Tidak Ada Ketegangan RI-Australia Seputar Pencari Suaka

KBR68H, Jakarta - Perdana Menteri Australia Tony Abbot hari ini direncanakan bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Staf khusus presiden bidang luar negeri Teuku Faizasyah mengatakan kedatangan Toni Abbot bertujuan untuk meningkatkan kerjasama khususnya dalam bidang ekonomi, politik dan sosial. Termasuk mengenai masalah pencari suaka ilegal ke Australia yang melewati perairan Indonesia.

Ada tiga kebijakan soal pencari suaka yang ditawarkan oleh Koalisi Australia. Pertama adalah  pengembalian perahu-perahu pencari suaka ke Indonesia, membeli perahu nelayan Indonesia, dan membayar warga Indonesia untuk menjadi mata-mata mencari tahu informasi soal jaringan penyelundup manusia. Apa yang ingin disampaikan pemerintah Indonesia kepada PM Australia Tony Abbot terkait masalah pencari suaka? Simak perbincangan penyiar KBR68H Agus Luqman dan Rumondang Nainggolan dengan Staf khusus Presiden bidang Luar Negeri Teuku Faizasyah dalam program Sarapan Pagi.

Jam berapa presiden bertemu dengan perdana menteri?

Direncanakan jam 4 sore.

Masalah pencari suaka ini seperti menjadi masalah yang paling hangat mendapat sorotan. Kira-kira dari pemerintah Indonesia apa yang ingin disampaikan kepada Tonny Abbot?

Sebenarnya masalah pencari suaka ini sudah menjadi bagian dan kita kerjasamakan baik secara bilateral maupun kerangka regional. Memang kita mengikuti saat perdebatan di masa kampanye, itu ini menjadi salah satu yang disiapkan dari kedua pihak. Itulah sebabnya kalau kita melihat kunjungan ini tidak semata-mata dipersempit dalam membahas pencari suaka tersebut. Namun kita ingin melihatnya sebagai kunjungan perkenalan sekaligus mendengarkan kembali komitmen untuk memperkuat kemitraan komprehensif yang sudah dibangun sejak 2005.

Apakah ada yang tidak cocok dalam kebijakan soal pencari suaka ini?

Sebenarnya masalah pencari suaka tersebut memang kita maklumi menjadi isu politik yang sangat menonjol. Ini salah satu topik pula yang kemudian dimanfaatkan untuk menarik dukungan bagi para pemilih. Memang kalau kita ikuti beberapa dari statement tersebut mengarah pada upaya penanggulangan yang bersifat sepihak. Itu yang kemarin kita sampaikan pak menteri luar negeri saat bertemu mitranya di New York secara gamblang menyampaikan posisi Indonesia. Dengan demikian posisi Indonesia sudah sangat diketahui pihak Australia, kedepannya tentu lebih ke arah perluasan mekanisme regional dan bilateral yang ada dalam penanganan pencari suaka.

Kita sudah berkali-kali menyatakan menolak terkait pembelian kapal dan membayar warga negara untuk menjadi mata-mata, apakah akan mengganggu hubungan bilateral Indonesia dengan Australia?

Saya rasa sudah sangat jelas kita sampaikan. Kita tidak bisa terima tindakan-tindakan yang bersifat unilateral dan mengerosi kedaulatan Indonesia. Pesan ini sudah disampaikan dan kami mencatat bahwa mereka sangat memaklumi hal tersebut dan ada pandangan yang berkembang bahwa posisi lebih mengedepankan kerjasama bilateral dan regional dalam penanganan masalah tersebut. Jadi apa yang disebut retorika di masa kampanye kemudian dikembalikan pada azas yang semestinya.

Untuk mengembalikan hubungan yang mungkin sempat bersitegang sebelumnya, sekarang bagaimana cara kita supaya ada hubungan yang baik lagi dengan Australia?

Sebenarnya kita tidak melihat sebagai suatu ketegangan hubungan, memang ada dinamika. Hubungan bertetangga tidak bisa dihindari adanya dinamika dalam hubungan tersebut. Apa yang kita lakukan sekarang adalah memfokuskan bahwa hubungan bilateral kita sudah berada di jalan yang benar. Intinya siapapun yang mengelola pemerintahan di Australia tentunya akan kembali menggunakan kerangka kerjasama ini untuk memajukan hubungan bilateral. Jadi kita ingin mendengarkan bagaimana komitmen Perdana Menteri Tonny Abbot untuk memajukan kerjasama bilateral di berbagai bidang melalui kemitraan komprehensif.

Apakah ada permintaan tertentu dari pemerintah Indonesia terhadap Tonny Abbot terkait dengan misalnya Angkatan Laut dari Australia yang akan mengusir atau mengembalikan kapal-kapal itu ke Indonesia?

Sebenarnya di lapangan sudah ada kerjasama antara Angkatan Laut kedua negara dalam hal terkait. Masalah kecelakaan misalnya sudah ada mekanismenya dan lain-lain, sejauh ini kita tidak mendengar adanya tindakan yang mengarah pada mendorong kembali kapal-kapal tersebut ke wilayah kita. Mereka kurang dua minggu memerintah, kasus-kasus dimana kapal tersebut juga yang masih ada memang kapal-kapal tersebut dan ada koordinasi dalam proses penyelamatan.

Bagaimana dengan peristiwa beberapa waktu lalu yang Angkatan Laut Australia menggiring 40-an imigran dan membakar kapal itu di tengah laut. Apakah ini juga nantinya dibahas lagi dalam pertemuan hari ini?

Ini kasus yang sudah lama menurut saya, bukan kasus yang baru-baru ini terjadi. Sebenarnya dalam hubungan kita dengan Australia terkait masalah perahu lintas batas permasalahannya harus ditangani secara regional. Namun dari sisi Indonesia juga kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat kita untuk tidak menjadi bagian dari penyelundupan manusia. Warga negara kita yang terpancing untuk menyeberangkan para pencari suaka, mereka ingin mencari kehidupan yang lebih baik secara ekonomi dengan menggunakan kapal-kapal di wilayah perairan kita. Jadi ada tanggung jawab juga dari sisi kita untuk menyadarkan masyarakat dan mengambil tindakan hukum. Ini yang dilakukan pemerintah dan tentunya kita memperkuat dalam negeri kita. Namun kita memaklumi perairan kita sangat panjang, ada saja kemungkinan kapal-kapal tersebut yang berhasil meninggalkan wilayah perairan kita.

Terkait dengan masalah pencari suaka ini kabarnya pak menteri sempat bersitegang dengan Menteri Luar Negeri Australia di New York. Apakah ini sudah cukup genting?

Sebenarnya tidak perlu dikondisikan seperti itu, tidak juga harus dilihat sebagai kegentingan hubungan. Kita mengelola permasalahan melalui komunikasi, melalui diplomasi. Pasti yang saya catat dari pertemuan Menteri Luar Negeri, pemerintah Indonesia telah secara tegas menyampaikan posisi Indonesia. Tentunya akan bersenang hati apabila kemudian diambil langkah-langkah yang mengganggu atau mengerosi kedaulatan nasional kita, itu yang kita sampaikan secara tegas. Saya rasa tidak ada yang menyebabkan ketegangan disini karena mereka mengetahui posisi kita, memang ada tanggapan mantan Menlu Alexander Downer tapi dalam konteks tentunya melihat masalah ini tanggung jawab bersama.