Pengamat: Kabinet Jokowi Mirip Kabinet SBY

KBR, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo mengumumkan jumlah kementerian dalam kabinetnya mendatang yang berjumlah 34. Dari puluhan kementerian itu, 18 kementerian akan diisi dari kalangan profesional dan 16 kementerian akan diisi kalangan professional partai politik.

Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Universitas Diponegoro Semarang, Teguh Yuwono, mengatakan jumlah ini tidak berbeda jauh dari kabinet presiden SBY. Dalam Program Sarapan Pagi KBR (16/9) dia mengemukakan tingkat kesulitan di lapangan mungkin menjadi alasan kenapa perombakan tidak banyak dilakukan di kabinet Jokowi-JK.

Pengamatan Anda soal postur kabinet saat ini kira-kira bisa berjalan gesit atau hampir sama dengan kementerian SBY sebelumnya?

“Saya pikir ini ada dua catatan ya kalau dilihat dari struktur kementerian itu maka memang tidak jauh berbeda. Saya menduga itu ada persoalan dengan aliran kebijakan, jadi kita bayangkan dulu saya kira salah satu presiden yang sangat berani merombak struktur itu Gus Dur. Tapi apa yang dilakukan Gus Dur waktu itu tentu berimbas luar biasa dengan dibubarkannya Kementerian Sosial waktu itu, kemudian Kementerian Penerangan digabung.”

“Di daerah juga mengalami proses adaptasi yang lama karena sebagian pegawai daerah juga harus dimasukan ke kepegawaian pusat juga harus dimasukkan ke kementerian yang baru. Jadi saya kira memang persoalan ya dimana pun kalau reformasi kelembagaan struktural pasti berdampak pada mekanisme kerja yang harus disusun.”

“Jadi saya kira Tim Transisi ini kemudian menghasilkan satu jumlah lembaga yang tidak mengagetkan orang, dengan kembali 34 berubah nama, isinya hanya gabungan dari satu lembaga yang dipandang memiliki tupoksi yang sama saya kira ini tidak jauh berbeda dengan kabinet SBY. Saya melihat tingkat kesulitan di lapangan saya kira menjadi alasan kenapa kabinet ini tidak banyak dilakukan perombakan. Apalagi Jokowi mengatakan bahwa di Australia kementeriannya 26, penduduknya 25 juta sementara kita tiga ratus sekian juta harusnya sekian ratus kementerian.”

“Saya kira bukan begitu logikanya karena kita di daerah punya provinsi, punya kabupaten/kota. Jadi saya pikir yang tingkat nasional itu sifatnya penegasan, kemudian implementasi di lapangan sebetulnya banyak di gubernur dan desa. Saya melihat ada yang kelewat, saya pikir seharusnya persoalan desa itu menjadi fokus tersendiri. Saya membayangkan mungkin tidak didorong Kementerian Desa itu tidak gabung dengan Kementerian Dalam Negeri karena fokusnya berbeda.

Ada pergantian nomenklatur Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal menjadi Kementerian Pembangunan Desa. Bagaimana?   

“Ini saya kira harus dicek juga ya apakah pembangunan desa di Jawa dengan di luar Jawa kan berbeda. Sementara ini kalau daerah tertinggal ini utamanya daerah-daerah di luar Jawa. Jadi saya kira menurut saya harus diintegrasikan, daerah tertinggal juga masih relevan desa juga relevan apa mungkin itu berganti nama atau itu digabung misalnya khusus desa dan daerah tertinggal. Karena ada juga desa yang maju ini yang saya kira harus dibahas lebih lanjut. Saya kira semua memang efektivitas pemerintahan itu sangat tidak tergantung pada struktur organisasi tapi juga struktur pada siapa yang mengisi, orang-orang yang di dalamnya yang bisa mendinamisasi kebijakan publik.”

Anda punya sorotan soal tiga kementerian baru di sana ada Kementerian Kependudukan, Kementerian Agraria, Kementerian Ekonomi Kreatif?

“Itu saya kira masih pada tingkatan pembagian tugas pokok dan fungsi. Artinya kementerian ini sebetulnya penjabaran lebih lanjut dari visi misi yang dimiliki Jokowi-JK, pertanyaannya apakah ini cukup? jawabannya belum cukup. Karena keberhasilan program tidak hanya ditentukan nomenklatur atau restrukturisasi lembaga. Tetapi juga harus diisi orang-orang yang menguasai bidang itu sehingga dia bisa menggerakkan kebijakan ke arah yang diharapkan.”

