Parpol di Banyuwangi Tolak Aturan Pembatasan Alat Peraga Kampanye

KBR68H, Banyuwangi - Partai politik peserta pemilu 2014 di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, menolak peraturan KPU tentang pembatasan alat peraga kampanye. Peraturan itu seharusnya dilaksanakan mulai hari ini.

Ketua KPU Banyuwangi Syamsul Arifin mengatakan, untuk sementara pengurus partai politik masih menyepakati wilayah ruang terbuka hijau di Banyuwangi yang menjadi areal steril dari atribut kampanye. KPU bakal berkoordinasi lagi dengan pemkab untuk menentukan zonasi pemasangan baliho di setiap desa.

“Hanya memang untuk khusus ini zonasi ini membutuhkan kesepakatan lagi karena memang database yang kita butuhkan dari pemda itu tidak ada. Karena itu dua langkah yang kita lakukan. Satu kita ini sudah bersurat kepada pemda untuk meminta zonasi tadi di setiap Desaatau Kelurahan itu. Kedua juga kita nanti mengundang hadirkan PPK untuk melakukan rapat di tingkat kecamatan masing-masing untuk menentukan titik- titik itu,” kata Syamsul Arifin.

Sementara itu, sejumlah pengurus partai politik meminta peraturan itu dikaji ulang. Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Banyuwangi Mandiri Ratu Warang Agung mengatakan, sebelum memberlakukan peraturan tersebut harus ada kesamaan persepsi antara KPU dan partai politik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat telah mengeluarkan peraturan baru tentang pembatasan alat paraga kampanye 27 Agustus kemarin. Dalam peraturan tersebut satu partai politik dan caleg hanya boleh memasang satu buah baliho kampanye di setiap desa dan kelurahan.

Editor: Doddy Rosadi