Kurangi Parkir Liar, Polisi: Naik Kendaraan Umum

KBR, Jakarta - Maraknya parkir liar di Ibu Kota memang sulit untuk dibersihkan. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto mengungkapkan salah satu penyebabnya adalah belum sempurnanya sistem perparkiran yang ada.

Dalam Program Sarapan Pagi KBR (16/9), Rikwanto juga mengatakan salah satu solusi mengurangi parkir liar adalah pemakaian transportasi umum untuk berpergian.

Apa sebetulnya kesulitan membersihkan parkir liar di DKI Jakarta?

“Itu domainnya Pemda DKI Jakarta ya itu ada dinas perhubungan di dalamnya ada perparkiran. Jadi semua wilayah termasuk Jakarta ini kota itu diatur pemerintah daerah. Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat seperti apa termasuk juga yang paling detil seperti dia ke pasar, mal, restoran parkirnya dimana sudah ada aturan yang dibuat pemda setempat. Karena memang pertumbuhan kota Jakarta luar biasa pesatnya, pembangunan pusat-pusat kegiatan masyarakat juga luar biasa.”

“Kadang kala prediksi untuk banyaknya jumlah pengunjung, perkembangan lingkungan, pembangunan, pertambahan jumlah penduduk dari desa ke kota segala macam itu jauh dari dugaan semula. Awalnya dibangun pusat kegiatan masyarakat dengan kapasitas parkir sekian orang prediksinya 5-10 tahun ternyata 3 tahun sudah padat, akhirnya berkembang ke pinggir-pinggir jalan sekitar tempat  tersebut. Pada akhirnya itu membuat kesulitan bagi masyarakat pemakai lalu lintas yang lainnya ya timbul kemacetan, muncul premanisme di situ.”

Berapa banyak titik parkir liar yang sekarang sudah teridentifikasi kepolisian?

“Hampir di semua pusat kegiatan masyarakat itu ada parkir liar. Karena memang kapasitas parkir tempat tersebut tidak ada lagi atau tidak mampu lagi untuk menampung. Jadi kalau kita menghitung berapa banyak titik parkir liar ya berapa banyak pusat kegiatan masyarakat. Kalau pusat kegiatan masyarakat itu kurang laku kurang diminati ya berkurang sendiri. Ada yang temporer sifatnya seperti PRJ (Pekan Raya Jakarta) yang di Kemayoran itu parkirnya luas tapi tidak menampung, akhirnya di pinggir jalan. Kalau yang sifatnya cenderung menetap itu seperti Tanah Abang, pasar-pasar di Kebayoran, dan lain-lain.”

Sulit sekali dibongkar praktik parkir liar, apa ada beking di belakangnya?

“Sebenarnya bukan sulit ya. Bagaimana parkir liar itu tidak muncul, ini yang perlu dibuat pandangan jauh ke depan. Sudah cukup kah lahan parkir yang ada di tempat kita, kalau tidak cukup lahan parkir mana yang akan dibuat antisipasi kalau tidak cukup.”

“Di Tanah Abang kalau dimuatin semuanya berapa pengunjung satu hari, berapa kendaraan satu hari, kapasitas parkirnya berapa banyak, lebihnya ditaruh dimana. Walaupun tidak di areal parkir yang ditentukan atau dadakan sifatnya tapi itu dilegalkan tidak ada masalah, kalau ditetapkan tempatnya. Masalahnya itu tidak ditetapkan tidak ditentukan kalau kapasitas over itu kemana mereka, muncul parkir liar yang dimotori oleh preman dan lain-lain. Jadi kalau memberantasnya kita seperti menepuk nyamuk tapi tidak memberantas sarangnya ya muncul lagi.”

Preman-preman juga sudah ditangani, berapa banyak yang sudah terjaring?

“Dimana sistem tidak sempurna di kehidupan sosial masyarakat pasti efeknya gangguan kamtibmas. Jadi cirinya preman-preman mulai muncul, membuat kavling daerah sendiri, biasanya kalau ada preman ada pusat kegiatan ekonomi.”

Dengan kata lain pengelolaan parkir di ibukota ini yang mengakibatkan maraknya parkir liar itu?

“Iya itu salah satu ya pengelolaan parkir yang sistemnya belum dibangun sempurna. Jadi kalau yang bijaksana kalau saya tidak boleh parkir di sini saya parkir dimana, pertanyaannya begitu. Jadi ada suatu massa, di Monas misalnya ada parkir resmi kalau kondisi normal tidak ada masalah walaupun sebagian besar ada pedagang, kalau ada event tidak ada tempat lagi. Itu dinas perhubungan bagian perparkiran harus menentukan petak-petak mana di luar parkir resmi itu dijadikan parkir legal tapi dikoordinir oleh dinas atau bagian perparkirannya supaya tidak dikavling oleh preman.”

Selama belum mencukupi lahan parkir resminya yang di dalam gedung maupun di luar gedung, apa langkah dari kepolisian dan aparat pemerintah DKI Jakarta kedepannya?

“Selama itu belum ada akan muncul terus ya parkir liar, kita akan kucing-kucingan saja. Jadi kalau memang parkir yang sudah disediakan tidak menampung kapasitasnya kira-kira kalau parkir tambahan ada dimana, siapa yang jaga, bagaimana mekanisme jaganya, alat pengamannya seperti apa, tarifnya seperti apa. Jadi jangan beranggapan Anda parkir tidak di tempatnya Anda saya tilang karena parkir liar, kasihan juga masyarakat. Jadi bukan hanya satu sisi kita memberantas parkir liar tapi kita juga memberi solusi-solusi kepada masyarakat karena memang contoh kasusnya sudah banyak.”

Susah kalau jumlah kendaraan terus bertambah, penggunanya malas menggunakan transportasi umum ya?

“Solusinya ya pakailah transportasi umum. Kalau mau ke Tanah Abang naik kereta atau bus yang sudah disiapkan itu fasilitasnya cepat, mudah, gampang langsung di TKP aksesnya mudah. Jadi kalau cuma melarang tapi tidak diberikan solusi akhirnya kembali lagi.”         

Kalau melegalkan parkir on street bagaimana?

“Melegalkan tentunya dengan kajian-kajian matang. Melegalkan itu temporer, seperti event di Monas tidak mungkin parkirnya menampung ya itu dibuat area parkir yang dibolehkan yang mana. Seperti kita polisi kalau ada unjuk rasa ratusan ribu buruh tumplek di Jakarta ya kita kasih areal itu bus parkir dimana, motornya parkir dimana supaya tertib. Jadi kalau event-event tertentu Pemda DKI Jakarta harus menentukan.”

(Baca juga: Ahok Klaim Razia Parkir Sudah Bikin Warga Kapok)