua ketua umum masuk kabinet seperti Wiranto ya sudah tidak layak masuk kabinet sudah kelewat tua, kemudian Surya Paloh saya menduga tidak berminat menjadi anggota kabinet, begitu juga Sutiyoso. Paling Muhaimin Iskandar yang masuk kabinet.”

Resistensi apa kalau Pak Muhaimin masuk kabinet tetap dengan posisi ketua umum?

“Posisi sebagai ketua umum mengingat ini masih sifatnya himbauan dan komitmen. Saya menduga juga untuk Jokowi mesti menghitung ya, kalau dia ngotot dengan gagasannya ya mungkin akan menghadapi semacam batu kerikil di dalam koalisi kalau Muhaimin menolak mundur sebagai ketua umum. Itu artinya saya melihat Jokowi tidak akan kaku dalam soal ini.”

“Tapi mungkin penting juga kalau tidak bisa memaksa Muhaimin mundur sebagai ketua umum dibuat komitmen tertulis sebagai kompensasinya, bahwa anggota kabinetnya memang sungguh-sungguh mesti fokus pada tanggung jawab sebagai pejabat publik dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan partai politik masing-masing.”