Perludem: Kisruh 65 Juta DPT, KPU Harus Turun ke Daerah

KBR68H, Jakarta- LSM Pemantau Pemilu Perludem meminta KPU turun ke Kabupaten/ Kota untuk mengecek kembali kisruh 65 juta data Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraeni menilai, pencocokkan data di daerah-daerah sangat penting, untuk memastikan kevalidan temuan di lapangan.

Kata dia, langkah ini harus segera dilakukan agar tidak timbul kekisruhan DPT seperti pemilu 2009, lalu.

“Yang pasti itu adalah, kalau secara manual, maka memastikan ulang di level daerah, yaitu di Kecamatan dan Kabupaten/ Kota, terutama saya kira di Kecamatan dan Kabupaten/ Kota yang paling mudah di daerah-daerah yang sebaran 65 juta itu. Apakah memang secara manual dia sudah aman gitu ya, secara faktual memang betul itu data yang sudah memadai, “ kata Titi dalam Sarapan Pagi KBR68H, Kamis (26/9).

Sebelumnya, KPU menemukan ada 65 juta data yang tidak cocok antara Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, DSPHP dengan DP4 milik Kementerian Dalam Negeri. Ketidakcocokan itu ada pada data ganda atau nomor induk kependudukan, semisal, NIK yang tidak sesuai atau kurang dari 16 digit. Temuan membuat KPU berencana untuk menunda penetapan DPT dari September, menjadi Okober mendatang.

Editor: Suryawijayanti