Upah Buruh Naik tapi Pemerintah Tidak Kontrol Harga Kebutuhan Pokok

KBR68H, Jakarta - Buruh menolak Instruksi Presiden (Inpres) tentang Upah Minimum 2014. Dalam Inpres itu disebutkan upah untuk pekerja padat karya akan naik 5 persen ditambah inflasi dan padat modal naik 10 persen ditambah inflasi. Karenanya kelompok buruh meminta mencabut Inpres yang mengatur penetapan upah minimal tersebut karena dinilai mengembalikan rezim upah murah dan memiskinkan buruh secara struktural akibat pemerintah tunduk pada tekanan Apindo. Simak perbincangan penyiar KBR68H Agus Luqman dan Rumondang Nainggolan dengan Ketua Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja (KPPRP), Anwar Ma'ruf dalam program Sarapan Pagi li

Anda melihat sebetulnya angka 5-10 persen ini pemerintah katanya belum pasti Inpres pun belum keluar tapi sudah ditolak. Sebetulnya yang ditolak yang mana ya?

Saya pikir kenaikan 5-10 persen itu terlalu kecil.

Tapi ditambah inflasi cukup besar bagaimana?

Kebijakan pemerintah ini tidak secara utuh. Sebagai contoh kenaikan upah seharusnya dibarengi kebijakan-kebijakan lain, ketika upah naik harga kebutuhan pokok tidak pernah dikontrol oleh pemerintah. Jadi upah naik harga kebutuhan pokok ikut naik, kemudian sebenarnya terjadi penurunan nilai upah kalau kita tarik kesimpulan misalnya bagaimana kenaikan upah di tahun 90-an sampai sekarang. Karena pemerintah sampai hari ini kebijakannya politik upah murah, itu yang kemudian menurut saya menyebabkan mau dinaikkan cukup kecil kemudian harga kebutuhan pokok tidak dikontrol yang mengalami kerugian adalah kawan-kawan buruh. Mengenai nilai yang diajukan misalkan oleh Forum Buruh DKI Jakarta sebesar Rp 3,7 juta itu saya pikir itu sangat relevan dengan kebutuhan hidup di DKI Jakarta bahkan di Indonesia. Karena pada tahun 2007 misalkan, saya dan kawan-kawan di Aliansi Buruh Menggugat itu pernah membuat satu riset dan juga survei pada tahun itu saja Kebutuhan Hidup Layak bagi buruh lajang itu sudah Rp 3,2 juta sementara upah pada waktu itu sekitar Rp 1 jutaan ini nyata. Terus saya juga mengutip hasil risetnya suatu lembaga riset yang namanya Inkrispena di tahun 2010, mereka melakukan riset di sepuluh kota industri di pulau Jawa yang hasilnya adalah dari upah yang diterima ketika itu dibelanjakan atau dipergunakan oleh keluarga buruh rata-rata mereka mengalami defisit. Jadi mempunyai utang itu antara Rp 400 ribu sampai Rp 6 juta.
 
Bisakah dijelaskan apa yang akan dilakukan menjelang BPS yang akan mensurvei Komponen Hidup Layak supaya itu betul-betul objektif?

Misalkan standar MDGs 2 US Dollar per hari. Dengan 2 US Dollar per hari sebenarnya tidak mungkin kita bisa hidup. Kita bicara hidup layak, hidup layak ini ya memang harus dipenuhi oleh pengusaha tetapi hal lain sebagai contoh misalkan upah, Jamsostek, tunjangan-tunjangan itu harus dipenuhi pengusaha. Ini harus diimbangi dengan kewajiban negara, kewajiban pemerintah karena buruh selama ini belum menuntut banyak haknya sebagai warga negara, contohnya transportasi publik, perumahan murah, kesehatan. Ini terlalu banyak istilahnya masih ditanggung oleh buruh sendiri, makanya ketika presiden mau mengeluarkan Inpres harusnya dia mengambil kebijakan yang utuh tidak hanya kebijakan tentang upah minimum. Kemudian masalah harga kebutuhan pokok, kalau kebijakannya tidak secara utuh atau tidak secara terpadu ya akhirnya tidak akan mengubah apapun kebijakan itu.