Perlu Subsidi Uang Muka dari Pemerintah agar Warga Bisa Beli Rumah

KBR68H, Jakarta - Program rumah murah tak bisa maksimal dijalankan. Di Balikpapan, Kalimantan Timur salah satunya. Program seribu rumah murah dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) di sana hingga kini belum jelas.

Kepala Dinas Tata Kota dan Pemukiman Pemerintah Kota Balikpapan, Muhaimin mengatakan, program ini terhambat karena persyaratan yang diajukan Kemenpera cukup memberatkan pengembang. Salah satu syarat yang ditetapkan adalah pembangunan 200 unit rumah dalam satu tahun. 

Untuk membahas masalah ini, simak perbincangan penyiar KBR68H Sutami dan Rumondang Nainggolan dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP Apersi) Eddy Ganefo dalam program Sarapan Pagi.

Soal rumah sederhana apa sebenarnya hambatan terbesar sampai saat ini?

Hambatan terbesar sebenarnya saat ini adalah masalah harga material untuk rumah sederhana.

Karena nilai tukar rupiah yang anjlok?

Ada bermacam-macam penyebab harga material ini yang paling berat sebenarnya karena kenaikan BBM kemarin. Kemudian ditambah lagi nilai tukar rupiah, kemudian untuk harga jualnya karena kita pembangunan ya menggunakan dana bank kena lagi suku bunga yang naik ini.

Tapi sebelum karena BBM dan juga karena nilai tukar rupiah, sebelumnya pengembang mengeluhkan soal tanah dan perizinan. Soal itu sudah beres sebelumnya?

Belum juga tanah dan perizinan, belum sertifikasi juga. Memang banyak sekali kendalanya rumah murah ini, kita tidak tahu juga mau merumahkan rakyat tapi kendalanya justru datang bertubi-tubi.

Sebelumnya apakah tidak diperbincangkan dengan pemerintah pada saat menyatakan siap untuk melaksanakan program ini join dengan pemerintah?

Sudah kita bicarakan, pada awalnya tidak ada masalah. Tapi tiba-tiba di awal tahun keluar peraturan dari BPN dimana akta jual beli harus didahului pecah sertifikat, pecah sertifikat ini waktunya lama dan dua kali kerja bisa makan biaya yang tinggi juga. Kemudian muncul lagi masalah-masalah lain perizinan dari pemda yang cukup lama, akibat harga rumah yang begitu tinggi di Indonesia berakibat kenaikan harga tanah. Pada bulan Mei-Juni itu BBM, BBM berat sekali dampaknya kepada kita. Belum itu tuntas muncul lagi masalah lain yaitu dolar yang naik, tambah lagi suku bunga. Jadi masalah-masalah ini belum ada yang selesai sama sekali.

Penyumbang terbesar dari masalah ini yang mana?

Paling terbesar adalah masalah lahan, masalah kenaikan BBM, masalah pemecahan sertifikat dari pertanahan.
 
Biasanya itu dilakukan jelang akhir masa kredit ya?

Justru dia di awal mau kita melakukan KPR kepada konsumen, itu harus sudah dipecah justru di awal sebelum dilakukan kredit. Kalau dulu kita setelah selesai baru kita pecah, sekarang sebelum akad kredit itu harus sudah pecah.

Sementara untuk melakukan pemecahan sertifikat itu memakan waktu lama ya?

Iya lebih lama dan lebih mahal akibat itu.

Apa yang bisa dilakukan sekarang?

Kita sudah mencari solusi dengan beberapa bank tapi sifatnya sementara, kita lakukan dengan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli). Dengan perjanjian pendahuluan ini kita bisa melakukan akad tentu batas waktunya tiga bulan harus dipecah, tapi kebijakan PPJB ini berlakunya tidak lama paling-paling sampai akhir tahun ini sudah harus pecah sertifikat. Pecah sertifikat itu sebenarnya bagus, cuma biaya yang kita keluarkan harus lebih tinggi lagi. Bayangkan saja kalau kita punya 50 hektar, berarti 50 hektar ini sudah kita pecah semua, berat bagi yang membangun rumah rakyat ini.

Berapa lama waktunya?  
 
Bisa sampai enam bulan bisa lebih.

Kalau dari respon masyarakat untuk minat beli rumah murah ini seperti apa?

Kalau minat banyak sekali yang berminat. Cuma kemampuan ini ada yang tidak mampu, ada yang mampu mencicil tapi tidak mampu uang muka, ada yang mampu uang muka tapi tidak mampu mencicil. Oleh karena itu kalau ada kebijakan subsidi uang muka ini akan sangat membantu sekali, karena memang kebanyakan mereka tidak mampu uang muka. Kemudian kalau diberikan subsidi mungkin ini menjadi solusi dari kenaikan harga BBM.