KPU : Peraturan Pelaporan Dana kampanye Sudah Jelas Dan Mengikat

KBR68H, Jakarta - Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye dinilai sudah mengikat partai politik dan calon anggota legislatif. Sebelumnya, LSM anti korupsi ICW menilai PKPU tak bermanfaat untuk mencegah penggunaan dana haram oleh caleg. Anggota KPU Pusat, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, dalam aturan tersebut setiap anggota calon legislatif wajib menyerahkan bukti dan alasan penyumbang dana kepada partai politik sebelum diserahkan ke KPU. (Baca: KPU Tak Batasi Penggunaan Dana Kampanye Caleg)

“Saya pikir kita memastikan bahwa peraturan ini cukup mengikat. Bahkan di pasal lain, pihak lain yang membantu baik itu partai maupun calon anggota legislatif harus di laporkan dilaporkan kepada partai. Pihak lain itu misalnya fans club atau apa gitu kan. Nah yang lebih penting adalah partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat adalah person serta masyarakat sebagaimana di maksud ayat satu tadi dilaksanakan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana pasal diawalnya laporan sebagaimana dimaksud pasal 42 tadi dapat di gunakan oleh kantor ankuntan publik sebagai bahan audit kampanye,” ujarnya kepada wartawan di kantor KPU (20/9).

Sebelumnya, ICW menganggap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye dinilai masih membuka celah penggunaan dana haram oleh para calon anggota legislatif (caleg). Tidak tegasnya sanksi dari regulasi tersebut dinilai membuat caleg dan partai politik (parpol) tak patuh melaporkan dana kampanye.


Editor: Nanda Hidayat