Nama PNS Pemalak Tak Akan Diumumkan kepada Publik

KBR68H, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta mengakui hingga saat ini masih banyak oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertindak sebagai preman atau menjadi tukang palak. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok mengatakan, oknum PNS tersebut berasal dari sejumlah Dinas di tingkat Kelurahan. Bagaimana strategi Pemprov DKI Jakarta menghadapi oknum PNS pemalak? Simak perbincangan penyiar KBR68H  Sutami dan Rumondang Nainggolan bersama  Juru Bicara Pemprov DKI Jakarta, Eko Haryadi dalam program Sarapan Pagi

Sudah ketahuan beberapa oknum yang melakukan pemalakan?

Kalaupun itu ada kita proses dulu, tidak kita publikasikan. Kita lihat kesalahannya, tapi pasti ada tindakan karena jelas sekali komitmen pimpinan kami ini melayani, mendengar keluhan masyarakat.

Seberapa banyak laporan masyarakat yang mengadu dipalak sama PNS?

Kalau yang kami terima ada beberapa tapi kalau jumlahnya saya tidak tahu persis. Seperti tadi yang saya sampaikan, komitmen kami atau komitmen pimpinan adalah untuk memperbaiki layanan  publik. Jelas sekali bahwa selaku civil servant ini dibiayai oleh uang pajak, jadi sangat wajar jika kami mengembalikan itu dalam bentuk layanan dan bukan sebaliknya dalam bentuk memalak atau mempersulit.

Karena berhubungan langsung dengan publik berarti lebih banyak di level kelurahan ya?

Sementara begitu ya. Jadi memang yang langsung terlihat adalah di level itu karena pengaduan dan terbuka, misalnya Rp 5 ribu atau Rp 10 ribu diterima dalam bentuk cash itu yang langsung terlihat. Saya pikir itu logis sekali laporannya banyak pada level tersebut.

Saat ini sedang ada rekrutmen CPNS untuk pegawai Pemprov DKI Jakarta ini. Kalau laporan-laporan seperti ini banyak ada strategi khusus mengurangi ini ke depan?

Perekrutan akan meliputi tes psikologis tentunya. Jadi sejak awal kita coba selain cerdas atau kompeten secara akademis, juga harus memiliki mentalitas yang baik yang sesuai dengan tugas-tugas melayani.

Jadi bisa terlihat mana yang berpotensi menjadi tukang palak ya?

Pasti ketahuan.

Ini kali pertama dilakukan seperti itu?

Sebetulnya semua seleksi melibatkan psikolog. Tapi itu salah satu cara mulai dari rekrutmen, ada juga setelah diterima itu nanti yang paling sering kita dengar adalah reward, punishment. Penghargaan untuk yang bekerja dengan baik, tentunya punishment bagi yang melanggar aturan.

Wakil Gubernur mengatakan bahwa warga yang dipalak ini ini misalnya dari petugas P2B dan PNS Linmas. Selain dari kedua bagian ini mana lagi yang diadukan masyarakat?

Sepanjang yang saya ikuti banyak di layanan-layanan langsung di kelurahan, kecamatan itu masih ada beberapa laporan tentang hal itu.

Termasuk kalau begitu misalnya pengurusan KTP ya?

Iya banyak layanan di kelurahan. Jadi terima kasih warga sudah berpartisipasi membantu memperbaiki kualitas layanan publik ini dengan menyampaikan laporan.

Kalau melapor kemana saja ketika menemukan?

Bisa ke kantor Wakil Gubernur di sana ada desk khusus untuk menerima laporan. Kemudian lewat situs kami di jakarta.go.id di sana ada kanal untuk pengaduan masyarakat.