“Jadi ini saya kira langkah awal ya, kita tidak bisa melihat dengan struktur begitu maka kemudian kinerja akan baik saya kira tidak bisa begitu. Jadi harus ada proses-proses integrasi karena ada struktur organisasi, SDM yang mengembangkan, ada kelembagaan yang menjalankan, koordinasi, supervisi hingga tingkat paling bawah.”

“Saya lihat juga pemerintahan ke depan juga menghadapi persoalan penganggaran yang tidak sulit apalagi di dewan sedang tarik menarik antara Koalisi Merah Putih dengan koalisi Jokowi. Jadi saya kira optimisme ini memang masih dalam proses wacana publik ya. Menurut saya fakta-fakta di lapangan yang harus kita dorong agar program-program itu tidak hanya selesai dalam konteks pembagian tugas tetapi juga harus dalam efektivitas tugas itu dilakukan.”

Menurut Anda apakah dengan adanya lima kantor urusan, lima staf khusus ini Jokowi-JK tidak percaya dengan para menterinya yang sebagian besar diisi dari partai?

“Saya kira harus ada mekanisme yang membuat Jokowi memiliki informasi yang akurat. Kalau saya melihat ini proses yang bisa saja di tengah jalan ada revisi kembali, ini desain awal yang tentu tidak hanya dilakukan Jokowi sendiri. Saya kira ini proses diskusi di antara mereka kemudian memunculkan satu struktur kelembagaan. Karena hingga kini belum clear struktur yang real seperti apa.”

“Karena saya lihat komentar Jokowi sepenggal-penggal jadi belum bisa dilihat secara komprehensif mana yang  tataran kebijakan secara nasional, mana yang bersifat pendukungan teknis administrasi kepada presiden dan wakil presiden. Saya kira ini menjadi sorotan kita dalam beberapa waktu ke depan sehingga bisa dilakukan penelitian yang lebih lengkap.”

“Menurut saya gambarnya belum lengkap karena yang disampaikan Jokowi belum komprehensif. Sementara ini kita hanya menduga kira-kira arahnya kesana tetapi substansi yang didorong belum berbeda besar dengan Kabinet Indonesia Bersatu.”

Pernyataan dari Pak Jokowi yang menyebutkan 18:16 komposisinya, lebih banyak profesional 18 ketimbang dari profesional partai. Dengan komposisi ini apakah hanya untuk mengakomodasi kepentingan partai yang berkoalisi dengan Pak Jokowi?

“Sebetulnya orang-orang partai yang dulu punya pengalaman profesional cukup banyak ya. Kita lihat orang-orang partai misalnya pensiunan tentara, birokrat, orang kampus yang masuk ke partai juga banyak. Makanya saya bisa memahami kemudian ketika Jokowi mengatakan profesional partai itu artinya orang profesional yang terakhir kali ini aktif dalam partai politik.”

“Jadi sebetulnya beliau ingin mengatakan bahwa kalau pun ambil dari partai ya tidak bodoh-bodoh amat. Saya melihat ada semangat untuk mendorong agar kabinet ini adalah kabinet yang profesional, bekerja karena tuntutan pekerjaan yang tinggi. Istilah-istilah yang dipakai profesioal partai politik itu artinya ya orang partai tapi juga mereka tidak kucing dalam karung, tidak kemudian tidak paham tetapi memiliki pengalaman yang cukup.”

Terlalu dini tidak Pak Jokowi menyebutkan menteri kalangan profesional dan sebagainya itu?

“Saya kira itu pilihan kata ya. Kalau secara teoritik hanya ada dua yaitu orang yang berbasis dari kalangan profesional dan berbasis dari kalangan jaringan politik. Jadi ada jaringan politik dan jaringan profesional, profesional artinya orang yang memang sejak awal bergelut di bidang itu.”

Tidak perlu dipolemikkan karena di luar sudah ada komentar katanya Pak Jokowi non transaksional sekarang ternyata begitu. Komentar Anda?

“Saya kira politik tidak bisa begitu ya. Jadi yang disampaikan Pak Jokowi waktu itu tidak ada tawar menawar, tidak ada hitung-hitungan kursi saya kira itu bagian dari proses di atas permukaan. Tetapi fakta di politik itu isinya the art of bargaining jadi tidak mungkin karena bagaimana pun banyak orang membantu beliau menang menjadi presiden.”

“Saya kira itu hukum alamiah politik bahwa orang yang mem-backup sehingga bisa menang kemudian diberi kesempatan untuk melakukan unjuk kerja membantu yang didukung itu. Saya kira ini rasional pilihan saja yang dilakukan oleh Jokowi, cuma masalahnya adalah mereka belum bekerja belum jelas siapa tentu kita tidak bisa melihat track record-nya seperti apa.”